BEM Unud Evaluasi 4 Tahun Gubernur Koster: Soal Pendidikan hingga Pengerukan Bukit di Klungkung

DENPASAR, kanalbali.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali menyampaikan tiga poin evaluasi dari kinerja Gubernur Bali, I Wayan Koster setelah 4 tahun menjabat.

Ketua BEM PM Universitas Udayana Darryl Dwiputra pasca melakukan Audiensi di Lapangan Puputan Denpasar,  Selasa, (6/9/2022) menyatakan, tiga isu tersebut, pertama terkait pendidikan yang menyoroti tentang disparitas tenaga pendidik, kesejahteraan baik dari sistem tenaga pendidik maupun fasilitas, dan sarana prasarana.

BACA JUGA: DPC GMNI Denpasar Kecam Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Baca juga:
Lakukan Pembersihan Niskala, Wisma Hunian dan Gedung Baru Lapas Kerobokan Dipelaspas

Kedua, terkait isu ekonomi khususnya bidang pertanian. Mulai dari kesejahteraan petani dan subsidi pupuk, kemudian di sektor perikanan terkait kesejahteraan nelayan dan berbagai proyek yang beririsan dengan keamanan pesisir laut dan biota yang ada.

Ketiga, pihaknya membahas soal isu lingkungan, khususnya yang terkait pengerukan bukit yang dilakukan di Klungkung dan pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove Sanur.

“Tiga poin ini sebelumnya sudah didiskusikan  bersama beberapa ahli, yakni dosen FISIP Unud untuk ranah pendidikan, lalu untuk isu ekonomi yaitu dosen pertanian, ekonomi, dan perikananan. Untuk isu lingkungan kami datangkan ketua LBH Pasek Maha Gotra yang berbicara soal Pura Munduk Dawa Klungkung,” kata dia.

Darryl menjelaskan terkait tiga poin tersebut, Gubernur Koster memberi jawaban berupa kesepakatan lisan.

“Dalam bidang pendidikan beliau berjanji akan melakukan rehabilitasi gedung sekolah dasar di daerah terpencil akan dibantu oleh pemerintah provinsi apabila pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki alokasi dana,” imbuhnya.

Kemudian memaksimalkan pendampingan pada petani untuk mendukung optimalisasi pertanian organik. Terakhir, memaksimalkan optimalisasi sektor pertanian di tahun 2023 sehingga pada saat itu pariwisata tidak lagi menjadi sumber atau tumpuan ekonomi di Pulau Dewata.

“Gubernur juga menjamin pembangunan terminal liquefied natural gas (LNG) tidak akan berada di kawasan mangrove dan pesisir Sanur, melainkan muncul rencana pembangunannya dilakukan di lautan lepas, meski kepastiannya belum dijamin,” sebutnya.

Berdasarkan hasil audiensi, Aliansi BEM Bali mengaku kecewa, dan merasa tidak puas lantaran tidak mendapat tanda-tangan sebagai jaminan kesepakatan dengan Wayan Koster.

“Pemerintah Provinsi Bali juga mengatakan bahwa akan membantu pengalokasian dana terkait infrastruktur jalan yang rusak akibat pengerukan. Walaupun hasil dari isu yang diantarkan Aliansi BEM se-Bali telah terjawab tapi tidak ada kesepakatan hitam di atas putih,” tuturnya. (Kanalbali/LSU)