BULELENG, kanalbali.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terus memperkuat kualitas regulasi daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut ditunjukkan melalui pemaparan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang dipimpin Langusng Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra didampingi Sekda Gede Suyasa dan para Assisten Setda Buleleng, di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin (9/11).
Tiga rancangan regulasi yang dibahas meliputi perubahan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah kepada desa Tahun Anggaran 2026, perubahan keempat terkait hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng, serta pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Ranperbup pertama diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng. Perubahan ini merupakan tindak lanjut penyesuaian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait rincian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa.
Selanjutnya, Ranperbup kedua diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng. Regulasi ini mengatur penyesuaian hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD, terutama mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Sementara itu, Ranperbup ketiga yang disusun Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng berfokus pada pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memenuhi target RPJMD sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di Kabupaten Buleleng.
Bupati Sutjidra menegaskan, penyusunan setiap produk hukum daerah harus dilakukan secara cermat dan komprehensif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dihasilkan juga harus mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Setiap rancangan peraturan yang kita susun harus memiliki kualitas regulasi yang baik, dapat diimplementasikan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sutjidra.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah pemrakarsa untuk terbuka dalam menerima arahan, masukan, dan penyempurnaan terhadap substansi rancangan sebelum memasuki tahapan harmonisasi, fasilitasi, evaluasi hingga penetapan.
“melalui pemaparan ini, Pemkab Buleleng berharap ketiga Ranperbup dapat disempurnakan sesuai ketentuan sehingga menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, adaptif, dan mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” tutup Bupati Sutjidra. (kanalbali/RLS)
Apa Komentar Anda?
