Akhir Menyakitkan dari Kisah Golkar di Pilkada Badung

Sejumlah kader Golkar di Kabupaten Badung mengundurkan diri karena kecewa atas rekomendasi DPP untuk pencalonan di Pilkada - ACH

PULUHAN kader Golkar, Senin (7/9), mendatangi kantor DPD, Bali Golkar. Bukan untuk memberi dukungan pada pasangan calon yang sudah didaftarkan partai ini untuk berlaga di Pilkada 2020. Mereka justru adalah penentang keputusan DPP yang memberikan rekomendasi untuk pasangan calon dari partai  tetangga, PDI Perjuangan di Kabupaten Badung .

“Kami 57 Pengurus Desa, Kecamatan Golkar se-Badung dan ada juga Pengurus Provinsi menyatakan mengundurkan diri,” kata I Wayan Sumantra, salah-satu pelopor aksi ini. “Kami kecewa dengan mekanisme partai ini,” tegasnya.

Wajar bila mereka kecewa karena dalam internal partai beringin itu sendiri sebenarnya sudah ada proses dari bawah. Hasilnya, melalui DPD Golkar Bali, diusulkanlah untuk mengusung pasangan IGN Agung Diatmika – Wayan Muntra. Untuk memperkuat dukungan, mereka bahkan telah membuat koalisi dengan Partai Gerindra dan Nasdem. “Tapi yang keluar adalah calon yang tak pernah diusulkan dan didaftarkan,” tegasnya.

Pasangan Diatmika Muntra saat mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra – ACH

Ia khawatir, pengalaman di Pemilu 2019 akan terulang dimana perolehan kursi Golkar di Badung merosot drastis. “Jangan lupa saat itu,  kita dihabisi oleh merah (PDIP) di Badung, kursi kita turun jauh,” tegasnya.

Tanda-tanda perpecahan soal pencalonan itu sendiri sebenarnya sudah kelihatan sejak awal. Meski pengurus DPD Golkar Badung dan Bali telah mengusulkan Diatmika-Muntra, tapi Korwil Bali Nusra dari DPP, Gde Sumarjaya Linggih, selalu menyebut belum ada kepastian.

Bahkan setelah pasangan itu bertemu dengan Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto,  tokoh yang akrab disapa Demer itu tetap menyebut, semua harus ditetapkan melalui survey untuk mengukur popularitas dan elektabilitas (tingkat keterpilihan) calon.

Pasangan Giri-Asa yang mendapat dukungan dari Golkar – ACH

Sekretaris DPD I Golkar Bali, Made Dauh Wijana, Senin (7/9),, mengaku bisa memahami kekecewaan itu. “Tapi kami tegaskan, yang menentukan itu adalah DPP, kami selaku DPD Golkar Bali akan tegak lurus terhadap keputusan DPP,” terangnya.

“Surat permohonan rekomendasi untuk Diatmika-Muntra dari DPD sudah dikirim pada tanggal 4 Agustus melalui email, dan aslinya kita kirim lewat pos pada tanggal 5 Agustus ke DPP, Jadi adanya isu yang mengatakan surat tidak terkirim itu tidak benar,” tuturnya. ( kanalbali/ACH )