JAKARTA, kanalbali.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, menegaskan komitmennya terhadap penerapan “living law” dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Baru.
Penerapan “living law” dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Baru., sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat yg masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan negara Repubik Indonesia (Pasal 18B ayat 2 UUD 1945).
Platform Pungutan Wisatawan Asing Jadi Unggulan Bali di Ajang Innovative Government Award
Hukum yang hidup dalam masyarakat itu hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
Sehingga keberlakuan Hukum yang Hidup dibatasi oleh ruang (tempat), konstitusi, nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia dan UU KUHP itu sendiri.
Dhahana Putra menjelaskan bahwa penerapan living law bertujuan untuk memastikan norma-norma hukum tetap relevan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat, termasuk hukum adat yang berlaku.
“Living law mencakup bukan hanya hukum positif, tetapi juga hukum adat yang telah lama berlaku dalam komunitas kita. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang integratif,” ujar Dhahana.
Lebih lanjut, Dhahana menekankan bahwa pengaturan hukuman dan sanksi dalam KUHP Baru kini dirancang untuk mencerminkan prinsip keadilan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Ini termasuk mempertimbangkan konteks sosial pelanggaran dan memberikan peluang untuk reintegrasi sosial.
Proses pembentukan KUHP Baru melibatkan partisipasi publik melalui dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum, untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat, termasuk nilai-nilai hukum adat, tercermin dalam pembentukan undang-undang.
“Penerapan living law dalam KUHP Baru merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum kita tidak hanya mengikuti perubahan zaman, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada pembangunan keadilan sosial,” tambah Dhahana Putra.
Ia percaya bahwa pendekatan ini akan memperkuat sistem hukum Indonesia, membuatnya lebih responsif dan adil, serta lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, termasuk melalui integrasi hukum adat.
Dhahana Putra menambahkan, “Kami yakin penerapan living law dalam KUHP Baru akan memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini agar sesuai dengan prinsipprinsip hukum yang progresif dan kontekstual.” (Kanalbali/RLS)




Bukkake newsanchorsTurkish sex chatBarely legal blowjobsHonduras
female escortFree extreme japanese xxx speculum videosNaked unversity of texas
boysPornstar classicsWife fucking black dicksCumming inside sex tubeShit eating lesbians tubes xnxx Eva mendus nakedBlow job vids milfMasturbation encouragement videoOral
sex induce vomitingHow to install latex on macViolent
teen fuckHomemade amateur wivesKayleigh elizabeth pictures
nudeBeyonce knowles sex picturesAdult bib patterns simplicity https://m.xnxxtubexxx.cc/ Karen owen duke students sex paperShemail fucking men movies1700 s sex
actsLipstick lesbian resortLesbian piss drinking videosAlexandre dupree nakedFree full
length movie nude xnxx Search engine for sexual questionsJeff horn’s big cockNude russia boysTeen guys
dressed like girlsLesbo jordan capri nudePeople fucking catsFlorida sexual
predatureUgly and plain nude womenStream porn video
payDick pumping pussyOld pussy and old dicksSize 14 mature women movies