* Nasi Jinggo menjadi favorit para pekerja di Bali
* Makanan murah menjadi favorit karena tingkat upah yang rendah dibanding kebutuhan hidup yang terus melangit
*Ironi ketidakasilan itu itu akan terus membayangi perkembangan pariwisata Bali
Oleh Angga Wijaya
HAMPIR setiap pagi saya minum kopi Bali di sebuah warung di Tibubeneng, Badung. Warung itu tidak besar. Tetapi pagi hari selalu ada saja orang yang datang. Motor berhenti satu per satu. Ada yang membeli kopi, ada yang sarapan, ada yang sekadar duduk sebentar sebelum melanjutkan perjalanan.
Yang paling banyak dicari adalah nasi jinggo. Rp6.000 sebungkus. Nasi putih dalam porsi kecil, sedikit lauk, sambal, kadang mi atau kacang, dibungkus daun pisang. Tidak banyak, tetapi cukup untuk sarapan, mengganjal perut. Dan, yang paling penting, cukup untuk kantong.
Saya sering melihat pekerja pariwisata membelinya. Buruh proyek juga. Guru juga. Orang-orang yang pagi-pagi sudah harus berangkat bekerja, tetapi tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak uang untuk makan. Ada yang membeli satu bungkus atau membeli dua. Ada yang makan di tempat, ada yang membawanya pergi.
Pemandangan itu begitu biasa sehingga hampir tidak ada yang perlu diperhatikan. Tetapi suatu pagi saya berpikir; jangan-jangan nasi jinggo bukan hanya soal makanan, tapi juga berbicara tentang ekonomi.
Bukan berarti orang yang membeli nasi jinggo pasti miskin. Tentu saja tidak. Saya sendiri menyukai nasi jinggo. Nasi bungkus khas Bali itu enak, praktis, sederhana, dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Namun makanan selalu memiliki hubungan dengan kehidupan sosial.
Apa yang kita makan, berapa banyak yang kita makan, dan berapa uang yang kita keluarkan untuk makan sedikit banyak memperlihatkan bagaimana kita menjalani kehidupan. Karena itu, saya mulai melihat nasi jinggo dengan cara berbeda. Enam ribu rupiah memang murah. Tetapi mengapa makanan murah menjadi begitu penting bagi kehidupan banyak pekerja di Bali?
Pertanyaan itu membawa saya kepada persoalan upah. Pada 2026, Upah Minimum Provinsi Bali ditetapkan sebesar Rp3.207.459. Kabupaten Badung, yang memiliki UMK tertinggi di Bali, menetapkan Rp3.791.002,57. Kota Denpasar menetapkan Rp3.499.878,78.
Angka-angka itu mungkin terlihat cukup besar jika hanya dilihat sebagai angka. Tetapi uang tidak pernah hidup sebagai angka. Ia hidup di dalam kehidupan manusia. Rp3,2 juta, misalnya, jika dibagi 30 hari, kira-kira Rp106.000 per hari.
Dari uang itu seseorang harus makan, membayar tempat tinggal, membeli bensin, listrik, pulsa, kebutuhan rumah tangga, dan berbagai kebutuhan lain. Kalau masih lajang mungkin perhitungannya berbeda. Tetapi bagaimana jika sudah menikah? Bagaimana jika mempunyai anak? Bagaimana jika harus membayar sekolah, kos, atau kontrakan?
Angka Rp3,2 juta tiba-tiba terasa kecil, terutama di kawasan Denpasar dan Badung, tempat biaya hidup terus bergerak naik. Karena itu, saya tertarik pada pernyataan I Nyoman Parta, anggota DPR RI asal Bali.
Dalam rapat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di DPR RI pada 26 Agustus 2026, Parta menyoroti persoalan upah pekerja Bali. Bali, menurutnya, adalah daerah pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ia menyebut tingkat okupansi hotel rata-rata di atas 72 persen. Tetapi pekerja Bali masih berada pada kisaran upah Rp3,2 juta.
Yang lebih menarik, Parta menyebut angka kebutuhan hidup layak Bali sekitar Rp5,2 juta. Ada selisih sekitar Rp2 juta. Dua juta rupiah. Saya membayangkan angka itu bukan sebagai statistik, melainkan sebagai uang yang tidak ada di dompet seorang pekerja pada akhir bulan.
Uang itu harus dicari dari lembur, pekerjaan sampingan, pinjaman, atau pengurangan pengeluaran. Mungkin juga dari memilih makanan yang lebih murah. Di sinilah nasi jinggo menjadi menarik. Bukan karena nasi jinggo menyebabkan upah murah. Tentu tidak.
Penjual nasi jinggo juga harus menghitung beras, minyak, telur, daging, bumbu, gas, daun pisang, tenaga, dan keuntungan. Kalau nasi jinggo tetap dijual Rp6.000, ia pun sedang berhadapan dengan persoalan daya beli masyarakat. Pekerja menghitung uang makan, penjual menghitung modal, dan pengusaha menghitung biaya. Semua orang menghitung.
Dan di tengah semua perhitungan itu ada satu kebutuhan yang tidak bisa ditunda, yakni orang harus makan setiap hari. Di sinilah perbedaan antara menjadi wisatawan di Bali dan menjadi pekerja di Bali menjadi penting. Wisatawan datang untuk menikmati Bali, sedangkan pekerja tinggal di Bali untuk mencari penghidupan.
Wisatawan bisa menganggap makanan Rp100.000 mahal lalu mencari tempat lain. Pekerja harus mempertimbangkan apakah pengeluaran hari ini akan mengurangi uang yang dibutuhkan untuk hidup sampai akhir bulan. Bagi wisatawan, Rp6.000 mungkin hampir tidak berarti. Bagi pekerja, pengeluaran kecil tetap menjadi bagian dari perhitungan. Rp6.000 sehari menjadi Rp180.000 sebulan. Dua kali sehari Rp360.000.
Tentu saja itu bukan berarti orang makan nasi jinggo dua kali sehari. Perhitungan itu hanya menunjukkan bagaimana pengeluaran kecil menjadi berarti ketika pendapatan terbatas. Mereka akhirnya menjadi ahli dalam mengatur sesuatu yang jumlahnya sedikit.
Menghitung bensin, uang makan, pulsa, listrik, uang sekolah, dan cicilan. Bahkan mungkin menghitung berapa kali dalam sebulan boleh membeli kopi. Bali juga memiliki biaya kehidupan yang tidak seluruhnya masuk dalam tabel upah.
Ada keluarga, banjar, upacara, ngayah. Dan, ada hubungan kekerabatan dan kewajiban sosial. Saya tidak ingin melihat adat sebagai beban. Justru kehidupan sosial Bali adalah salah satu bentuk solidaritas yang membuat masyarakat tidak hidup sendirian. Tetapi solidaritas juga membutuhkan waktu, tenaga, dan dalam banyak hal biaya.
Karena itu, ketika kita mengatakan seseorang memperoleh upah Rp3 jutaan, kita baru menyebut uang yang masuk. Belum seluruh kehidupan yang harus dibayar dengan uang itu. Itulah sebabnya saya kurang tertarik pada nasihat sederhana bahwa pekerja dengan gaji kecil harus mencari pekerjaan tambahan.
Pekerjaan tambahan membutuhkan waktu dan tenaga. Seorang pekerja hotel, misalnya, sudah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan utama. Ia masih harus menempuh perjalanan pulang-pergi dan memiliki kehidupan di rumah.
Kalau seseorang harus bekerja dua pekerjaan hanya agar dapat hidup layak, kita tidak hanya perlu bertanya apakah ia cukup rajin. Kita juga perlu bertanya apakah pekerjaan utamanya sudah memberikan penghasilan yang layak.
Saya kemudian kembali kepada warung di Tibubeneng. Pagi hari, motor datang silih berganti, orang membeli nasi jinggo, sebungkus enam ribu rupiah. Saya minum kopi. Ada pekerja yang makan terburu-buru sebelum berangkat. Ada yang membawa dua bungkus. Mungkin satu untuk dirinya, satu untuk keluarganya. Saya tidak tahu.
Dan mungkin memang tidak perlu tahu. Sebab yang menarik bukan siapa mereka. Yang menarik adalah apa yang diperlihatkan oleh kebiasaan sederhana itu. Ekonomi ternyata tidak selalu hadir dalam bentuk gedung tinggi, pusat perbelanjaan, laporan investasi, atau angka pertumbuhan. Ekonomi hadir dalam keputusan seseorang membeli nasi seharga enam ribu rupiah.
Ia hadir ketika seseorang berkata kepada dirinya sendiri; Yang ini saja, yang penting kenyang. Karena itu, saya kira kita perlu berhati-hati ketika berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Bali. Pertumbuhan ekonomi penting. Juga investasi, pariwisata, hotel, restoran, pembangunan, dan berbagai kegiatan ekonomi juga penting.
Tetapi pertumbuhan seharusnya memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar membuat angka terlihat bagus. Ekonomi seharusnya membuat manusia hidup lebih baik, bukan sekadar membuat lebih banyak uang berputar. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang menikmati uang tersebut? Siapa yang mendapatkan bagian terbesar dari pertumbuhan? Dan siapa yang hanya mendapatkan upah?
Pertanyaan itu terasa penting di Bali karena pulau ini menjual kemewahan kepada dunia. Vila dengan harga jutaan rupiah per malam, hotel mewah, restoran mahal, beach club, spa, wisata privat. Tetapi di balik semua itu ada manusia yang bekerja. Orang yang membersihkan kamar, memasak, mencuci pakaian, mengantar wisatawan, menjaga keamanan, membangun vila, membersihkan kolam, dan melayani tamu.
Mereka membuat Bali terlihat indah. Tetapi setelah pekerjaan selesai, mereka kembali kepada kehidupan masing-masing. Sebagian pulang ke rumah atau kos, sebagian mungkin membeli nasi jinggo.
Ada perbedaan antara berada dekat dengan uang dan memiliki uang. Pekerja pariwisata setiap hari berada dekat dengan uang. Mereka melayani tamu yang menghabiskan jutaan rupiah. Mereka bekerja di tempat-tempat yang harga produknya mungkin jauh di atas kemampuan mereka sendiri. Tetapi kedekatan dengan uang tidak otomatis berarti kesejahteraan.
Di sinilah paradoks pariwisata muncul. Kerja sering berada paling dekat dengan sumber uang, tetapi belum tentu mendapatkan bagian yang layak dari uang tersebut. Maka persoalan upah sesungguhnya bukan hanya soal berapa rupiah yang diterima pekerja. Ia adalah persoalan tentang bagaimana nilai ekonomi dibagikan. Siapa yang menciptakan nilai? Siapa yang menerima nilai? Dan siapa yang hanya menerima sebagian kecil dari nilai yang mereka bantu ciptakan?
Saya mulai berpikir bahwa nasi jinggo adalah semacam teks kecil tentang Bali. Ia bisa dibaca, di dalamnya ada sejarah makanan rakyat, kreativitas, kebiasaan, selera, ekonomi rumah tangga, bahkan kelas sosial. Nasi jinggo adalah makanan yang demokratis. Siapa pun bisa membelinya. Tetapi kata yang paling penting mungkin bukan “murah”, melainkan “terjangkau”.
Sesuatu menjadi terjangkau ketika pendapatan seseorang cukup untuk membelinya tanpa mengorbankan kebutuhan lain. Di sinilah persoalan upah menjadi penting. Sebab makanan bisa dibuat murah, tetapi apakah seluruh kehidupan bisa dibuat murah? Harga rumah? Sewa kos? Pendidikan? Kesehatan? Transportasi? Tidak semuanya.
Karena itu, jangan sampai kita terlalu bangga karena masyarakat mampu bertahan dengan makanan murah. Kemampuan bertahan hidup bukan ukuran tunggal kesejahteraan. Orang bisa bertahan hidup dengan sangat sedikit, tetapi hidup layak adalah persoalan lain.
Saya tidak ingin menyalahkan nasi jinggo. Saya menyukainya. Saya mungkin akan tetap membelinya besok pagi. Yang saya persoalkan adalah sesuatu yang lebih besar, yakni, jangan sampai kemampuan masyarakat untuk berhemat justru dianggap sebagai alasan bahwa upah tidak perlu dinaikkan. Atau, karena orang bisa makan dengan Rp6.000, kita menganggap Rp3 jutaan sudah cukup untuk hidup. Jangan sampai karena orang bisa mencari pekerjaan sampingan, kita menganggap persoalan upah selesai.
Dan jangan sampai karena masyarakat Bali dikenal kuat, tabah, dan mampu hidup sederhana, kita menganggap mereka selalu baik-baik saja. Ada batas antara kesederhanaan dan keterpaksaan. Ada perbedaan antara hidup sederhana dan hidup dengan pilihan yang terbatas. Keduanya mungkin terlihat sama dari luar. Tetapi rasanya berbeda bagi orang yang menjalaninya.
Saya bukan ekonom. Saya hanya orang yang hampir setiap pagi minum kopi di warung dan melihat orang membeli nasi jinggo. Tetapi mungkin justru dari tempat sederhana seperti itulah kita bisa melihat sesuatu yang kadang luput dari laporan ekonomi.
Di warung, ekonomi hadir dalam bentuk manusia. Bukan persentase grafik, atau tabel, melainkan seseorang yang menghitung uang sebelum membeli sarapan. Dan saya kira angka-angka ekonomi seharusnya tidak pernah membuat kita lupa kepada manusia semacam itu.
Sebab pada akhirnya, untuk apa ekonomi tumbuh jika manusia yang menggerakkannya tidak ikut tumbuh? Untuk apa pariwisata menghasilkan begitu banyak uang jika orang yang bekerja di dalamnya masih harus berhemat untuk makan? Untuk apa Bali menjadi mahal jika orang yang membuat Bali hidup justru semakin sulit tinggal di dalamnya?
Besok pagi, mungkin saya akan kembali ke warung itu. Saya akan memesan kopi Bali. Barangkali saya akan membeli nasi jinggo juga . Saya akan melihat motor datang dan pergi, melihat pekerja berhenti sebentar. Melihat nasi dibungkus daun pisang, melihat uang enam ribu rupiah berpindah dari tangan pembeli kepada penjual.
Semuanya akan tampak biasa. Tapi sekarang saya tahu bahwa sesuatu yang tampak biasa bisa menyimpan persoalan yang tidak biasa. Sebungkus nasi bisa bercerita tentang upah. Warung bisa bercerita tentang kelas sosial. Sarapan bisa bercerita tentang biaya hidup. Dan Bali bisa bercerita tentang sebuah pertumbuhan ekonomi yang belum tentu dirasakan dengan cara yang sama oleh semua orang.
Mungkin persoalannya memang bukan pada nasi jinggo. Bukan pula pada orang yang memilihnya. Persoalannya adalah ketika nasi jinggo menjadi salah satu cara paling masuk akal bagi seseorang untuk menghemat uang agar bisa bertahan sampai akhir bulan.
Sebab enam ribu rupiah memang murah. Tetapi hidup di Bali tidak murah. Dan kalau seseorang harus terus-menerus menghitung uang makan agar gajinya cukup sampai tanggal gajian berikutnya, mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya mengapa ia memilih nasi jinggo.
Kita perlu bertanya sesuatu yang lebih mendasar; mengapa orang yang bekerja di Bali masih harus begitu pandai bertahan hidup di Bali? Bali boleh terus tumbuh, pariwisata boleh terus berkembang. Investasi boleh terus datang, hotel boleh terus dibangun, tetapi pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada angka. Ia harus sampai ke meja makan, ke rumah pekerja, ke biaya sekolah anak, ke tabungan. Juga, sampai pada kemampuan seseorang membeli rumah.
Dan sampai pada rasa aman bahwa setelah bekerja sebulan penuh, ia tidak perlu cemas apakah uangnya akan cukup untuk hidup. Sebab ukuran sederhana dari ekonomi yang berhasil mungkin bukan berapa banyak uang yang berputar di sebuah pulau. Melainkan apakah orang-orang yang membuat uang itu berputar dapat hidup dengan layak.
Dan mungkin, suatu hari nanti, seseorang membeli nasi jinggo bukan karena ia harus berhemat. Tetapi karena ia memang ingin. Pada saat itulah nasi jinggo kembali menjadi apa adanya; sebungkus nasi sederhana. Bukan simbol perjuangan untuk bertahan hidup. Sebab nasi jinggo boleh tetap murah. Tetapi upah manusia yang membuat Bali tetap hidup tidak boleh murah.
Dan mungkin, dari sebungkus nasi jinggo yang sederhana itu, kita akhirnya belajar mengajukan pertanyaan yang jauh lebih besar, yakni, Bali ini sedang tumbuh untuk siapa? . (kanalbali/IST)
