Sidang Penipuan, Sudikerta Bantah Saksi-saksi dari Pihak Alim Markus

Saksi Hendri Kaunan dalam persidangan kasus penipuan dengan tersangka mantan Wagub Sudikerta (kanalbali/KR14)

DENPASAR, kanalbali – Sidang kasus penipuan dan penerbitan sertifikat palsu yang melibatkan terdakwa mantan Wakil Gubenur Bali, Ketut Sudikerta masih berlanjut.

Pada Selasa, (22/10), Pengadilan Negeri (PN) Denpasar memanggil saksi Wayan Santoso dan Hendri Kaunan untuk memberikan keterangan terkait kasus ini.

Pada sidang sebelumnya, Alim markus mengatakan bahwa dalam upayanya membeli tanah di Balangan, dia menyerahkan proses seutuhnya kepada timnya yang terdiri dari empat orang yaitu Wayan Santoso, Hendri Kaunan, Sugiarto dan Eskha Kalasut.

Wayan Santoso yang merupakan Pengacara dari PT Maspion mengemukakan pada awalnya memang Sudukerta yang menawarkan tanah untuk dijual.

“Tahun 2013 saya bersama Hendri Kaunan datang ke kantor pak Sudikerta yang waktu itu masih menjadi wakil gubenur, dia menawarkan tanah 3, 8 hektar yang statusnya dijual, terlebih lagi dia membantu untuk mengurus sertifikatnya dalam akte No.37,” jelasnya.

” Kami tertarik, mengingat pak Sudikerta merupakan pejabat publik dan bersedia membantu mengurus sertifikatnya” kata dia.

Wayan Santoso memang mengetahui bahwa sebelumnya adik dari Alim Markus, Alim Satria berniat membeli tanah itu juga, namun terjadi sengketa dengan puri terhadap tanah itu.

Alhasil tanah itu tidak jadi dibelinya. “Ketika perjanjian pertama, pak Sudikerta membawa hasil putusan MA yang menyatakan tanah itu sudah bebas dari sengketa. Kamipun semakin yakin” katanya lagi.

Hendri Kaunan dalam hal ini berfungsi sebagai negosiator Alim ke pihak Sudikerta. “Pak Alim mentransfer uang sejumlah 150 Milyar ke rekening PT Pecatu Bangun Gemilang. Uang ini berasal dari pinjaman di Bank Panim dengan jaminan aset Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) hotel atas nama Pecatu Bangun Gemilang” paparnya.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, dia melakukan pertemuan dengan pihak Sudikerta sebanyak empat kali, setelah proyek pembangunan hotel akan dilancarkan, pihaknya menerima laporan bahwa ada dua sertifikat atas tanah itu.

“Setelah menerima laporan kami berusaha melakukan pertemuan dengan pihak pak Sudikerta untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi justru justru berlarut-larut tak kunjung usai. Padahal awalnya dia bilang itu tanahnya” kata dia.

Para saksi dari pihak Alim Markus dalam sidang di PN Denpasar, Selasa (22/10) – kanalbali

Ketika ditanya mengenai pemberian komisi kepada kedua saksi oleh kuasa hukum, Wayan Santoso mengatakan dia mendapat 5 milyar dari Sudikerta, sedangkan Hendri Kaunan mendapat 10,5 Milyar dari sudikerta.

“Komisi saya 5 Milyar. Tapi karena ada masalah ini, 2 milyar diambIl Sudikerta Kembali dan 3 milyar saya serahkan ke Maspion” tegas Wayan Santoso.

Hendri Kaunan menjelaskan hal yang sama. “Karena adanya masalah ini, saya sebagai pihak yang bernegosiasi merasa gagal untuk mencapai tujuan dan saya secara moril mengembalikanya lagi ke pak Sudikerta” tanggapnya.

Setelah kedua saksi itu selesai memberikan keterangan, Sudikerta membantah dengan tegas terkait kesaksian mereka. “Sekali lagi saya tegaskan kami tidak pernah menawarkan, justru saya awalnya tidak kenal sama mereka. Mereka yang datang ke kediaman saya. Terlebih lagi tanah 3,8 hektar bukan milik kami, justru dia tanya tanah 3,3 hektar yang kami punya,” tegasnya dengan nada tinggi.

Terkait komisi Sudikerta juga menanggapi, sesungguhnya dari tim Maspionlah yang mengatur hal itu. “Komisi yang dibilang saya yang beri itu mereka yang mengatur, kemudian transfernya dari PT Pecatu bukan dari saya,” katanya.

“Kami menjamin untuk menerbitkan sertifikat ada betul dan ada salahnya, kami menjamin sepanjang sesuai peraturan yang ada. Kalau salah, kami tidak berani menjamin. Jika ada masalah, sesuai akta perjanjian No.37 kita rundingkan bersama. Dalam hal ini kalo ada persoalan silahkan diambil 55 persen sebagai aset saham PT yang telah dibeli dari Pecatu” mantan Ketua DPD Golkar itu.

Karena pihak Alim sudah membayar, dia mempersilahkan mengambil uang 150 milyar (55%) dari dari 4 hektar tanah. Sehingga Alim berhak punya 2,3 hektar.

Terkait kesakisan dari Wayan Santoso, Sudikerta menanggapi, “Wayan Santoso yang mengatur perubahan PT dan serta akta perjanjian, terlebih lagi SHGM dan bukti pinjaman ke bank Panim atas nama Wayan Santoso,” tegasnya. (kanalbali/KR14)