Dewan Minta APBD Diprioritaskan untuk Pengentasan Kemiskinan

BULELENG, kanalbali.id – DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah mengoptimalkan APBD Tahun (TA) 2024 fokus untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Sebab kedua hal tersebut jadi masalah di Buleleng selepas pandemi covid-19.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengatakan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang telah terlampaui. Namun masih ada beberapa sektor yang penyerapannya belum maksimal, salah satunya pendapatan dari sektor Retribusi daerah.

“Ada beberapa SKPD juga yang capaian programnya masih dibawah 90 persen, belum sesuai target. Beberapa sektor PAD juga penyerapannya belum sesuai target, ini harus dikaji lagi dan jadi evaluasi kita kedepan,” kata Supriatna, usai Rapat Paripurna DPRD Buleleng dengan agenda Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Buleleng

Terhadap Ranperda Kabupaten Buleleng Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, di Gedung DPRD Kabupaten Buleleng.

Khusus soal kemiskinan, ia berharap pemerintah mengoptimalkan program yang dapat mengurangi pengeluaran masyarakat. Salah satunya program jaminan perlindungan sosial di bidang kesehatan.

Sementara dalam hal pengentasan pengangguran, dewan mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan program pelatihan kerja serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Selain itu pemerintah juga harus menjalin kerjasama dengan penyalur pekerja migran, sehingga mencegah munculnya korban penipuan maupun Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Dewan juga berharap pemerintah lebih memaksimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pemerintah daerah kini punya peluang lebih besar untuk mengoptimalkan pendapatan. Baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah.

Sementara itu, Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan dalam menyusun APBD, pihaknya berfokus pada kemaslahatan publik. Pihaknya juga akan bersurat kepada seluruh kontraktor untuk menyerap pekerja lokal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah pendapatan masyarakat, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan bisa menurun.

“Apa pengeluaran mereka? Seperti bidang kesehatan digratiskan. Kedua pendidikan misalkan masuk sekolah perlu baju, beri dia baju. Setelah itu akses-akses yang lain misalkan untuk kepesertaan mempercepat BPJS itu kan sudah dengan pakai KTP sekarang sudah bisa,” paparnya.

Dalam berfokus kepada pembangunan infrastruktur di TA mendatang, Lihadnyana juga meminta kerjasama semua pihak untuk ikut mengawasi segala prosesnya. Sehingga, kebocoran-kebocoran bisa dihalau dan diharapkan tidak terjadi. “Mari kita awasi bersama-sama. Tolong sampaikan kepada kami kalau ada hal-hal semacam itu,” tandasnya. (kanalbali/RLS)