BADUNG, kanalbali.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyatakan, di tahun depan atau 2026 sebanyak 400 ribu rumah tidak layak huni atau kumuh akan direnovasi di Indonesia.
Hal tersebut, dia sampaikan saat usai menghadiri acara Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) Melawan Rentenir, di Auditorium Universitas Udayana (Unud) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Senin (24/11) sore.
Menteri Ara mengatakan, bahwa di tahun ini sudah ada 45 ribu rumah tidak layak huni yang telah direnovasi dan di tahun depan rencananya ada 400 ribu yang kembali di renovasi.
Begini Tips Jadi Guru Digital bagi Orang Tua
“Presiden Prabowo itu luar biasa, tahun ini hanya 45 ribu anggaran APBN untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni. Tapi, tahun depan menjadi 400 ribu, naiknya besar sekali, itu membuktikan Presiden Prabowo sangat pro rakyat, bagaimana rumah-rumah kumuh tahun depan ada 400 ribu,” kata dia.
“Tentu semakin lama, kita berharap dari tahun ke tahun, kayak tahun ini 45 ribu, tahun depan 400 ribu, naiknya kan sekitar 8 kali lipat lebih, inilah kita akan renovasi rumah-rumah rakyat yang kumuh, yang tidak layak huni supaya jadi layak,” imbuhnya.
Sementara, terkait anggaran mencapai berapa, ia mengaku untuk anggaran di Kementerian PKP ditingkatkan hingga 100 persen oleh pemerintah.
“Tahun depan anggaran kita meningkat 100 persen. Iya anggaran kementerian kami dinaikkan oleh Presiden Prabowo dan DPR 100 persen,” katanya.
Ia menyatakan, untuk anggaran di tahun ini terkait renovasi rumah tidak layak huni itu sebanyak 45 ribu tidak layak huni tetapi dia tak menyebutkan angka anggaran tersebut.
“Anggaran tahun ini adalah 45 ribu untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni jadi layak huni. Tahun depan dinaikin 8 kali lipat lebih. Dari 45 ribu tahun ini jadi 400 ribu itu untuk rumah yang tidak layak huni,” ujarnya.
Ia menerangkan, di Indonesia ada 26,9 juta orang Indonesia yang tidak punya rumah layak huni dan itu menjadi program dari pemerintah untuk dilakukan renovasi. Kemudian, ada 9,9 juta orang Indonesia yang tidak punya rumah.
“Ada 26,9 juta orang Indonesia yang punya rumah tapi tidak layak huni. Itulah programnya. Untuk yang tidak punya rumah ada 9,9 juta. Programnya namanya rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” ujarnya.
Sementara, untuk warga tidak memiliki rumah kuotanya dalam setahun sekitar 200 ribu yang dibuatkan dan saat ini dinaikkan menjadi 350 ribu rumah.
“Nah biasanya itu 200 ribuan, setahun dinaikkan kuotanya dari 220 ribu, menjadi 350 ribu, terbesar sepanjang sejarah ada Republik Indonesia. Sudah itu BBHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
gratis, PBG-nya (Persetujuan Bangunan Gedung) gratis. Tapi buat rakyat kecil, kalau menengah keatas harus bayar. Jadi kebijakan itu harus adil,” ujarnya.
“Juga buat rumah subsidi kan BPHTB pertama kali dikasih gratis, PBG gratis. Dan kuotanya biasa 200 ribu itu jadi 350 ribu rumah, dan bunganya tetap 5 persen tidak dinaikkan. Nah ini saya pikir hal-hal yang sangat baik,” ujarnya. (“)
