Kejati Bali Diminta Hentikan Proses Perkara Bos Hotel Kuta Paradiso

Kejaksaan Tinggi Bali didesak menghentikan perkara yang menjerat Harijanto Karjadi selaku owner dan Dirut PT GWP, karena alasan hukum (legal standing) pelaporan perkara tersebut saat ini dinilai tidak sah.

Desakan itu muncul dari Tim Kuasa Hukum PT Geria Wijaya Prestige/GWP (Hotel Kuta Paradiso).” Kejati Bali sepatutnya mengindahkan ketentuan Pasal 81 KUHP Jo. Perma No. 1 Tahun 1956 Jo. Sema 04 Tahun 1980 terkait penanganan lebih lanjut perkara yang menjerat Harijanto Karjadi dan kakaknya, Hartono Karjadi, ” kata Rudy Marjono, Selasa (5/11)

Menurut dia, berdasarkan putusan perkara No. 555/pdt.G/Jkt.Utr. tertanggal 15 Oktober 2019, pengalihan hak tagih piutang PT GWP dari Bank China Construction Bank Indonesia/CCB pada 12 Februari 2018 yang dijadikan legal standing melaporkan Harijanto dan Hartono ke Polda Bali pada 27 Februari 2018 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

“Nah, sudah seharusnya penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bali tidak melanjutkan penuntutan dengan adanya fakta hukum seperti itu,” kata Rudy dalam keterangan tertulisnya.

Dia merujuk Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP  di mana penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. “Menurut saya lebih patut untuk tidak melanjutkan penuntutan, karena dakwaan berpotensi akan sia-sia,” tegasnya.

Mengutip buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan karya pakar hukum dan mantan hakim agung Profesor Yahya Harahap, Rudy memaparkan bahwa berkas perkara yang telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan masih dapat dilakukan penghentian penuntutan atau perubahan surat dakwaan

“Jadi sekali lagi, Kejati Bali masih punya waktu untuk mencabut dan tidak melanjutkan penuntutan perkara pidana yang menjerat Hartono dan Harijanto Karjadi,” katanya.

Terkait kasus ini, pada Senin (4/11) terjadi aksi massa di Kejaksaan Agung. Koordinator Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Islam Untuk Keadilan , Arief Wicaksana, mendesak Kejati Bali agar menghentikan perkara Harijanto Karjadi, karena legal standing pihak pelapor perkara itu saat ini tidak sah secara hukum.

Menanggapi aksi itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mukri, dikabarkan akan melakukan pemanggilan Kejati Bali itu untuk meminta penjelasan terkait dengan perkembangan penanganan perkara tersebut dan mengkajinya secara langsung.

“Jadi nanti prosedurnya kami akan minta laporan dari Kajati Bali bagaimana kronologi penanganan perkara itu, kemudian dikaji untuk tahu kasus itu simetris gak dengan tuntutan massa aksi,” ujarnya kepada wartawan. (kanalbali/RLS)