DENPASAR, kanalbali.id– Gubernur Bali, Wayan Koster membantah isu jika adanya ancaman mutasi bagi ASN tidak menyumbang dana banjir.
“Nggak ada, bohong (itu). Ini namanya (sumbangan) sukarela, itu dibesar-besarkan dan nggak ada. Itu, dibesar-besarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya Denpasar, Bali, Senin (22/9).
Koster juga merespon soal viral-nya video Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra yang memarahi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rekaman video konferensi itu, terkait imbauan donasi soal banjir bagi para ASN di Pulau Bali.
Gubernur Koster mengatakan, bahwa yang dilakukan oleh Sekda Dewa Made Indra itu tidak menegur tetapi memberikan pembinaan kepada para ASN.
Pantai Crystal Bay Bali di Nusa Penida Terkena Banjir, Aktivitas Wisata Ditutup Sementara
Kemudian, saat ditanya yang menjadi karena ada patok atau tarifnya di donasi tersebut. Koster menyatakan, bahwa soal itu karena tingkat penghasilan para ASN itu beda, seperti kepala dinas dan lainnya.
“Dipatok karena tingkat hasilnya beda, jenjang pangkatnya beda. Penghasilannya beda ada yang Rp 30 (juta), ada yang 20, ada yang 15, ada 8 (juta) per bulan. Kan diberikan acuan, mau sesuai acuan, mau lebih besar, mau lebih rendah, nggak juga (berdonasi) nggak apa-apa. Nggak ada masalah,” imbuhnya.
Ia menyebutkan, bahwa soal hasil donasi tentu Pemprov Bali akan melakukan tranparansi dan itu yang mengelola adalah Badan Kepegawaian Daerah Bali. Dan pola donasi itu juga sudah diterapkan saat adanya erupsi Gunung Agung dan juga Pandemi Covid-19.
“Oh pasti transparansi yang mengelola itu adalah badan kepegawaian daerah, pasti transparan dan pola ini sudah diterapkan waktu erupsi Gunung Agung dan Covid-19, skemanya sama, karena namanya gotong royong nggak pakai surat SK (Surat Keputusan) segala macam. Apa yang masalah, ini internal pegawai,” jelasnya.
Kemudian, untuk donasi itu nantinya disalurkan atas nama Pemprov Bali dan bukan ASN. Karena, ini yang donasi adalah pegawai Pemprov Bali.
“Pemprov ini. Kan pegawai Pemprov ini (bukan dari ASN) ini supaya kolektif dan bergotong royong tidak orang per orang. Ini seharusnya didukung, karena pola gotong royong itu jati dirinya masyarakat Indonesia. Dan itu harus didukung setiap kita menghadapi masalah, melibatkan masyarakat untuk bergotong royong dengan sukarela, berapa besarnya, tapi kita kan harus ada acuan,” ungkapnya.
Kemudian, saat ditanya apakah tidak memakai dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA) terkait adanya kerusakan banjir. Gubernur Koster menyatakan, kalau soal PWA itu sudah ada peruntukannya untuk desa adat dan lain sebagainya dan untuk dampak banjir bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Peruntukannya sudah ada untuk desa adat juga. (Untuk dampak banjir) kita sudah punya BTT, itu kita pakai untuk mengganti (kerugian ratusan) pedagang kemarin. Tapi tidak semua korban bencana bisa ditangani dengan menggunakan dana anggaran belanja tak terduga,” ujarnya.
“Karena perlu mekanisme, waktunya lama ada audit lagi. Kalau dengan cara begini lebih cepat dia. Sekarang menghadapi bencana sekarang kita bantu dia, kalau nunggu lama,” ujarnya.
Seperti diketahui, beredar video Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra yang memarahi para ASN terkait bocornya sumbangan donasi yang bertarif atau dipatok ke publik, dan itu terjadi dalam pertemuan daring via zoom pada Jumat (19/9).
Dewa Indra mengatakan, jika para ASN yang tidak setuju dengan tarif atau yang dipatok di donasi terkait banjir, bisa menyampaikan secara beretika dan bukan malah memposting soal tarif donasi itu, sehingga Pemprov Bali malah dihujat habis-habisan oleh masyarakat.
“Pemprov Bali dihujat mulai kemarin, cuman saya berusaha memberikan rilis-rilis,” ujarnya. (kanalbali/KAD)
