Merasa Jadi Korban Mafia Tanah, Wartawan Senior Ajukan Blokir Sertipikat atas Tanah Miliknya

Kuasa Hukum, Joko Sugianto, Agus Samijaya SH dan Tim saat mendaftarkan permohonan blokir sertipikat atas tanah milik Joko Sugianto - IST

DENPASAR- Wartawan senior , Joko Sugianto bersama tim kuasa hukum dari LBH KAI Bali, dikoordinatori Agus Samijaya, Kamis (9/7) mendatangi Kantor Badan Pertanahan (BPN) Denpasar.

Ia mengadukan kasus pensertipikatan tanah miliknya di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Merak, Sesetan, Denpasar . Dalam pengaduannya, Sugianto menyertakan permohonan blokir dua sertifikat yakni nomor 11781 seluas 150 M2 dan nomor 11782 seluas 100 M2.

Kedua Sertifikat Hak Milik tersebut diatas merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 11389, seluas 250 M2 . Tanah itu merupakan milik Sugianto yang dibeli dari Ketut Gede Pujiama secara sah tahun 2010.

“Kedua sertifikat itulah yang kami mohonkan diblokir agar tidak dialihkan atau dijual ke pihak lain guna menghindari bertambahnya korban,” tegas Agus Samijaya.

Indikasi obyek tanah tersebut akan dialihkan menurut Samijaya sudah jelas. Tanah Sugianto seluas 1 are sudah dipasang tulisan dijual cepat. Malah informasi warga sekitarnya, tanah itu sudah terjual namun dibatalkan setelah pembeli mengetahui ada sengketa. Sedangkan yang ada bangunan dua lantai dengan luas 150 M2 sudah beberapa kali ditawarkan pada pembeli.

Indikasi lain rumah itu segera dialihkan adanya permohonan mengurus IMB lewat biro jasa sesuai permintaan calon pembeli. Ada lagi dugaan keterlibatan oknum notaris di Denpasar yang mengecek setatus tanah itu di BPN Denpasar baru baru ini.

Disinyalir permintaan data status tanah itu sebagai upaya menghilangkan atau memutus jejak jaringan mafia tanah. “Kami meminta sekaligus mengingatkan para pihak jangan coba-coba mengalihkan atau menjual tanah tersebut. Kita hormati proses hukum sampai ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap atau inkracht,”pinta Samijaya mengingatkan.

“Makanya pengaduan ini kita tembuskan ke Kanwil BPN Bali, notaris serta ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Bali agar tidak mentransaksikan tanah tersebut,”pungkas pengacara yang mantan aktivis ini.

Alasan lain pemblokiran karena sertfikat itu ada kaitannya dengan kasus lain di Polda Bali, yakni pengaduan Pujiyama atas adanya dugaan pemalsuan kwitansi jual beli. Kwitansi itulah yang diduga digunakan untuk mendasari pembutan sertipikat atas tanah milik Joko Sugianto.

( kanalbali/IST )