DENPASAR, kanalbali.id – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia untuk masuk dalam revolusi Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
Hal ini guna menghasilkan sarjana yang berkualitas dalam keempat bidang tersebut, karena melihat kondisi Indonesia saat ini yang dinilai masih jauh tertinggal dari negara lain, terutama Amerika dan Tiongkok.
“Tiap tahun RRT menghasil sarjana STEM sebanyak 1,3 juta orang, sedangkan USA menghasilkan sarjana STEM sebanyak 300.000 orang,” kata Prabowo di depan depan para Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI), rektor PTS dan BEM PTS seluruh Indonesia di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/7/2022).
Festival Sastra Saraswati Sewana Kembali Digelar Puri Kauhan Ubud, Temanya: Kepemimpinan Negeri
BACA JUGA: Tampil di Pawai PKB, Mahasiswa ITB STIKOM Bali Pukau Mendagri dan Menparekraf
Prabowo kemudian memperlihatkan bukti lain betapa Indonesia masih tertinggal di bidang penguasaan teknologi canggih, khususnya supercomputer. Dimana pada tahun 1996 Indonesia memiliki 1 supercomputer, sedang RRT belum memilikinya.
Namun kondisinya berbeda, karena tahun 2017 RRT sudah memiliki 167 buah supercomputer, dan kini unggul dalam jumlah produksi komputer, semiconductor, komunikasi, dan obat-obatan. “Kita semua mendorong agar lebih banyak ada lulusan sarjana STEM yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing,” tegasnya.
APTISI Minta Perhatian Pemerintah
Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat, Budi Djatmiko meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan PTS yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap negeri ini khususnya dalam bidang pendidikan.
Adapun hasil dari Rembuk Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno di Bali memutuskan sedikitnya tujuh poin untuk disampaikan kepada pemerintah, namun ada tiga poin yang menurut Budi sangat penting dan wajib direspon pemerintah.
Pertama, hapus biaya akreditasi mandiri, kedua perbaiki sistem uji kompetensi, dan ketiga jatah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Budi Djatmiko menjelaskan, saat ini ada tiga jenis biaya akreditasi yakni Rp 50 juta, Rp 79 juta dan Rp 82 juta.
“Aptisi keberatan dengan biaya akreditasi mandiri tersebut dengan tiga alasan. Pertama terlalu mahal. Kedua biaya itu bisa dibayar oleh pemerintah sehingga tidak perlu dibebankan kepada PTS. Ketiga, Aptisi mengajukan isian akreditasi berbasis Blockchain sehingga tidak berbayar dan tidak perlu mendatangkan asesor tapi kami di review dan langsung keluar (status akreditasi PTS),” terang Budi Djatmiko.
BACA JUGA:
Gandeng ITB STIKOM Bali, Pengadilan Militer Denpasar Launching Aplikasi Ampura
Tuntutan kedua, adalah Aptisi mendesak pemerintah menaikan jumlah mahasiswa PTS penerima beasiswa KIP Kuliah. Dia menyebut, tahun 2020 mahasiswa PTS hanya kebagian 5 persen jatah beasiswa KIP Kuliah, tahun 2021 naik menjadi 65 persen, sekarang tahun 2022 malah turun lagi menjadi 50 persen.
“Padahal saat ada 4530 PTS dibawah APTISI dengan jumlah mahasiswa sekitar 6 juta orang dari total 9 juta mahasiswa Indonesia,” beber Budi Djatmiko. Menurutnya apa yang disepakati Aptisi di Bali atau lebih tepat tuntutan Aptisi ini akan segera disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh Pengurus Pusat Aptisi.
Tuntutan APTISI juga mengenai penghapusan biaya akreditasi mandiri yang dinilai memerlukan biaya yang cukup tinggi. “Ini saya harus menyampaikan, saya harus mengingatkan kepada para pemegang kebijakan, jangan salahkan saya, kalau mau turuti suara Aptisi semuanya free, gratis. Kalau tidak, BEM PTS seluruh Indonesia akan turun ke Jakarta Agustus mendatang untuk menyampaikan aspirasi ini,” tuturnya (Kanalbali/ADV)
Be the first to comment