DENPASAR, kanalbali.id – Pemerintah Australia telah membantu melakukan pengkajian kebutuhan transportasi publik di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) melalui Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Ulapan Mobility Plan (UMP).
Penyerahan kajian itu dilakukan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Republik Indonesia di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (16/12).
Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, pada kesempatan itu mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, maupun Tabanan, untuk memperbaiki wajah transportasi di Kawasan Sarbagita secara bergotong-royong atau “Ngrombo”.
Hal ini membutuhkan komitmen dan sumber daya besar, mulai dari pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana, hingga pembiayaan layanan.
“Jika kita tidak segera bertindak memperbaikinya, kondisi ini akan semakin parah dan akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi, pemborosan energi, penurunan daya saing pariwisata, serta meningkatnya stres, penyakit pernapasan, dan gangguan lain yang bermuara pada penurunan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Mahendra Jaya juga mengapresiasi Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), yang telah mendukung berbagai kajian transportasi di Bali.
Kajian tersebut meliputi penyusunan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Kawasan Metropolitan Sarbagita, kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT), Ulapan Mobility Plan, dan Kuta Circulator.
Sementara itu, Konsul Jenderal Australia, Jo Stevens, menyatakan bahwa Pemerintah Australia akan terus mendukung pengembangan transportasi di Indonesia agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan.
Salah satu caranya adalah menyediakan transportasi yang aman dan berkelanjutan di wilayah Sarbagita. “Australia telah mendukung melalui kajian studi kelayakan untuk mengetahui kelayakan proyek Sarbagita di rute-rute yang direncanakan,” jelasnya.
Ia juga berharap transfer pengetahuan yang dilakukan selama ini dapat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya Bali. Stevens menambahkan bahwa negaranya sedang mengembangkan strategi untuk mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
“Kami terus mendukung kesetaraan hak penyandang disabilitas, serta berfokus pada perempuan dan kelompok rentan, dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut ke dalam transportasi publik,” katanya.
Ia juga mengusulkan penggunaan transportasi zero emission untuk mencegah kemacetan, sejalan dengan komitmen global terkait pemanasan global. (kanalbali/TIM)
Be the first to comment