DENPASAR, Kanalbali – Pihak kampus akhirnya angkat bicara terkait dengan pembubaran diskusi mahasiswa yang berlangsung di areal parkir belakang FISIP, Senin (28/10). Menurut Made Sudarma yang merupakan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unud, diskusi dibubarkan karena tak memiliki izin kegiatan.
“Iya benar kami bubarkan. Alasannya ya karena tidak memiliki izin, makanya kami bubarkan melalui satpam. Jangankan izin, Surat pemberitahuan saja tidak ada,” Ungkap Sudarma saat dihubungi, Selasa (29/10).
Sudarma menegaskan, selama ini seluruh kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Unud harus ada pemberitahuan atau mengantongi izin dari pihak kampus. Izin yang dimaksud Sudarma berupa draft kegiatan seperti proposal kegiatan dan apa yang akan dilakukan atau dibahas dalam acara tersebut.
“Bidang Kemahasiswaan harus tahu kalau mahasiswa mau mengadakan kegiatan. Selama ini sudah banyak kegiatan mahasiswa yang meminta izin dengan cara mengirimkan kami proposal. Kalau acaranya mendukung akademik dan berguna kami izinkan, tapi untuk diskusi tadi malam itu tidak ada izin,” tegasnya.
Sudarma juga membantah pernyataan penanggung jawab acara diskusi Excel Bagaskara yang mengaku telah mengajukan surat pemberitahuan sehari sebelum acara diskusi digelar. “Tidak ada, pemberitahuan kepada kami saja tidak ada, bagaimana kami bisa mengeluarkan izin,” jelasnya.
Dirinya menyerahkan sepenuhnya terhadap peserta diskusi terkait dengan kelanjutan kegiatan diskusi dengan tema “Apa yang tersisa pasca-pelantikan Jokowi? Oligarki, Orde Baru 2.0″. Dirinya mengimbau kepada penanggung jawab acara untuk sesegara mungkin mengurus izin kepada pihak kampus kalau memang diskusi masih mau dilanjutkan.”Bahkan kami siap memfasilitasi kalau meraka melaksanakan kegiatan dengan prosedur yang benar dengan cara mengajukan izin,” imbuhnya.
Sebelumnya, diskusi publik yang dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa Senin, (28/10) malam di areal parkir belakang FISIP Universitas Udayana (Unud) Sudirman dibubarkan Satpam. Alasannya, pelaksanaan diskusi tak mengantongi izin rektor. Diskusi melibatkan berbagai organisasi seperti Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN), LPM Kanaka, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). (KR 11)
