Simalakama PSBB di Bali: Meningkatkan Perekonomian atau Menyehatkan Masyarakat

Berbagai pembatasan diterapkan selama masa PPKM yang merupakan bentuk lain dari PSBB - IST

Oleh : Ida Bagus Putu Swabawa Wicaksana ( Mahasiswa Magister Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya)


SETELAH sembilan bulan berjuang melawan pandemi Covid-19, upaya penanggulangan di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terpadat di Asia Tenggara belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Jumlah kasus harian mengalami peningkatan dan Indonesia terus mencatatkan rekor-rekor baru terlepas dari upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pembatasan sosial sampai pada pelaksanaan parsial lockdown di beberapa wilayah di Indonesia.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali diterapkan, kini akan berlaku di pulau Jawa dan Bali. Aturan pembatasan terkait COVID-19 berlaku mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2020.  Menindaklanjuti wacana diberlakukannya PSBB tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, pada Rabu, (7/1/2021). Gubernur Bali secara langsung menujukkan SE itu kepada Panglima Kodam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bandesa Adat se-Bali, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), hingga kepada Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.

Dikeluarkannya SE Gubernur Bali ini tentunya menimbulkan beberapa pro dan kontra di dalam masyarakat. Sudah 9 bulan pulau Bali yang mayoritas penduduknya mencari rejeki melalui bidang pariwisata seakan-akan mengencangkan ikat pinggang. Contohnya saja ketika liburan natal dan tahun baru 2020 kemarin. Banyak wisatawan domestik yang sudah merencanakan liburannya ke Bali tetapi akhirnya harus terkendala dengan dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Balo no 2021 Tahun 2020.

Dalam surat edaran tersebut Gubernur bali mewajibkan seluruh wisatawan yang akan memasuki bali untuk menyertakan surat non reaktif Covid-19 melalu tes antigen ataupun PCR selambat-lambatnya 2×24 jam sebelum memasuki provinsi Bali. Dalam edaran tersebut juga dijelaskan setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasiliitas umum yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Akibat dari diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Bali tersebut, baik wisatawan dan pengelola wisata di Bali mengalami sejumlah kerugian. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan refund tiket besar-besaran itu dampak dari kewajiban tes usap (swab) polymerase chain reaction (PCR)  bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bali lewat jalur udara. Sementara, wisatawan yang melakukan perjalanan darat ke Bali wajib melakukan tes rapid antigen.

PSBB merugikan pariwisata Bali karena rendahnya kehadiran wisatawan – IST

“Data yang kami olah sampai dengan tadi malam, terjadi permintaan refund dari pembeli tiket sampai 133 ribu passenger, dan ini meningkat 10 kali lipat dibanding kondisi normal. Dari online travel agent (OTA) big data-nya kira-kira berapa transaksi yang terdampak, data sampai tadi malam itu Rp317 miliar,” ujarnya dalam acara Penandatangan Nota Kesepahaman PHRI dan Air Asia, Rabu (16/12/2020).

Seperti jatuh kemudian tertimpa tangga, belum selesai kerugian yang ditimbulkan dari banyaknya nilai refund yang harus dilunasi oleh pengelola wisata di bali, kini dengan berlakunya PSBB Jawa-Bali mulai 11 januari hingga 25 januari 2020 ini kian menambah isyarat pelaku wisata di Bali untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Tetapi pemberlakuan PSBB Jawa-Bali tersebut tentunya bukan tanpa alasan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya menyatakan, tambahan angka pasien positif Covid-19 di Pulau Dewata berasal dari klaster keluarga. Dia mengatakan rangkaian pelaksanaan upacara adat dan kegiatan perkantoran menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat mengundang kerumunan tersebut, memicu penularan Covid-19. Untuk kapasitas tempat tidur di rumah sakit telah tersedia 1.384 tempat tidur, termasuk bed occupancy ratio (BOR) isolasi juga mencapai 58 persen.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Covid-19 Bali I Made Rentin mengatakan, perkembangan pandemi Covid-19 di Bali tercatat untuk Selasa (5/1), sebanyak 167 orang terkonfirmasi positif Covid-19, yang sembuh ada 110 orang dan dua orang meninggal dunia. Untuk jumlah kasus secara kumulatif yang terkonfirmasi positif yaitu 18.415 orang, sembuh 16.680 orang atau 90,58 persen, dan meninggal dunia 540 orang atau 2,93 persen.

”Kasus aktif per hari ini (5/1) menjadi 1.195 orang yang tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, dan BPK Pering,” terang Rentin.

Seakan-akan seperti memakan buah simalakama, saat ini pemerintah provinsi Bali disibukkan dengan bagaimana cara menstabilkan perekonomian di Bali dengan tetap berupaya untuk peningkatan penanggulangan Covid-19 khususnya di provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengambil jalan tengah dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021 sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 01 Tahun 2021.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat juga menjadi kunci pemulihan pariwisata Bali – IST

Jalan tengah yang diambil terkait PPKM di antaranya ketentuan penerapan Work From Home (WFH) 75 persen untuk perkantoran, Bali memilih memberlakukan WFH 50 persen dan Work From Office (WFO) 50 persen. Selain itu, jalan tengah juga diambil pada penerapan aturan jam buka operasional pusat perbelanjaan dan mall yang sesuai Instruksi Mendagri dibatasi hingga pukul 19.00 WIB, untuk daerah Bali akan dibijaksanai hingga pukul 21.00 WITA. Kebijakan lain yang ditempuh Pemprov Bali adalah perluasan cakupan PPKM yang tak hanya dilaksanakan di dua wilayah sesuai Instruksi Mendagri yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, tetapi ditambah Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Tabanan.

 Saran Penulis terkait dengan PSBB Jawa-Bali yang berdampak pada perekonomian dan kesehatan masyarakat Bali khususnya ini, yaitu dengan merencanakan strategi yang matang untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 ini tanpa harus mengorbankan roda perekonomian masyarakat Bali. Beberapa contoh yang dapat diambil dengan menggalakkan pembelanjaan makanan ataupun bahan pokok lainnya melalui online agar roda perekonomian tetap berputar dengan tidak membatasi aktifitas komsutif masyarakat dan tetap memudahkan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Selain itu juga tak lupa salah satu upaya untuk mendukung penanganan dan penanggulangan Covid-19, pejabat pemerintah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya dapat menjadi teladan dengan melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan, edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pemerintah harus terus mengevaluasi sehingga mobilitas di kota-kota tersebut akan dimonitor secara ketat. Pemerintah diharapkan juga mulai menerapkan program vaksin sehingga menambah kepercayaan masyarakat dengan pembatasan, bukan pelarangan. Dengan protokol kesehatan ketat dan pemerintah mengingatkan agar lebih disiplin. Pelanggaran pembatasan kegiatan bisa juga dijerat dengan pasal yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. (IST)