Penulis: I Gede Joni Suhartawan*
ADA yang lebih mencemaskan daripada sekadar perut yang lapar atau pemenuhan gizi: yakni narasi komunikasi yang bebal.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai “mesin” pencetak generasi emas, belakangan justru lebih sering menyuguhkan drama komunikasi yang berantakan, jika tak ingin disebut menyakitkan.
Kita melihat anggaran triliunan rupiah digelontorkan, namun ketika satu per satu siswa di daerah tumbang karena keracunan, suara pemerintah justru terdengar seperti senapan otomatis yang ditembakkan sangar tapi sembarangan tanpa presisi.
Gagap Merespons Nyawa
Kasus keracunan makanan siswa di Sukabumi dan Morowali baru-baru ini adalah potret buram bagaimana komunikasi krisis kita masih berada di level amatir. Alih-alih menunjukkan empati yang mendalam, respons otoritas seringkali terjebak pada diksi “prosedur”, “evaluasi administratif” dan penuh kandungan ancaman!
Ketika seorang anak jatuh sakit akibat program negara, rakyat tidak butuh tabel nutrisi apalagi ancaman untuk tidak memberitakan. Mereka butuh tanggung jawab moral.
Kepanikan atau bantahan defensif dari pusat kekuasaan hanya mempertegas kesan bahwa nyawa di daerah hanyalah angka statistik dalam laporan kepada presiden Prabowo, sang penggagas mulia ini. Komunikasi yang buruk adalah racun kedua setelah bakteri dalam makanan itu sendiri.
Anggaran Jumbo dan Mimpi Menjadi ASN
Di sisi lain, publik disuguhi parade angka “super jumbo” yang sulit dicerna akal sehat rakyat kecil. Anggaran ratusan triliun dibicarakan di ruang-ruang nyaman ber-AC, sementara di akar rumput, para pengelola dapur masih meraba-raba standar keamanan pangan.
Beberapa bahkan tidak bisa menempatkan diri sebagai ujung tombak tetapi malah menempatkan diri sebagai si MBG itu sendiri. Kita masih ingat bagaimana arogansi pengelola dapur (SPPG) yang menyetop jatah dua anak siswa hanya karena sang ibu mengunggah kritikannya di media sosial.
Belum lagi wacana pengangkatan tenaga pelaksana MBG menjadi ASN. Di sini, komunikasi pemerintah kembali menunjukkan watak “adhigang adhigung” tanpa peta jalan keluar yang jelas.
Alih-alih membangun sistem yang solid, narasi yang dibangun justru seringkali terlihat seperti upaya meredam gejolak dengan iming-iming status, tanpa menjelaskan bagaimana kualitas makanan tetap terjaga di tengah birokrasi yang gemuk.
Meja Makan yang Seharusnya Terbuka
Bagaimana sebaiknya pemerintah bicara? Komunikasi publik bukanlah soal memoles citra, melainkan soal membangun kepercayaan (trust).
Beberapa langkah mungkin dapat dipertimbangkan pihak otorita MBG:
- Radikal dalam Transparansi: Jika ada masalah, akui. Jangan menunggu viral baru bergerak. Jelaskan secara gamblang siapa yang memasok makanan dan bagaimana standar kebersihannya.
- Sentuhan Manusia (Human Touch): Hentikan bicara seperti robot birokrasi kalau tidak mau disebut preman jalanan. Gunakan bahasa yang menunjukkan bahwa pemerintah merasakan kecemasan orang tua siswa.
- Dialog, Bukan Monolog: Libatkan komunitas lokal, bukan sekadar menurunkan instruksi dari Jakarta yang seringkali tidak relevan dengan realita di pelosok.
Negara tidak boleh hanya hadir di atas kertas anggaran, tapi harus hadir di setiap suapan nasi yang masuk ke mulut anak-anak kita. Jika komunikasinya saja sudah beracun, jangan harap gizi itu akan sampai ke jiwa mereka.
Dalam situasi krisis seperti keracunan massal, pemerintah sering kali panik dan terjebak dalam “komunikasi penyangkalan”.
Komunikasi Krisis: Protokol “Meja Terbuka”
Strategi komunikasi perlu dibenahi dan ini bertujuan untuk mengalihkan narasi dari “Pemerintah yang Defensif” menjadi “Pemerintah yang Bertanggung Jawab”.
- Fase Golden Hour (0-3 Jam Pertama kejadian keracunan)
Jangan menunggu investigasi laboratorium selesai untuk bicara. Laboratorium butuh hari, tapi ketakutan warga hanya butuh detik untuk meledak.
- Aksi: Segera rilis pernyataan pengakuan (acknowledgment).
- Pesan Utama: “Kami tahu ada kejadian di sekolah X, kami prihatin, dan prioritas utama kami saat ini adalah memastikan seluruh siswa mendapatkan perawatan medis terbaik tanpa biaya sepeser pun.”
- Tujuan: Meredam kepanikan dengan menunjukkan bahwa pemerintah sudah “hadir” di lokasi.\
- Narasi “Satu Pintu” yang Empatik
Hindari perbedaan pernyataan antara Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Sekolah, Bupati, dan SPPG. Ego sektoral adalah musuh utama dalam krisis.
- Aksi: Bentuk Crisis Center di lokasi yang mudah diakses (bukan di dalam kantor yang dijaga ketat).
- Gaya Bahasa: Gunakan kata-kata yang menunjukkan emosi manusiawi. Hindari kalimat: “Kami sedang mengikuti SOP”. Gunakan: “Sebagai orang tua, kami mengerti kecemasan Bapak/Ibu. Kami sedang memastikan hal ini tidak terjadi lagi.”
- Transparansi Vendor (Tanpa Perlindungan Politik)
Buruknya komunikasi sering terjadi karena ada upaya melindungi penyedia jasa (vendor) makanan yang punya kedekatan dengan kekuasaan.
- Aksi: Buka ke publik siapa penyedia makanannya dan status izinnya. Jika ada pelanggaran, nyatakan secara tegas bahwa kontrak diputus saat itu juga.
- Efek: Ini membangun kepercayaan bahwa pemerintah berpihak pada keselamatan siswa, bukan pada kepentingan “ini program strategis nasional!” semata.
- Mitigasi Anggaran & Status Pegawai
Terkait anggaran jumbo dan isu ASN, pemerintah harus memisahkan narasi “kesejahteraan petugas” dengan “kualitas layanan”.
- Aksi: Buat dasbor publik yang menunjukkan aliran dana MBG di tingkat daerah secara real-time.
- Pesan: “Pengangkatan tenaga menjadi ASN/PPPK adalah upaya kita memastikan orang-orang yang mengurus perut anak kita adalah mereka yang punya kompetensi dan integritas, bukan tenaga musiman yang tidak terlatih.”
Semoga para sujana di MBG dan seluruh pihak yang menyandang tugas dan tanggung jawab program cikal bakal generasi emas dapat mempertimbangkan paparan ini,
Komunikasi yang baik tidak akan pernah bisa menutupi kinerja yang buruk selamanya, tapi ia bisa mencegah ketidakpercayaan yang permanen.
*Penulis adalah jurnalis senior dan pengamat Komunikasi
