Serba-serbi Opung Luhut Coblos di Bali: Optimis Satu Putaran, Tak Mau Jadi Menteri Lagi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersama istrinya Devi Simatupang - IST

BADUNG, kanalbali.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersama istrinya Devi Simatupang mendatangi TPS 14 di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu (14/2) siang.

Pria yang akrab disapa opung Luhut itu mengenakan kaus polo dengan warna merah-putih dan usai menyoblos Menteri Luhut memamerkan jarinya yang sudah tertanda tinta.

Dia sengaja memilih nyoblos di Pulau Dewata karena kebetulan bersamaan dengan rapat persiapan World Water Forum 2024 di Bali.

“Saya pas ada rapat mengenai mengenai world water forum di Bali, besok. Iya karena ada rapat water forum kan nanti Mei ada 52 negara,” kata Luhut.

Kemudian, saat ditanya apakah optimis pasangan calon (Paslon) Capres dan Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024 nanti. Menteri Luhut mengatakan kalau soal itu bisa dilihat survei-survei yang ada dan menurutnya kalau melihat survei bisa satu putaran.

BACA JUGA: Rayakan HUT Ke-24 FRONTIER Bali, Perlawanan Terus Berkobar Walau Berusaha Dibungkam

Ditanya oleh para awak media, seandainya jika pasangan calon (Paslon) Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang didukungnya menang dalam Pilpres 2024, apakah mau diminta menjadi menteri lagi. Luhut mengatakan, bahwa dirinya tidak mau jadi menteri lagi dan sudah cukup.

“Kalau saya jadi menteri lagi, cukuplah. Kalau beri saran-saran iyah (boleh),” kata dia.

Menteri Luhut juga mengaku, bahwa jika jadi menteri lagi tidak disetujui oleh istri tercintanya, yaitu Devi Simatupang,”Nggak (jadi menteri lagi) istri saya tidak setuju, saya menteri lagi,” katanya.

Sementara mengenai film Dirty Vote itu sama dengan yang membuat film dokumenter Sexy Killers pada tahun 2019 dan dia menilai bahwa film Dirty Vote banyak bohongnya.

“Itu kan yang membuat film itu (Dirty Vote) sama juga sama juga yang membuat Sexy Killers di 2019, ternyata diurai banyak bohongnya. Jadi sayang juga sebenarnya kita menyebar kebohongan,” katanya.

Menurutnya hari ini, tidak akan yang bermain curang dalam pemilu 2024 karena setiap paslon capres dan cawapres saling mengawasi.

“Siapa sih sekarang mau curang?. Semua saling mengawasi kok, iya kan,?. Saya kira kecurangan itu hampir tidak ada-lah,” imbuhnya.

BACA JUGA:

Hak Pilih ODGJ di Pemilu 2024: Antara Pengakuan Hukum dan Stigma yang Masih Lekat

Tentang Film Dirty Vote

Sementara, saat ditanya dalam film dokumenter Dirty Vote salah satunya yang dikritik adalah dirinya karena dianggap tak netral dan mendukung secara terang-terangan Paslon nomer urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Luhut mengatakan, bahwa soal itu dirinya waktu itu sedang ditanya dan dia menjawab sesuai yang diinginkan yaitu pemerintahan yang berkelanjutan.

“Saya kan ditanya, iya saya jawab dalam pikiran saya. Karena, saya ingin keberlanjutan, karena saya tau persis kalau tidak keberlanjutan maka ekonomi kita itu nanti jadi seperti yoyo. Karena, nanti bonus
demografi generasi kamu itu akan habis pada tahun 2030-an,” ujarnya.

“Jadi, kita harus harus sadar betul itu tidak boleh main-main, waktu tidak banyak. Jadi keberlanjutan dari apa yang dibuat Bapak Jokowi, tentu ada penyempurnaan di sana sini nggak mungkin juga itu selesai satu presiden bisa dua (dan) tiga presiden baru selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, masyarakat Indonesia saat ini ramai membahas terkait film dokumenter viral tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024. Film bertajuk ‘Dirty Vote’ itu merupakan film karya sutradara Dandhy Dwi Laksono.

Film Dirty Vote menyoroti desain kecurangan pemilu yang dinilai dapat merusak demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, film ini mempunyai narasumber dari tiga ahli hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Melalui film tersebut ketiga pakar hukum tata negara secara bergantian dengan bersama menjelaskan rangkaian peristiwa yang diyakini sebagai kecurangan pemilu. Film tersebut juga berisi tentang kekuasaan yang disalahgunakan. (kanalbali/KAD)

Apa Komentar Anda?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.