Politik Identitas: Pemecah atau Perekat  Demokrasi?

oleh : Dr. I  Made Pria Dharsana. SH. M. Hum

Berbicara politik identitas ditengah menguatnya narasi adanya kelompok terpinggirkan dari arus utama kepentingan yang tidak terakomodasi sangat menguat apakah merupakan pemanasan perhelatan politik 2022 maupun 2024. Resistensi narasi keinginan yang tidak terakomodasi oleh partai politik yang ada semakin menemukan musimnya dengan wacana Jusuf Kalla, mantan Wapres RI, adanya kekosongan kepemimpinan di arus besar parpol yang berasaskan agama.

Jika pun demikian apakah seluruh ataupun sebagian kepentingan kita yang tidak terakomodasi dapat menjadi dalih untuk memaksakan kehendak untuk diterima jika tidak menggunakan mekanisme yang ada? Setiap pemaksaan kehendak   dapat merusak sendi-sendi demokrasi yang telah kita bangun bersama di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila yang justru sudah dinikmati oleh para petinggi negeri ini dalam era reformasi pada saat berkuasa. Namun berkata sebaliknya ketika sudah tidak berkuasa.

Ada beberapa pendapat mengenai politik Identitas; Hegel dalam Francis Fukuyama (2020, xiii) menyebutkan, sejarah manusia digerakan oleh perjuangan untuk pengakuan. Dia berpendapat satu-satunya solusi rasional untuk asrat akan pengakuan universal ketika martabat setiap manusia dihargai.

Pengakuan universal ini mendapatkan tantangan lewat bentuk-bentuk pengakuan parsial lain berdasarkan bangsa, agama, sekte, ras, etnis, jenis kelamin, atau individu yang ingin diakui sebagai superior. Munculnya politik  identitas dalam demokrasi liberal modern adalah salah satu ancaman utama yang dihadapi; kecuali dapat kembali ke pemahaman tentang kemanusiaan, kita akan menghukum diri sendiri dengan terus melanjutkan konflik. Dari apa yang disampaikan Hegel tentang politik identitas menjadi ancaman dalam membangun demokrasi di sebuah  Negara.

Bagaimana politik identitas ini sangat mengancam demokrasi jika dikaitkan dengan demokrasi yang sedang kita bangun di Indonesia, dan bekerjanya alat dan perangkat demokrasi baik melalui Pemilu, pilpres maupun pemilukada.

Politik Identitas dan representasi adalah dua hal yang signifikan dalam kehidupan manusia. Sementara agama dan etnis adalah dua hal yang menjadi identitas dan representasi dari manusia. Proses demokrasi di Indonesia tak terlepas dari orientasi politik identitas dan representasi. Pembentukan identitas dapat terbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial. hal inilah yang kemudian melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Sisi lalin, identitas etnis dan agama adalah dua hal yang menjadi elemen perubahan sosial yang kerap kali mengemuka. Proses terjadinya politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial begitupun sebaliknya (Sukamto, 2010:13).

Adanya politik identitas etnisitas juga secara langsung atau tidak langsung, nyata atau tersamar melahirkan perubahan sosial. Tak terkecuali pembentukan, penamaan dan penggunaan identitas melahirkan pula perubahan sosial. Terjadinya interrelasi antara identitas dan perubahan sosial adalah sebagai sesuatu yang bertentangan, baik secara tersembunyi atau terang-terangan di antara warga, badan publik dan pasar.

Penerapan dan pengaktualisasian identitas pada seseorang  mencerminkan atau mewakili dirinya sendiri maupun institusi dalam konteks etnisitas dapat terbentuknya masyarakat Jawa, Madura, Bali, Tionghoa, Arab dan sebagainya; dalam konteks agama terjadi dalam Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Tridharma atau Khong Hu Chu.

Identitas dalam diri seseorang dapat saja sekaligus mewakili institusi baik itu etnisitas, agama dan nasionalitas (Sukamto, 2010:13). Tiga kekuatan besar inilah yang secara dominan mewarnai realitas kehidupan sehari-hari; warga menunjuk kepada di satu pihak individu dan dilain pihak masyarakat, namun lebih ditekankan yang tidak menyandang peran sebagai badan publik maupun pelaku pasar; badan publik adalah representasi dari state yang dahulu bertugas untuk merealisasi welfare state; pasar adalah pelaku pasar, konglomerasi, baik individu maupun badan-badan usaha; yang menjadi soal justru terjadinya perselingkuhan di antara mereka dapat merusak hubungan dua di antara ketiga kekuatan besar tersebut.

Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas agama dan etnis. Hal ini dapat dilihat pada keikutsertaan partai-partai politik yang mengikuti pemilu atau pilkada sebelumnya. Proses demokrasi khususnya dalam Pilkada saja seringkali tidak terlepas dari peran serta beragam partai dengan berbagai ideologi yang ikut merongrong. Berbagai ragam identitas agama dan etnis sering kali dijadikan alat politik.

Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas luapan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai- nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mulai dari upaya memasukan nilai- nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatisme. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Sedangkan Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis (Cressida Heyes, 2007). Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas.

Jika dicermati, Politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. (Hellner, 1994:4). Menurut Agnes Heller politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama.

Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama. Namun, dalam perjalanan berikutnya, politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian, bukan berarti tak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bias dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Jadi secara umum teori umum politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (salient) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan.

Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, termasuk pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertaruhan. (IST)

 

Penulis; Penggiat Sosial di Prabu Capung EMas dan Made Pria Dharsana Center