BULELENG, kanalbali.id – Bertempat di ruang auditorium pasca sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Buleleng, pada Selasa, 11 Oktober 2022 Bank Indonesia menyerahkan bantuan 6.000 bibit cabai kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng.
Acara juga dihadiri oleh Anggota DPR-RI Dapil Provinsi Bali, I Gusti Agung Rai Wirajaya; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari; Penjabat Bupati Kabupaten Buleleng, Ketut Lihadnyana; Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa; Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng, Paramita Lihadnyana.
BACA JUGA: BUMD Buleleng Diharapkan Berikan Pelayanan Prima Ke Masyarakat
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari menyampaikan, bibit cabai yang dialokasikan untuk Kabupaten Buleleng sebanyak 6.000 bibit cabai mengingat kondisi geografis Kabupaten Buleleng merupakan yang terluas dibandingkan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Bali.
Bupati Sikka Resmi Gandeng ITB STIKOM Bali
Diharapkan program tanam cabai di perkarangan rumah tangga, dapat mengisolasi rumah tangga terhadap dampak kenaikan harga cabai yang perlu diantisipasi ke depan seiring adanya event besar puncak G20, perayaan Natal dan Tahun Baru dan periode liburan.
Diah juga mengapresiasi program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Buleleng seperti pelaksanaan operasi pasar, manajemen produksi dan lainnya dalam mengatasi gejolak harga, khususnya pada volatile food.
Upaya tersebut turut menyumbangkan stabilitas harga pangan yang tercermin pada inflasi volatile food di Kabupaten Buleleng pada bulan September 2022 sebesar -3,29% (mtm).
Di kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Kabupaten Buleleng, Ketut Lihadnyana menyampaikan Kabupaten Buleleng merupakan daerah penghasil dan pengguna dari komoditas pangan, oleh karena itu upaya pengendalian inflasi yang dilakukan juga berbeda. Upaya perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir.
Di sisi hulu, menajemen produksi dengan mengatur pola tanam dengan memperhatikan tren pasokan dan harga. Di sisi distribusi juga perlu dijaga agar ketersediaan pasokan di pasar tetap terjamin sehingga ekspektasi konsumen tetap terjaga. Di sisi hilir pelaksanaan operasi pasar dilakukan secara konsisten dan terukur.
Ketut menambahkan manajemen pola tanam dapat dilakukan di lahan-lahan terbatas melalui lembaga masyarakat seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Hal tersebut mempertimbangkan struktur organisasi PKK merupakan yang terlengkap dari pusat sampai dusun/desa. Dengan struktur yang lengkap tersebut, diharapkan program pengendalian inflasi dapat menjangkau daerah lebih luas. (kanalbali/RLS)
Be the first to comment