BADUNG, kanalbali.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ikut merespon soal pembangunan Bandara Bali Utara, di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, yang rencananya dilanjutkan dan juga mendapatkan dukungan dari para Penglingsir Puri Agung di Pulau Bali.
Menteri Sandi mengatakan, soal pembangunan Bandara Bali Utara memang
sudah bertahun-tahun dibahas dan di penghujung masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode ke-2, seluruh masukan ditampung dan nantinya akan disampaikan kepada pemerintah selanjutnya untuk mengambil kebijakan soal pembangunan Bandara Bali Utara.
“Tapi memang Bandara I Gusti Ngurah Rai ini, di angka sekarang 25 hingga 30 juta (penumpang), sudah mendekati batas atas dari kapasitasnya. Tapi tentunya, keputusan tersebut harus dilandasi, bagaimana pariwisata kita tidak mengejar angka tapi kualitas kunjungan dan keberlanjutan,” kata dia, saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (22/5).
Sementara, Menteri Sandi menyatakan untuk pembangunan Bandara Bali Utara pihaknya bukan soal memberikan dukungan atau tidak untuk pembangunan Bandara Bali Utara. Tetapi, lebih mengawal keberlanjutan pariwisata di Bali.
Initiating Dialogue on the World’s Best Medical Practices: International Medical Conference 2023
“Kalau dari kami sendiri tidak dalam posisi memberikan dukungan atau tidak memberikan dukungan. Tapi, dalam mengawal pariwisata di Bali dan Indonesia untuk yang berkualitas kunjungan dan berwawasan keberlanjutan lingkungan, (itu) harus dipikirkan secara matang,” imbuhnya.
Sementara, saat ini ada Bandara Banyuwangi, di Jawa Timur, yang cukup besar dan itu nantinya akan menjadi ekosistem pariwisata antara Bali Barat (Kabupaten Jembrana-Kabupaten Buleleng) dan itu bisa dioptimalkan.
“Sekarang sudah ada bandara yang besar di Banyuwangi. Itu sedang kita bangun ekosistem Bali Barat-Banyuwangi. Jadi, mungkin bisa dioptimalkan kunjungan melalui Bandara Banyuwangi yang bisa terkoneksikan melalui jalur laut maupun jalur darat ke beberapa destinasi di Bali Barat. Karena, kalau tidak kita kelola dengan baik ini akan berdampak terhadap lingkungan,” ungkapan.
“Tapi setahun saya juga, kajian-kajian ini masih terus berlangsung. Kita tunggu kajian akhirnya, sehingga pemerintah dan menteri selanjutnya bisa akan mengambil sikap dan memberikan road map kepastian dari bandara baru tersebut. Apakah perlu dibangun yang baru dan (atau) bisa mengandalkan yang sudah ada bandara di Banyuwangi,” ujarnya.
Sementara, saat ditanya apakah dengan adanya Bandara Banyuwangi dan nantinya ada Bandara Bali Utara akan bisa menarik pemerataan kunjungan wisatawan ke Bali Utara atau Kabupaten Buleleng, karena selama ini menumpuk di Bali Selatan.
Menurutnya, malah kunjungan wisatawan domestik itu 80 persen menggunakan jalur darat. Kemudian, untuk jalur udara itu hanya 10 persen dan itu perlu adanya pertimbangan untuk pembuatan bandara baru.
“Kalau dari wisatawan mancanegara ini karena penerbangan internasional rata-rata ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tapi yang wisatawan domestik yang banyak ke Bali selain jalur udara justru dari jalur darat. Ini yang perlu kita pertimbangkan,” ujarnya.
“Karena wisatawan di Indonesia 80 persen jalur darat, 10 persen jalur laut, 10 persen jalur udara. Jadi secara perspektif kita mesti hitung betul-betul, apa manfaat dan mudharatnya. Untuk pengadaan dan kajian yang kami miliki saat ini masih terus dilengkapi dan mudah-mudahan pemerintahan selanjutnya bisa mengambil posisi,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU), Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo mengatakan, proses pembangunan Bandara Bali Utara, di Kabupaten Buleleng, Bali, akan segera berlanjut atau dibangun yang sebelumnya sempat tertunda. ( kanalbali/KAD )
