Kita seperti terus mengalami sesuatu yang sama, tetapi tidak cukup belajar dari pengalaman sebelumnya. Setiap krisis seolah menjadi kejadian baru yang harus dihadapi dari awal.
Oleh Angga Wijaya*
SEORANG kawan saya, jurnalis senior di Bali, menulis refleksi di akun media sosialnya tentang krisis yang datang silih berganti di Pulau Dewata. Ia mengingatkan bahwa ketika pandemi COVID-19 menghantam Bali, sempat muncul harapan akan adanya perubahan mendasar dalam tata kelola pulau ini. Jeda yang dipaksakan oleh pandemi seharusnya menjadi kesempatan untuk menata ulang pariwisata, transportasi publik, pengelolaan sampah, dan infrastruktur.
Namun, harapan itu berlalu begitu saja. Setelah pandemi mereda, Bali kembali berhadapan dengan persoalan lama. Kemacetan belum teratasi, sampah masih menjadi pekerjaan rumah, dan kini bahan bakar minyak kembali mengusik kehidupan masyarakat. Krisis datang, perhatian publik meningkat, pejabat memberikan penjelasan, tetapi perubahan mendasar tak kunjung terlihat.
Saya terhenti pada refleksi tersebut. Kita seperti terus mengalami sesuatu yang sama, tetapi tidak cukup belajar dari pengalaman sebelumnya. Setiap krisis seolah menjadi kejadian baru yang harus dihadapi dari awal.
Amnesia? Mungkin. Kita masih mengingat pandemi, kemacetan, dan persoalan sampah. Namun, mengingat peristiwa tidak selalu berarti memahami pelajarannya. Kita bisa mengenang masa sulit tanpa mengubah keadaan yang membuat persoalan serupa terus berulang.
Ketika pandemi COVID-19 menghentikan sebagian besar aktivitas pariwisata Bali, pulau ini berada dalam situasi yang tidak biasa. Jalanan lebih lengang, hotel dan restoran kehilangan pengunjung, sementara banyak pekerja pariwisata kehilangan penghasilan. Ketidakpastian itu memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan Bali pada industri wisata.
Di tengah penderitaan tersebut, muncul kesempatan untuk berpikir ulang. Apakah Bali akan terus menggantungkan sebagian besar denyut ekonominya pada pariwisata? Bagaimana memperkuat sumber penghidupan lain, membangun transportasi publik yang layak, dan membenahi pengelolaan sampah?
Kita sempat membayangkan pandemi sebagai titik balik. Jeda yang dipaksakan oleh keadaan mungkin bisa digunakan untuk memeriksa kembali cara kita mengelola pulau ini. Namun, ketika aktivitas ekonomi kembali bergerak dan wisatawan berdatangan, persoalan lama kembali terlihat. Kemacetan tetap menjadi bagian dari keseharian, sampah terus menuntut penyelesaian, dan transportasi publik belum menjadi pilihan yang memadai bagi banyak warga.
Pulihnya aktivitas ekonomi ternyata tidak serta-merta berarti membaiknya sistem yang menopang kehidupan masyarakat. Kita kembali bekerja dan menjalani rutinitas, sementara persoalan yang dahulu dianggap mendesak tetap menunggu penyelesaian. Normalitas terkadang hanya berarti kita kembali terbiasa dengan masalah yang sama.
Kini, persoalan bahan bakar minyak kembali mengusik kehidupan warga Bali. Mobilitas masyarakat harus terus berlangsung. Orang perlu bekerja, bersekolah, mengantar keluarga, dan menjalankan berbagai urusan sehari-hari meskipun pasokan bahan bakar sedang bermasalah.
Situasi ini memperlihatkan persoalan lain yang tak kalah penting, yakni ketergantungan pada kendaraan pribadi. Bagi warga yang tinggal di kawasan dengan pilihan transportasi publik terbatas, sepeda motor atau mobil bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan praktis untuk mencapai tempat kerja dan menjalankan aktivitas.
Persoalan ini relevan ketika melihat kawasan Kuta Utara, Badung, yang aktivitas pariwisata dan mobilitas penduduknya terus berlangsung. Ketika kendaraan pribadi menjadi andalan, gangguan pasokan BBM tidak hanya menyangkut bahan bakar, tetapi juga memengaruhi kemampuan masyarakat menjalankan kegiatan sehari-hari.
Karena itu, persoalan BBM tidak cukup dibicarakan sebagai masalah pasokan dan distribusi. Kita juga perlu mempertanyakan mengapa mobilitas warga begitu bergantung pada kendaraan pribadi. Sejauh mana transportasi publik tersedia sebagai alternatif yang dapat diandalkan? Apakah perkembangan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi telah didukung sistem mobilitas yang memadai?
Ketika bahan bakar sulit diperoleh, ketergantungan tersebut terasa menyakitkan. Ketika pasokan kembali normal, persoalannya mungkin tidak lagi dianggap mendesak. Kita kembali berkendara dan melanjutkan rutinitas, sementara pertanyaan tentang sistem transportasi yang lebih baik perlahan kehilangan perhatian.
Dalam pengertian medis, amnesia berkaitan dengan gangguan ingatan. Dalam kehidupan sosial, istilah ini dapat digunakan secara metaforis untuk menggambarkan kegagalan masyarakat mengambil pelajaran dari pengalaman. Amnesia kolektif bukan berarti kita benar-benar melupakan peristiwa, melainkan tidak cukup menghubungkan ingatan dengan tindakan.
Kita mengingat krisis, tetapi tidak selalu menjadikannya alasan untuk mengubah kebijakan. Kita mengingat janji perubahan, tetapi perlahan berhenti menagihnya ketika keadaan kembali tenang. Saat krisis berikutnya datang, kita kembali terkejut dan mempertanyakan persoalan yang sesungguhnya telah lama kita kenali.
Tentu saja, pengulangan krisis tidak otomatis membuktikan bahwa pemerintah atau masyarakat sama sekali tidak belajar. Persoalan publik memiliki banyak penyebab, mulai dari keterbatasan anggaran dan koordinasi antarlembaga hingga kepentingan ekonomi dan kebijakan yang membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan hasil.
Justru karena persoalan publik begitu kompleks, kita membutuhkan ingatan kelembagaan yang kuat. Pengalaman krisis perlu diterjemahkan menjadi evaluasi, target terukur, kebijakan yang konsisten, dan pertanggungjawaban yang bisa diperiksa masyarakat. Tanpa itu, ingatan hanya menjadi cerita tentang masa lalu, bukan dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik.
Kita mungkin terlalu sering mengukur keberhasilan dari kemampuan melewati keadaan darurat. Ketika pasokan kembali tersedia atau aktivitas ekonomi pulih, kita menganggap masalah telah teratasi. Padahal, melewati krisis berbeda dengan menyelesaikan penyebabnya.
Di Bali, berbagai persoalan saling berhubungan. Pertumbuhan pariwisata memengaruhi mobilitas, penggunaan ruang, kebutuhan air, produksi sampah, dan tekanan terhadap infrastruktur. Karena itu, setiap krisis semestinya tidak diperlakukan sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Persoalan transportasi, misalnya, tidak cukup diselesaikan dengan mengurai kemacetan jika warga belum memiliki alternatif mobilitas yang layak.
Krisis BBM dapat menjadi pintu masuk untuk membicarakan transportasi publik. Kemacetan dapat mendorong evaluasi terhadap tata ruang dan pola pembangunan, sementara persoalan sampah menuntut pembenahan dari sumbernya. Semua itu membutuhkan perencanaan dan konsistensi, bukan sekadar respons ketika keadaan sedang mendesak.
Kita perlu memastikan bahwa setelah krisis berlalu, ada sesuatu yang berubah selain suasana pemberitaan. Kebijakan dievaluasi, program diperbaiki, dan anggaran diarahkan pada kebutuhan nyata. Keberhasilan juga harus dapat diukur, disertai penjelasan terbuka mengenai apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum.
Mungkin persoalan Bali bukan semata-mata kekurangan gagasan. Banyak orang telah berbicara tentang transportasi publik, pengelolaan sampah, diversifikasi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Tantangannya adalah memastikan gagasan-gagasan itu bertahan setelah perhatian publik berpindah dan benar-benar masuk ke dalam perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kebijakan.
Di sinilah jurnalisme memiliki peran penting. Jurnalis tidak hanya memberitakan krisis ketika dampaknya terasa, tetapi juga mengingatkan publik tentang persoalan yang belum selesai. Membandingkan janji dengan pelaksanaan dan menghubungkan krisis hari ini dengan keputusan masa lalu merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan bersama.
Warga pun perlu terus menagih penjelasan, terutama ketika keadaan mulai membaik dan perhatian publik beralih. Pada saat itulah komitmen terhadap perubahan benar-benar diuji. Apakah evaluasi tetap dilakukan? Apakah pembenahan diteruskan? Apakah pengalaman sebelumnya memengaruhi keputusan hari ini?
Bali telah menerima banyak peringatan. Pandemi mengguncang kehidupan ekonomi, kemacetan terus menjadi persoalan, sampah menuntut pembenahan serius, dan krisis BBM kembali memperlihatkan kerentanan sistem mobilitas yang bergantung pada kendaraan pribadi. Setiap peristiwa seharusnya memberi pelajaran tentang cara mengelola pulau ini dengan lebih baik.
Beberapa waktu kemudian, kita mungkin kembali menghadapi persoalan serupa. Kita kembali bertanya, mengeluh, dan berharap keadaan berubah. Siklus itu akan terus berulang jika pengalaman tidak sungguh-sungguh dijadikan dasar untuk memperbaiki keadaan.
Kita lupa bahwa kita pernah lupa. Barangkali, persoalan terbesar kita bukan sekadar menghadapi krisis, melainkan menjaga ingatan agar setiap krisis tidak berlalu tanpa meninggalkan pelajaran.
Tentang Penulis
*) I Ketut Angga Wijaya adalah penulis dan jurnalis asal Negara, Jembrana, Bali, yang sejak lama tinggal di Denpasar. Ia menulis esai, puisi, dan artikel tentang kebudayaan, sastra, serta kehidupan sosial. Ia pernah menempuh studi Antropologi Budaya di Fakultas Sastra Universitas Udayana dan telah menerbitkan sejumlah buku puisi dan esai. Ia juga menjadi jurnalis lepas, antara lain di Kanalbali.id.
