Tujuh Negara Berminat Biayai Pembangunan LRT di Pulau Bali

DENPASAR, kanalbali.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta mengatakan, bahwa sudah ada tujuh calon investor dari berbagai negara yang berminat untuk investasi dalam pembangunan kereta cepat Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata.

Samsi mengatakan, bahwa tujuh calon investor itu dari tujuh negara yang berminat untuk investasi pembangunan LRT di Bali. Hal itu, juga sudah disampaikan kepada mantan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

“Banyak yang mau. Ada tujuh negara yang sudah menyatakan minat baik ke bapak gubernur, menteri maupun ke kita. Pertama, Korea yang sudah sangat maju prosesnya. Kedua Cina, ketiga Uni Emirat Arab, ada Inggris, ada Malaysia, antara enam atau tujuh negara yang sudah menyampaikan minat untuk ikut membiayai,” kata dia, saat ditemui di Denpasar, Bali, Jumat (6/10).

Ia menerangkan, untuk perkembangan rencana pembangunan LRT di Bali saat ini baru tahap feasibility study (FS) atau studi kelayakan dan ini akan dipercepat.

BACA JUGA: Pascapandemi Covid-19 Kunjungan Turis ke Bali Sudah Pulih 89 Persen

“LRT di saya posisinya masih FS. Jadi kita mengejar FS ini supaya selesai secepat mungkin, untuk bisa memenuhi kriteria kesiapan untuk bisa dibiayai. Yang sekarang sedang berjalan itu 1B, tapi ini belum kita lakukan evaluasi lebih lanjut dan mereka belum submit juga,” ujarnya.

“Yang 1A itu sebetulnya proses pengadaan consultant, ini yang kita minta percepat karena kalau berlambat-lambat itu bisa repot nanti di 2024. Karena, perintah Bapak Luhut dan arahan Presiden (Jokowi) sudah clear. Jadi mau tidak mau iya harus mendorong supaya orang kerja lebih cepat,” imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, untuk peluang pendanaan dari pihak investor itu ada dalam pembangunan LRT di Bali. Tapi, itu nanti akan dilihat dari pendanaan pemerintah.

“Sebetulnya peluangnya ada investor ikut, tapi juga nanti ini yang harus dilihat, positioning dari dana pemerintah, dana investasi, kemudian termasuk pendapatan akan seperti apa,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa untuk luas lahan yang akan dibebaskan dalam pembangunan LRT di Bali tidak banyak, karena sebagian jalur LRT yang dibuat itu ada di bawah tanah.

“Kalau LRT kan tidak banyak kalau bawah tanah. Paling-paling kita hanya butuh untuk keluar stasiun, dan ini masih dihitung. Sekarang itu usulan yang ada bawah tanah. Memang kita akan membutuhkan depo (tempat) stasiun, dan transit oriented development. Ini yang bersama-sama kita lihat potensi kita berapa, kebutuhannya berapa. Artinya masih banyak waktu untuk menghitung bagian itu, tapi kalau ini bawah tanah secara lahan clear,” katanya.

Sementara, untuk kondisi tanah di Bali untuk dibuat jalur LRT di bawah tanah sangat aman dengan kedalaman 30 meter,”Di kedalaman yang diharapkan aman. (Kedalaman) 30 meter,” jelasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa kapasitas LRT di Bali dalam sekali jalan nantinya bisa mengangkut 300 penumpang dan bila ada lima set berarti dalam sekali jalan mengangkut 1.500 penumpang.

“LRT bisa 300 sekali jalan. Di FS pada tahap awal kita hanya punya lima set. Artinya 1500, itu akan dioperasikan dengan headway, bisa 10 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi sangat tergantung pada nanti kebutuhan awalnya seperti apa,” ujarnya.

Sementara, untuk fase awal pembangunan LRT di Bali, jalurnya dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke-Central Parking Kuta-Seminyak. Lalu, fase dua Seminyak-Canggu, dan fase ketiga yaitu Canggu-Mengwi, dan kedepannya akan keliling Bali.

“Bukan cuma fase dua fase tiga, keliling Bali sudah ada perencanaannya. Tapi kan itu panjang-lah, masih lama,” jelasnya.

Sementara, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, belum ada pendanaan untuk pembangunan LRT di Bali. Tapi yang jelas Pemerintah Pusat sudah komitmen untuk pembangunan LRT di Bali.

“Pemprov tidak menyediakan sama sekali, belum ada yang untuk investasinya. Yang jelas Pemerintah Pusat sudah komitmen untuk membantu adanya kereta api di Bali,” ujarnya.

Sementara, pihaknya optimis bahwa ground breaking pembangunan LRT di Bali akan dimulai Bulan Februari 2024,”Kalau saya harus optimis, tidak ada pilihan buat saya,” ujarnya.

Sementara, dari tahap ground breaking LRT di Bali kemungkinan akan selesai dua hingga tahun kemudian untuk beroperasi.

“Tergantung, kalau hitung-hitungan pekerjaan, kalau bawah tanah itu kan tidak cepat. Butuh waktu dua hingga tiga tahun untuk konstruksi. Panjang ini urusan konstruksinya, agak lama,” ujarnya.

Sementara, untuk dana yang dihabiskan dalam pembangunan LRT di Bali diperkirakan akan naik. Karena, jalur dari Bandara-Central Parking Kuta-Seminyak itu perhitungan awal di tahun 2019 sekitar Rp 8 hingga 9 triliun.

“Dari hitungan awal Itu dengan underground dari Bandara sampai Central Parking, kemudian Central Parkir ke Seminyak di atas permukaan itu perhitungan awal di 2019 sekitar Rp 8-10 triliun. Sekarang kan kita harus hitung lagi, harga-harga berubah. Ada kemungkinan akan naik, tapi kan kita belum tahu persis,” katanya.

Sementara, saat ditanya bahwa ada anggapan Bali terlalu buru-buru untuk membangun LRT. Pihaknya menyatakan, bahwa di Bali jangan hanya menghitung orang Bali yang memakai kendaraan tetapi wisatawan yang datang ke Bali juga menyewa kendaraan dan itu tentu membuat macet.

“Saya sih mencoba menghitung orang Bali itu. Pertama, kalau terus-terusan pakai mobil sendiri atau kendaraan sendiri, kita tidak punya cukup jalan untuk itu. Pilihannya macet. Jadi mau pilih mana, mau macet atau beralih,?,” ujarnya.

Kemudian, kalau ingin beralih harus disediakan infrastruktur yang memadai, karena kalau infrastruktur tidak siap dan memadai akan terjadi kemacetan dan
orang Bali selama ini lebih enak naik motor.

“Tapi yang jelas orang tidak bawa kendaraan itu orang yang datang ke Bali. Dia naik pesawat tidak bawa kendaraan. Ini kan yang tidak kita perhitungkan selama ini. Jadi kita tidak boleh menghitung orang Bali saja, tapi hitung orang yang datang ke Bali,” ujarnya.

“Per tahun orang asing saja sudah 6 juta (ke Bali ). Kemudian kedatangan wisatawan domestik sampai 8 juta per tahun. Jumlah ini kan harus diakomodir. Ini yang harus kita lihat, sehingga jangan hitung orang Bali-nya saja. Orang yang tidak bawa kendaraan yang harus kita hitung sebagai penumpang kendaraan umum,” ujarnya. (kanalbali/KAD)