KPR Bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi harapan baru bagi kalangan pekerja menengah, termasuk jurnalis. PT Bank Tabungan Negara berkomitmen terus menyokong program ini.
oleh Feri Kristianto
“Saya disini saja ngetik, wifinya kencang dan nyaman tempatnya,”ujar Anak Agung Gde Agung. Pria yang berprofesi sebagai jurnalis freelance media lokal ini langsung menuju pojok ruangan.
Dalam sekelebat, gawai pintar menjadi fokus utamanya. Agung baru saja hadir di sebuah acara media gathering yang mengundang belasan jurnalis. Acara dimulai pukul 10.00 Wita dan baru usai setelah makan siang.
Ketika usai acara, seluruh jurnalis bersiap pulang. Namun, Agung memilih antitesa. Dia memilih tinggal di lokasi acara. Buatnya, perjalanan pulang justru tidak efektif.
Rumahnya berlokasi Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Menuju rumahnya, menghabiskan waktu 1 jam-1,5 jam dari tempatnya saat ini. Jarak Nusa Dua ke Kerambitan sekitar 40 km. Sudah menjadi kebiasaan bagi jurnalis lokal, usai acara mereka kembali ke Kota Denpasar.
Di ibukota Bali ini, mereka akan berkumpul di satu lokasi yang disepakati guna mengetik atau edit video. Kota Denpasar berjarak sekitar 20 Km dari Nusa Dua. Jadi dipandang sebagai lokasi terdekat bagi jurnalis untuk menghabiskan waktu mengetik.
Dulu Agung juga sama dengan jurnalis pada umumnya. Ini karena dia sebelum tahun itu menetap di Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Rumahnya berjarak sekitar 40 Km dari Nusa Dua. Dulu, hampir setiap hari mampir ke Denpasar untuk mencari fasilitas wifi dan tempat duduk layak menjahit berita.
Paska pandemi Covid-19, Agung enggan kongkow di Denpasar. Waktu menjadi pertimbangan. Jika harus ke Denpasar, akan ada biaya tambahan. Lebih baik tinggal dan bertahan di lokasi acara sepanjang diizinkan panitia.
Perubahan rutinitas itu dilakukan bukan karena Covid-19. Melainkan karena ada faktor rumah yang menjadi tujuan pulang. Sejak akhir 2019, Agung sah menjadi pemilik rumah subsidi di kawasan Tabanan.
Di Bali, konsentrasi rumah subsidi atau KPR Bersubsidi skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) di Tabanan, Jembrana dan Buleleng. Agung memilih di Tabanan karena faktor kedekatan dengan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Dua daerah yang cukup sering menjadi tujuan kegiataan.
Rumahnya berukuran 25 meter persegi, di lahan seluas 60 meter persegi. Rumah inilah yang membuatnya memilih mengurangi waktu kongkow. Daripada nongkrong, dia lebih senang segera selesai kerja dan langsung kembali pulang.
“Berbeda dengan dulu. Sekarang langsung pulang karena ada tempat tujuan dan keluarga,” tuturnya.
Agung dulunya tinggal dan menetap di daerah Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Di rumah keluarga besarnya. Agung adalah anak lelaki tertua di keluarganya.
Di Bali, anak laki-laki tertua memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengganti kepala keluarga di rumah keluarga besar. Sejak kelahiran putranya keempat, dia mulai berpikir untuk lepas dari rumah keluarga besar. Maka sejak 2018, dirancanglah rencana mencari rumah idaman.
Hanya saja, membeli rumah di Bali bukan perkara mudah bagi pekerja lepas. Kenaikan harga properti dan lahan di Pulau Dewata tidak linear dengan pendapatan pekerja media.
Survei residensial yang dilakukan Kantor Perwakilan BI Bali pada triwulan III-2025 silam mengungkap, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan III 2025 sebesar 105,66, tumbuh sebesar 1,08% (yoy) dibandingkan dengan IHPR triwulan sebelumnya sebesar 104,97.
Artinya harga terus tumbuh. Walhasil, calon pemilik rumah menghadapi kenaikan harga. Ditambah lagi persaingan dengan keberadaanya ekspatriat serta warga pendatang. Agung sadar bahwa tantangannya besar. Khususnya kalau ingin punya rumah di lokasi strategis seperti Denpasar dan Badung.
Sebagai gambaran, harga pasaran rumah di Kota Denpasar, sekitar Rp800 juta per unit ukuran 100 meter persegi. Untuk membelinya, harus menyiapkan DP minimal 30 persen. Adapun cicilannya lebih dari Rp4 juta per bulan.
Tingginya harga properti di pulau destinasi wisata ini karena efek permintaan. Properti di pulau berpenduduk 4,4 juta jiwa ini sangat diminati oleh warga lokal, warga luar Bali dan wisatawan asing. Sementara pasokan tanah di Bali sangat terbatas. Ditambah adanya larangan bangunan vertical melebihi 15 meter.
Agung mengatakan dengan pendapatan terbatas, pilihan paling realistis baginya adalah rumah subsidi. Harga terjangkau dan sesuai budget, meskipun lokasinya tidak di sekitaran Kota Denpasar. Ibarat pepatah, jodoh tak lari kemana.
Pada akhir 2018 Agung bercerita tidak sengaja melihat spanduk tentang rumah subsidi terpampang di pinggir jalan saat pulang kerja. Dari rasa penasaran, dia mencoba mengontak nomor yang tertera. Hanya saja setelah bertanya ke beberapa pihak, niat ini diurungkan.
“Saya cek ke teman-teman jurnalis ternyata ada yang kena tipu. Saya juga ragu karena waktu itu hanya tanah tidak termasuk bangunan,” ujarnya.
Agung mengaku bertanya langsung ke Kantor Cabang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Bali di Jl Dewi Sartika, Denpasar. Disini dia dilayani dengan sangat baik serta diberikan informasi detil, mulai dari pengembang terpercaya hingga lokasi rumah.
Penjelasan sangat detil itu semakin membuatnya mantap memilih membeli rumah subsidi. Pilihannya saat itu adalah Perumahan BCA Land di Samsam, Kerambitan, Kabupaten Tabanan.
Harga rumahnya Rp148 juta dengan angsuran Rp1 jutaan per bulan untuk tenor 20 tahun. Tipe rumahnya bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi serta semi finishing.
Yang membuatnya makin yakin karena uang mukanya hanya Rp5 juta. Lokasi calon rumah dekat dengan sekolahan, pasar dan rumah sakit. Selain itu, hanya sekitar 50 meter dari akses jalur utama Denpasar- Gilimanuk. Akses ini menjadi pertimbangan utama karena dirinya seringkali harus menghadiri acara di Nusa Dua dan Denpasar.
Pilihan rumah subsidi meskipun di luar kota lebih realistis. Dibandingkan harus kos Denpasar sekitar Rp700 ribu per bulan. Itu belum termasuk listrik dan kebutuhan lain. Tinggal dan menetap di kos-kosan dengan 5 orang anak tentu bukan pilihan terbaik.
Yakin dengan lokasi dan perizinan, Agung mengaku langsung berdiskusi dengan istri. Saat itu, Desember 2018 semua persyaratan dipenuhi. Agung mengaku hanya butuh 1 minggu menyiapkan berkas di sela-sela jadwal deadline pekerjaan.
“Saya benar-benar dibantu mengurus persyaratan sama pihak BTN supaya cepat. Seperti contoh-contoh surat itu dipermudah pokoknya,” jelasnya.
Hanya butuh waktu 2 bulan setelah persyaratan masuk ke bank, dia mendapat pemberitahuan lolos sebagai pembeli rumah subsidi pada Februari 2019. Ada perasaan lega dan bahagia saat itu.
Rasa itu menyeruak karena impiannya untuk punya rumah dan mandiri akhirnya tercapai. Menetap bersama keluarga besar merupakan anugerah sebagai warga Bali. Namun, bisa menetap bersama keluarga inti adalah kebahagiaan tersendiri sebagai seorang laki-laki. Ditambah lagi fakta bahwa punya rumah di Bali tidak mudah karena kenaikan harganya sangat cepat.
“Bayangkan bisa punya rumah di Bali untuk pekerja lepas seperti saya itu kayak mimpi,” jelasnya.
Keputusannya punya rumah sendiri menjadi berkah ketika pandemi Covid-19. Saat virus tersebut merebak, Agung bersyukur bisa menempati rumah barunya bersama istri dan 4 orang anaknya. Dia membayangkan jika masih tetap menetap bersama keluarga besarnya, akan banyak risiko yang dihadapinya.
“Waktu itu pindah kesini dalam kondisi covid. Dengan pendapatan sedang rawan. Pertimbangan anak-anak ikut zoom dan bisa langsung tamat langsung. Pindah itu kembali semangat. Waktu itu baru diplester. Karena semi permanen. Waktu dalam proses pembangunan saya nyicil,” jelasnya.
Menurutnya, peran BTN punya andil penting dalam keluarganya. Karena membantu mempermudah serta menemukan dengan pengembang dan lokasi perumahan yang layak. Agung semakin bersyukur karena dalam perjalanannya, aplikasi BTN seperti Bale
Membantu pekerja lepas seperti dirinya hampir mustahil punya rumah di Bali. Ditambah lagi kemudahan persyaratan dari bank. Tanpa adanya kemudahan tersebut, sampai sekarang belum tentu akan memiliki rumah.
Eviera Paramitha Sandi, seorang jurnalis media nasional di Bali juga sepakat. Sejak 2021, ibu dua orang anak ini sah memiliki rumah subsidi berukuran 60 meter persegi di BCA Land Sanggulan, Kabupaten Tabanan. Setiap bulan cicilannya Rp1,1 juta dan uang muka Rp30 juta. Meskipun awalnya berat mencari uang muka, tetapi rumah subsidi ini membantu jangka panjang.
Sebelum membeli rumah subsidi. Eviera bersama keluarganya menetap di Kota Denpasar lebih dari 5 tahun. Setiap tahun dia membayar Rp10 juta untuk rumah kontrakan. Lokasi kontrakan ini sangat strategis karena di pusat kota. Semua berjalan baik. Namun, sejak kelahiran anak keduanya, situasi menjadi berubah.
Kenyamanannya menetap di ibu kota Bali mulai luntur. Di rumah kontrakan, halaman sempit. Antar rumah juga berhimpit-himpitan sehingga kurang baik untuk sirkulasi udara buat anak. Maka sejak akhir 2020 silam, dia dan suaminya yang juga pekerja media mulai memikirkan membeli rumah. Wanita asal Malang, Jawa Timur ini sempat pesimis ketika berencana membeli rumah.
“Di Denpasar harga tanah naik terus, gaji segitu-segitu saja jadi sepertinya sulit bisa beli. Mau nabung juga ragu bakalan bisa cepat,” jelasnya.
Praktis harus mencari lokasi di luar kota Denpasar yang masih terjangkau. Sempat bingung mencari rumah yang tepat. Jodohnya ternyata dengan rumah subsidi di Sanggulan, Kabupaten Tabanan. Viera mengatakan prosesnya mudah. Sekitar 2 bulan sejak memasukkan persyaratan administrasi, pengajuannya diterima oleh BTN. Wanita asal Malang, Jawa Timur ini dinyatakan sebagai penerima KPR Bersubsidi skema FLPP.
Menurutnya, pekerja seperti dirinya bisa membeli rumah subsidi karena peran BTN menjembatani masyarakat. Eviera masih ingat, semua informasi mulai dari lokasi, harga serta persyaratan perizinan bisa dilihat di aplikasi Bale BTN.
Rumah subsidi bisa dikatakan sebagai salah satu solusi backlog perumahan di Bali. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP) menyebutkan, backlog perumahan di Pulau Dewata pada tahun 2025 sebanyak 255.743.
Terdiri dari backlog kepemilikan 101.189, dan backlog kualitas mencapai 154.554. Artinya, masih ada 20,23 persen keluarga di Bali yang belum memiliki rumah layak huni. Jumlah kepala keluarga di pulau ini sebanyak 1.264.045. FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) membantu mengatasi persoalan tersebut. Totalnya sejak tahun 2000 sampai 2025 sudah 10.985 unit rumah subsidi.
Puncak penyaluran rumah subsidi di Bali terjadi pada tahun 2018 silam. Saat itu realisasai mencapai Rp336,9 miliar penyaluran KPR. Pada 2019 penyaluran kreditnya mencapai Rp310 miliar dan saat pandemi COVID-19 realisasinya anjlok mencapai Rp96,9 miliar atau turun signifikan hingga 68 persen.
BTN menjadi salah satu penyalur kredit rumah subsidi terbesar di Bali. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menuturkan Hingga 8 Desember 2025, total penyaluran KPR BTN menembus sekitar 5,7 juta rumah di seluruh Indonesia.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi BTN membuka akses pembiayaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selama 49 tahun, BTN telah menyalurkan KPR dengan total plafon senilai Rp504,18 triliun.
Penyaluran tersebut terdiri atas KPR konvensional sebanyak 5,23 juta rumah dan pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah sebanyak 456.749 unit. Adapun 4,38 juta unit disalurkan sebagai KPR subsidi, sedangkan 1,3 juta unit merupakan KPR nonsubsidi.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menuturkan, pencapaian ini menunjukkan peran penting BTN dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi rakyat, sekaligus menggerakkan perekonomian nasional melalui sektor perumahan.
“BTN merasa bangga dan bersyukur dapat melayani 5,7 juta keluarga Indonesia dalam 49 tahun terakhir karena pencapaian ini merupakan hasil kerja keras yang konsisten untuk menjadi bank pilihan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan hunian impian mereka. Namun, kami tidak ingin berpuas diri karena kami harus terus bekerja untuk jutaan masyarakat lainnya yang belum memiliki rumah ataupun belum mampu merenovasi rumah mereka menjadi lebih layak huni,” ujar Nixon dalam keterangan tertulis di Jakart.
Penyaluran KPR BTN bermula pada 29 Januari 1974, ketika Menteri Keuangan Ali Wardhana menugaskan BTN sebagai penyelenggara KPR untuk mendukung program perumahan rakyat. BTN resmi menyalurkan KPR perdananya pada 10 Desember 1976 dengan nilai Rp38 juta untuk 17 unit rumah di Semarang dan Surabaya.
Sejak itu, BTN tumbuh menjadi bank pilihan para pembeli rumah pertama (first homebuyers). Hingga kini, KPR tetap menjadi core business BTN dengan kontribusi lebih dari 78% terhadap portofolio dan penguasaan pasar KPR nasional sekitar 40%.
“BTN telah berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui sektor perumahan. Posisi BTN sebagai bank pilihan utama untuk pembiayaan rumah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem properti nasional. Dengan lebih dari 8.000 mitra pengembang dan dukungan pemerintah, BTN memainkan peran penting dalam memberikan dampak turunan kepada 185 subsektor ekonomi di Indonesia,” kata Nixon.
Di Bali, rumah subsidi sebenarnya bisa menjadi solusi Program 3 Juta rumah. Hanya saja, saat ini pengembangan rumah subsidi di Bali mengahadapi tantangan berat. Salah satunya adalah kenaikan harga tanah. Akibatnya, hanya di Tabanan, Jembrana dan Buleleng harga tanahnya masih layak untuk rumah subsidi. Dari ketiga lokasi tersebut, Tabanan merupakan lokasi terdekat dengan Denpasar dan Badung. Tabanan masih termasuk kawasan aglomerasi Bali Selatan. (kanalbali/Fer)
