Menteri Teten: Bantuan UMKM Belum Cair Karena Keterbatasan Anggaran

BADUNG, kanalbali.id – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, untuk Bantuan Tunai Langsung (BLT) UMKM, masih belum cair dan masih dibahas oleh komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Belum (cair). Ini, masih dibahas di komite pemulihan ekonomi nasional, jadi belum. Sebenarnya, keterbatasan anggaran tapi di satu sisi kan sebenarnya juga para UMKM sudah mulai pulih,” kata Menteri Teten, saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (30/9).

BACA JUGA: Terkait Blok Tahura Ngurah Rai, WALHI Bali Ajukan Sengketa Informasi

Baca juga:
Kepoin Hukum, Geliat Gelisah Aktivis dan Advokat Muda Bali

Kendati demikian, pihaknya untuk saat ini memfokuskan kepada bantuan untuk para nelayan kecil yang memiliki kapal dibawa 30 GT dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Yang kita address langsung dari kenaikan BBM ini nelayan. Nelayan-nelayan kecil yang dibawah 30 GT. Kenapa, karena biaya produksi untuk nelayan itu 60 persen BBM, dan kami sekarang dengan Menteri BUMN, kita berpartner bagaimana para nelayan itu bisa membeli solar harga SPBU,” imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, akan membangun SPBU di desa-desa nelayan dengan berbasis koperasi. Hal itu, agar bantuan solar subsidi tepat sasaran kepada para nelayan yang membutuhkan.

“Jadi, kami akan bangun SPBU-SPBU ini di desa-desa nelayan berbasis koperasi, supaya tepat sasaran. Jadi nanti by name, by address, by volume, kebutuhan nelayan sudah terdata,” ujarnya.

“Kami digitalisasi datanya di koperasi nelayan yang akan menjadi pemilik daripada SPBU-SPBU ini. Pertamina, akan mensuplai kebutuhan kuota solar subsidinya dengan menggunakan skema digitalisasi juga,” lanjutnya.

Ia menyebutkan, untuk bantuan solar subsidi tersebut untuk saat ini baru dipiloting atau diuji coba di 7 tempat namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta di 250 tempat.

“Bapak Presiden mintanya 250 tempat tapi kita piloting di 7 tempat. Dan sudah mulai, tiga bulan yang akan datang (sudah kelar). Karena begini, selama ini desa nelayan itu ada 11 ribu, desa pesisir itu kebanyakan di pantura. Tapi, SPBU nelayannya itu hanya ada 388 (unit) sehingga akses nelayan mendapatkan solar BBM murah itu terbatas,” ujarnya.

“Misalnya sekarang, nelayan itu membeli solar antara Rp 6 ribu sampai Rp 10 ribu. Jadi, kalau sekarang pemerintah menaikkan Rp 6.800 bagi nelayan sebenarnya tidak masalah, asal diberikan akses kemudahannya. Kita, dengan konsep (dan) solusi solar subsidi untuk nelayan ini, mereka bisa beli harga SPBU Rp 6.800,” ujarnya. (kanalbali/KAD)