Menko PMK: Mudik Lebaran 2022 Akan Naik 3 Kali Lipat

BADUNG, kanalbali.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, seusai prediksi Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mudik lebaran tahun ini akan melonjak tajam.

“Kemungkinan angka mudik sekarang ini akan cukup tajam kenaikannya. Tahun 2019 yang terakhir itu tercatat sekitar 33 juta kalau sekarang ini bisa tembus sampai 85 juta seperti yang diprediksi Kementeri Perhubungan berarti hampir tiga kali lipat yang akan mudik,” kata Muhadjir, saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (21/4) sore.

“Itu, harus kita siapkan supaya tidak terjadi kemacetan yang kemungkinan besar akan terjadi. Tapi, jangan sampai menimbulkan masalah sosial yang berkepanjangan, maka liburnya dibikin rentang yang cukup panjang,” imbuhnya.

Ia juga menerangkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membuat kebijakan untuk rentan libur panjang yang cuti bersama agar para pemudik tidak bersamaan saat akan pulang kampung.

“Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan rentangan libur panjang. Kemudian, beliau juga sudah menyetujui adanya cuti bersama dan Bapak MenPAN-RB (Tjahjo Kumolo) juga sudah menyetujui lagi bahwa di samping para PNS, PPPK dan Ibu Kemenaker (
Ida Fauziyah),” jelasnya.

“Disamping ini, juga boleh mengambil cuti bersama mereka juga boleh mengambil cuti sendiri, cuti di luar bersama. Sehingga, nanti mereka bisa mengambil cuti cukup panjang sehingga berangkat mudiknya bergantian tidak menumpuk di hari puncaknya,” ujarnya.

Sementara, untuk daerah macet yang diantisipasi tentu adalah Jakarta yang menjadi tempat berangkat para pemudik dan sasaran tujuannya adalah Jawa dan Banten.”Sasaran tujuannya itu yang paling besar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten sekitar itu saja sebetulnya. Kalau Bali biasanya ramai untuk dikunjungi tempat pariwisata,” ujarnya.

Sementara, untuk persiapan mudik dari pemerintah sudah dilakukan semua oleh masing-masing pihak terkait yang memiliki tanggung jawab. Seperti, pihak Kepolisian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan terutama Pertamina. ( kanalbali/KAD)