Antisipasi Pandemi, Menkes G20 Sepakat Buat Lembaga Pandemi Fund

BADUNG, kanalbali.id – Dalam pertemuan sejumlah Menteri Kesehatan dalam kegiatan G20 the 2nd Health Ministers Meeting (HMM) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, yang digelar dari tanggal 27 hingga 28 Oktober 2022, telah menyepakati enam tindakan utama untuk merealisasikan arsitektur kesehatan global yang dirangkum dalam dokumen teknis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dalam pertemuan tersebut sudah menyepakati enam rencana tindakan utama. “Kita setuju, ada enam (tindakan utama) yang akan dilakukan tadi,” kata dia, saat konferensi pers The 2nd Health HMM, Jumat (28/10) sore.

Pertama ialah sudah terjadi pembentukan Pandemi Fund atau Financial Intermediary Fund (FIF) for Pandemic yaitu gugus tugas gabungan keuangan dan kesehatan dengan mengajak negara G20 mencapai dana perantara keuangan untuk pandemi.”Ini merupakan full on funding. Dimana 18 institusi sudah komit untuk memberikan pendanaan agar dunia siap menghadapi
future pandemic,” imbuhnya.

Kemudian, yang kedua adalah regulasi yang jelas tentang tata cara akses penggunaan dan ketersediaan dana FIF untuk menghadapi pandemi di masa depan.

“Jadi begitu uangnya sudah masuk, sekarang yang kita omongin penggunaan dananya, habis dananya digalang, sudah cukup ini, sudah beberapa puluh triliun. Dan belajar dari pengalaman sebelumnya pada saat pandemi terjadi penggunaan dananya itu agak belibet juga,” ujarnya.

“Karena banyak institusi kita juga bingung, siapa, mesti melakukan apa, dan kita mau menggunakan contoh yang sebelumnya, di pandemi sebelumnya agar kita jangan lagi bingung, kalau nanti kejadian lagi di kasus (pandemi) ini,” ungkapnya.

Namun, belajar dari kondisi sebelumnya ada satu format di beberapa internasional organisasi itu bekerja bersama untuk bisa menyusun bagaimana penggunaan dananya terutama akses ke vaksin juga obat-obatan dan lainnya. “Kemarin itu agak timpang, Negara-negara yang maju bisa dapat akses yang sangat baik, tapi Negara-negara berkembang tidak dapat akses itu. Nah itu yang akan dirapikan,” ujarnya.

Kemudian, yang ketiga adalah pengembangan pada sektor pengawasan genomik yang bisa membuka jalan untuk mengawasi dan mencegah potensi pandemi.
“Jadi kalau virus ini terjadi lagi, dimanapun dia berada kita sudah membangun agreement. Dimana sharing dari informasi mengenai patogen ini, baik itu virus maupun bakteri atau parasit bisa kita lakukan dengan lebih cepat dengan format yang sama,” ujarnya.

Selanjutnya, yang ke empat ialah berhubungan dengan sistem sertifikat perjalanan digital yang mencantumkan data vaksin dan informasi kesehatan pelaku perjalanan internasional untuk saling berkolaborasi melakukan pengawasan importasi penyakit menular.

“Jadi kalau orang mau pergi-pergi, kita dulu punya pasport itu secara legal tapi secara kesehatan kita mau juga, apakah orang Indonesia sudah divaksin, apakah orang ini sudah dites, dan tesnya hasilnya baik apa tidak,” ujarnya.

“Sehingga nanti keluar pandemi berikutnya, misalnya monkeypox atau ada camelpox, pigpox atau segala macam itu, yah kita bisa cepat bilang orang-orang ini sudah divaksin kok, dan sudah dites negatif. Sehingga, tidak menghambat pergerakan essential goods and services di dunia. Karena, kalau itu terhambat terutama itu berkaitan dengan pangan, obat-obatan dengan energi itu menimbulkan masalah di luar masalah kesehatan lainnya,” ujarnya.

Kemudian, yang kelima yaitu kesepakatan melakukan analisa dan pemetaan dari riset, penelitian, dan jaringan laboratorium untuk pemerataan akses layanan kesehatan.

“Kita lihat namanya research and development dan kapasitas pabrikasi
manufacturing itu sangat berbeda antara negara utara dan negara-negara berkembang di selatan. Dan kita sadar bahwa secara etis kalau semuanya ada di utara saja, itu tidak baik karena ada isu pemerataan,” ujarnya.

“Tetapi secara sains pun tidak benar, karena tidak mungkin ada sebuah negara yang bisa bersih dari pandemi. Sementara, negara lain tidak. Otomatis negara yang tidak bersih akan menularkan kembali virusnya ke negara maju yang sudah bersih tadi,” lanjutnya.

Kemudian, yang ke enam adalah adanya tindakan yang jelas untuk meningkatkan pendanaan penanggulangan tuberkulosis dan inisiatif kesehatan terpadu dan ajakan tindakan penyempurnaan dalam kapasitas untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi kekebalan antibiotik atau AMR.

Selain itu, juga melihat kesehatan hewan karena dari beberapa pengalaman bahwa pandemi mulainya dari hewan dan menular ke manusia seperti Sars-CoV-2.

“Artinya, bagaimana kita mengintegrasikan antara kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Karena pengalaman kita, hampir semua pandemi itu mulainya dari hewan dan loncat ke manusia. Ini Sars-CoV-2 penyebab virus ini diduga loncatnya dari kelelawar, dulu kita punya Asian Flush diduga dari burung dan pig flush dari babi, dulu ada penyakit namanya black death dari kutu yang ada di tikus,” ujarnya.

“Sebenarnya kalau kita bisa integrasi semua pengawasan yang dilakukan sebelum masuk ke manusia di hewan dulu saja. Mana bakteri virus yang kemungkinan untuk loncat kita cari obatnya, vaksinasnya, dan itu jauh lebih mudah dan cepat pada saat loncatan itu terjadi kita sudah siap,” ujarnya. (kanalblai/kad)