DENPASAR, kanalbali.id – Penguatan komitmen layanan transportasi publik melalui pendanaan kreatif dan penguatan kebijakan yang berkelanjutan menjadi kunci keberlangsungan transportasi publik.
Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan regulasi, penganggaran yang konsisten, optimalisasi sumber pendanaan alternatif, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya
“Political Will perlu didorong diwujudkan dalam komitmen kepemimpinan anggaran transportasi publik, kebijakan yang merincikan pembangunan jangka panjang daerah, dan penganggaran porsi alokasi yang didedikasikan untuk transportasi umum serta manajemen kelembagaan yang kuat.” ungkapnya Maria Magdalena Silaen, Low Carbon Mobility Specialist WRI Indonesia di Acara Pekan Iklim Bali 2026.
Semarak Kemerdekaan, 2.979 Napi Dapat Remisi
Berdasarkan analisis Tim WRI, subsidi yang diberikan oleh Trans Metro Dewata (TMD) tidak menjadi pemborosan anggaran, melainkan memberikan stimulus terhadap nilai ekonomi di masyarakat.
“Setiap Rp. 1 subsidi yang dikeluarkan pemerintah, menghasilkan hingga Rp. 1,88 aktivitas ekonomi di Bali, dengan penghematan bersih penumpang TMD 2026 kurang lebih Rp. 7,8 Miliar.” Tambah Hafiz Dzaky Radithya, Urban Finance and Economy Analyst, WRI Indonesia.
Pendanaan yang konsisten diperlukan untuk kepastian layanan transportasi publik tetap dapat berjalan, serta keselarasan kebijakan transportasi umum dan infrastruktur perlu menjadi pertimbangan serius.
Arah kebijakan dan political will sangat bergantung kepada sudut pandang, prioritas dan sikap pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan pembangunan daerah. Komitmen kepala daerah menjadi hal penting dalam menentukan sejauh mana suatu permasalahan isu strategis, seperti keberlanjutan dam penguatan layanan transportasi publik, dapat diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan yang konkret serta berkelanjutan.
Hal ini selaras dengan keberanian dalam menetapkan prioritas pembangunan, pengalokasian anggaran, penguatan regulasi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor baik pemerintah maupun di luar elemen pemerintahan.
Kabupaten Badung saat ini menunjukan komitmen terhadap keberlanjutan penganggaran Trans Metro Dewata karena dirasakan layanan ini menjadi penting untuk mobilitas masyarakat, bahkan Kabupaten Badung tengah merencanakan beragam program untuk infrastruktur transportasi publik dan penataan infrastruktur pejalan kaki sebagai pendukungnya.
Anak Agung Gde Rahmadi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung menjelaskan Pemerintah Kabupaten Badung tidak melihat transportasi publik sebagai beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk pariwisata berkelanjutan.
“Pendapatan masyarakat Badung itu kurang lebih 75% dari pariwisata. Maka Bupati Badung melihat permasalahan infrastruktur transportasi menjadi penting, utamanya transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan akan kendaraan pribadi. Kalau sudah ada transportasi publik yang nyaman, masyarakat tentu akan beralih. Jika tidak dibenahi dari sekarang, maka sulit untuk menghadapi tantangan mobilitas di masa depan termasuk Badung dengan kepadatan pariwisatanya, serta mempertahankan Badung menjadi wisata favorit” ungkapnya di Acara Pekan Iklim Bali 2026.
Kabupaten Badung sedang merencanakan untuk melaksanakan penataan kawasan di Kuta serta anggaran sirkular (feeder) listrik dengan skema buy the service dengan alokasi dana sekitar 8 Miliar, anggaran di tahun 2027 dengan uji coba satu koridor menghubungkan Sentra Parkir Kuta hingga pantai, dilengkapi dengan rencana kantung parkir.
Salah satu contoh lain yang cukup progresif untuk komitmen transportasi publik dapat dilihat pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Ibukota Jakarta. Pemerintah Kota Semarang bahkan sudah memiliki alokasi mandatory spending sebagai anggaran yang wajib dialokasikan untuk transportasi publik di Kota Semarang.
Iswar Aminudin, Wakil Walikota Semarang menjelaskan bahwa pengembangan kawasan industri di Semarang tentu menjadi bangkitan besar untuk orang bermobilitas menuju Kota Semarang dari Aglomerasi.
“Ada 2,7 juta pergerakan yang terjadi di Kota Semarang. Hal ini yang menjadi perhatian Pemerintah Semarang untuk mencegah permasalahan mobilitas yang lebih kompleks di masa depan, maka dibuatlah Peraturan Daerah untuk mengatur mandatory spending. Kalau dulu 100 Miliar per tahun, sekarang sudah menjadi 250 Miliar per tahun (5% mandatory spending).”ujarnya. Beliau menambahkan terdapat 27 bus besar yang akan diganti menjadi bus listrik dalam waktu dekat.
Selama lebih dari dua dekade beroperasi, TransJakarta telah menunjukkan bagaimana komitmen jangka panjang terhadap transportasi publik dengan dukungan BUMD dapat memberikan dampak nyata bagi mobilitas perkotaan dan perekonomian. Kini, TransJakarta sudah dapat melayani sekitar 1,5 juta penumpang setiap hari, dengan lebih dari 90% wilayah yang terlayani. Investasi pada transportasi publik juga memberikan nilai ekonomi yang signifikan.
“Setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk TransJakarta diperkirakan menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp3,2. Capaian ini menunjukkan bahwa transportasi publik bukan semata-mata beban anggaran, melainkan sebuah bentuk investasi strategis yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, meningkatkan produktivitas, sehingga menjadi Kota Jakarta yang bisa lihat sekarang” Ujar Fadly Hasan, Direktur Bisnis dan Pemanfaatan Aset Transjakarta.
BUMD transportasi seperti Transjakarta bahkan juga melakukan pengelolaan aset untuk memperkuat pendapatan diluar tiket (non-farebox), seperti halte yang estetik, peluang bisnis dining, merchandise, dan produk digital. Inovasi yang tidak hanya mengandalkan penamaan halte (naming rights) menjadi peluang fleksibilitas pendapatan non farebox untuk keberlanjutan anggaran.
Perjalanan untuk menjadikan transportasi publik sebagai salah satu prioritas pembangunan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Trans Jakarta sudah beroperasi sejak 2004 dan Trans Semarang beroperasi sejak 2009 hingga dapat mencapai progress yang signifikan untuk sebuah layanan umum, menunjukan komitmen jangka panjang pemerintah menjadi penting. Aspek regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang jelas butuh menjadi perhatian pemerintah di Pulau Bali untuk dapat memastikan layanan transportasi publik dapat terus berjalan.
“Ketika suatu daerah memiliki kendala fiskal, intervensi pertama mestinya dari dorongan pemerintah pusat. Untuk pengembangannya bisa dilakukan dengan sinergi upaya dari pemerintah daerah. Daerah juga bisa melakukan kerja sama dengan BUMN transportasi. Hal pertama yang bisa menjadi komitmen yang diusulkan adalah earmarking 5% dari APBD, serta pembentukan kelembagaan daerah berupa BUMD dan dilanjutkan peningkatan sumber daya manusianya untuk dapat mengoptimalkan peluang pendapatan BUMD.” ujar Silvia Halim, Country Director Arup Indonesia dalam sesi diskusi di Pekan Iklim Bali 2026. (kanalbali/RLS)
