Penulis: AAGN Ari Dwipayana, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud
BENCANA BANJIR yang melanda Bali memberikan pelajaran berharga yang mengharuskan para elite pemerintahan di Bali, tidak menjadikan konsep One Island One Management sebatas slogan kosong yang miskin implementasi.
Banjir yang paling parah melanda hilir (Denpasar) bukan hanya problem tata kelola di hilir semata tapi juga problem tata kelola yg disumbangkan di area hulu dan tengah (Bangli, Badung dan Gianyar).
Kita harus belajar dari para leluhur dalam mengelola Bali. Kesadaran sebagai satu kesatuan ekologis (bentang alam), membuat para leluhur Bali, sejak Sri Kesari Warmadewa telah menginisiasi konsep “Bali Dwipa” sebagai sebuah pulau yang Aneka Twa- Eka Twa, beragam tapi menjadi satu kesatuan: teologi, budaya, ekologi dan juga bentang alam.
Filosofi ini sesungguhnya telah ditangkap di era kekinian dalam gagasan “One Island, One Management”. Tapi, faktanya, dalam tata kelola pemerintahan yg berlangsung selama ini, konsep Bali sebagai satu kesatuan yg terintegrasi, justru hanya dijadikan pepesan kosong dan miskin implementasi.
Hal itu disebabkan oleh munculnya sekat-sekat ego-kabupaten/kota maupun ego-sektoral. Sebagai contoh: penanganan sampah yg buruk di kabupaten wilayah hulu atau tengah akan berdampak pada kota Denpasar yang berada di hilir.
Masing2-masingerkesan berjalan sendiri-sendiri. Begitu juga Kementerian/ Lembaga melalui Balai-balai yg mengelola Hutan di hulu, DAS di tengah hanya berjalan sendiri berdasarkan kewenangannya tidak terintegrasi dg kebijakan/program kabupaten/kota.
Untuk mengatasi ego kabupaten dan ego sektoral, posisi Gubernur Bali sangat strategis. Gubernur Bali bukan hanya sebagai wakil pemerintah pusat di Bali tetapi juga sebagai kepala daerah Provinsi Bali.
Peran ganda tersebut memungkinkan Gubernur Bali berperan sebagai kekuatan intemerdiary, yg menyambung kepentingan antar kabupaten/kota di Bali, antara kepentingan kabupaten/kota di Bali dengan pemerintah pusat, agar bisa berjalan sinergis.
Gubernur-lah yg seharusnya menjadi simpul utama untuk mewujudkan : “one island one management”. Gubernurlah yg harus berperan menekan ego kabupaten dan juga membatasi ego sektoral dari Kementerian/Lembaga utk mewujudkan Bali Mawa Cara. (kanalbali/IST)
