Mengantisipasi Mafia Tanah

DI MASA PANDEMI terlihat ada kecenderungan akan munculnya tindak kejahatan Baik dengan kekerasan atau tipu menipu. Tanah sekarang tidak saja menjadi tempat hidup dan kehidupan sekarang sudah menjadi komunitas ekonomi yang tinggi.

Penulis:  Dr. I Made Pria Dharsana SH MHum (Dosen Notariat Univ Warmadewa dan Ketua Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia) 

TANAH yang mempunyai nilai jual yang tinggi menjadi salah-satu obyek tindak kejahatan yang dilakukan oleh tim yang kemudian dapat dikategorikan sebagai mafia tanah.

Adapun upaya antisipasi agar tidak sampai mafia tanah melakukan aksinya kepada masyarakat pada umumnya yang perlu menjadi perhatian. Dalam peralihan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak, harus dipahami dengan jelas. 

Memang ada beberapa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPer. Penting diperhatikan agar kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal dalam implementasi pelaksanaannya betul terpenuhi tidak saja secara formal juga secara material. mulai pengecekan sertipikat, identitas, cara bayar dan pengenaan pajak pajak sesuai dengan peraturan perundangan.

Dari ketentuan hal tersebut diatas tentu harus menjadi perhatian masyarakat yang memiliki tanah dengan sertifikat hak atas tanah yang sah diterbitkan oleh kantor pertanahan yang setiap peralihan ( pasal 19 UUPA) dan harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT). PPAT sebagai pejabat umum harus betul betul menjalankan kewenangan nya sebagaimana ketentuan PP 37 tahun 1997. Setiap peralihan yang telah didasarkan akta PPAT harus didaftarkan.

“Namun tidak bisa dipungkiri ada kasus peralihan hak atas tanah yang dilakukan bukan oleh pemiliknya akan tetapi tidak bisa dipungkiri terjadi.  Kok bisa?.  Ya bisa. Karena ada keterangan identitas yang dipergunakan oleh pihak pihak yang memalukan. Termasuk dengan melakukan penerbitan Sertifikat palsu atau dipalsukan atau sertipikat pengganti ”  – Dr. I Made Pria Dharsana SH MHum

Apa yang perlu dan harus dilakukan oleh masyarakat dan juga PPAT Notaris untuk mengantisipasi terhindar dari niat dan kejahatan dibidang pertanahan. yang paling utama adalah jangan pernah memberikan asli sertifikat maupun KTP kepada orang yang tidak memiliki kualifikasi PPAT atau Notaris yang kantornya jelas dan harus dilakukan pengecekan kepada organisasi resminya.

Dan jika ingin berurusan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pastikan lagi PPAT tersebut setidaknya bisa dilakukan pengecekan bahwasanya PPAT, Notaris tersebut bukan abal-abal karena ada kemungkinan saat ini berkembang kejahatan yang justru menggunakan kerjasama atau membuat kantor PPAT abal abal.

Jadi bisa dikatakan bahwa mafia tanah tersebut menjadi satu tim:, dia penjualnya, dia pembelinya dan bisa juga Notaris atau PPAT nya dilakukan komplotan itu juga. “Jadi, bisa saja saat tertentu begitu penitipan sertifikat asli, KTP, KK dan PBB, mereka akan pergi atau menghilang begitu saja termasuk kantor Notaris dan PPAT nya hilang,”

Selanjutnya, ada kelemahan atas sertipikat atas tanah yang diterbitkan oleh Permen ATR BPN, kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat tanah tidak ada foto pemilik. Sehingga peralihan yang dilakukan oleh pemegang haknya bisa tidak jelas karena tidak berisi pas foto. Karena kelemahan ini digunakan celah ini dapat dimanfaatkan oleh mafia tanah. peralihan tanah dilakukan oleh bukan pemilik sebenarnya dengan menggunakan identitas palsu.

“Sehingga ada nama, identitas KTP cocok dalam sertifikat maka seolah-olah itu pemiliknya.Karena, dalam sertifikat tidak ada fotonya jadi orang akan mudah memalsukan identitasnya.”

Selanjutnya perlu diperhatikan jika ada transaksi atau peralihan hak didasarkan dengan sertifikat pengganti. Misalnya, dinyatakan pernah hilang atau dinyatakan hilang, sertipikat pengganti yang diterbitkan oleh kantor pertanahan dengan prosedur yang benar, melalui pelaporan kehilangan sertifikat, penyumpahan dan pengumuman di koran selama 30 hari kemudian jika tidak. ada orang yang keberatan maka diterbitkan lah sertipikat pengganti oleh kantor pertanahan. Nah, sertifikat inilah yang dijadikan dasar peralihan tersebut.

Oleh karena itu rekan Notaris dan PPAT jika menerima peralihan hak atas tanah yang didasarkan dengan sertipikat pengganti perlu dilakukan cek dan ricek kembali. Maka harus dilakukan beberapa kali pengecekan, karena bisa saja sertifikat pengganti tersebut merupakan bagian dari pengelabuan atau diterbitkan dengan ada keterangan tidak sebenarnya atas permohonan sertipikat pengganti tersebut. .Akan tetapi,diterbitkan secara benar, prosesnya benar, akan tetapi karena proses penerbitan dilakukan dengan menutupi hal-hal yang sebenarnya.Atau memasukan keterangan palsu terhadap penerbitan.

untuk hal seperti itu PPAT harus jauh lebih berhati-hati menerima pendaftaran peralihan, apabila didasarkan dengan sertifikat pengganti. Memang dalam hal ini tidak ada kewajiban PPAT atau Notaris MENGECEK syarat kelengkapan secara material,berkaitan dengan benar atau tidak KTP, identitas, pemegang hak tersebut diterbitkan oleh catatan sipil terutama berkaitan dengan nama serta foto disesuaikan.

“Jangan sampai dalam kaitan dengan hal tersebut ada ‘mafia tanah’ masuk dan melakukan transaksi, yang akhirnya menyeret PPAt menjadi bagian oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak tersebut.”

Maka terkait hal itu harus dilakukan secara bersama-sama melakukan proses pendalam mengecek kebenaran obyek dan subyek penjual lebih jauh. Sehingga dapat meminimalisir kasus manipulasi peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan dasar itikad yang tidak baik (bad faith). Jika ini sudah dilakukan maka masyarakat dan PPAT / Notaris jangan juga tergiur dengan biaya yang akan kita dapatkan. Meminimalisasi masalah yang timbul sangat penting karena jika masalah kehilangan tanah karena dilakukan oleh mafia tanah maka akan sangat merugikan masyarakat. disinilah Negara harus hadir untuk membela, melindungi kepentingan masyarakat yang kehilangan haknya tanpa daya. (IST)