DENPASAR, kanalbali.id – Jajaran pengurus Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali melakukan audiensi dengan Gubernur Bali Wayan Kosterdi Denpasar, Selasa (10/2). Dalam kesempatan itu, NCPI menyampaikan rencana penyelenggaraan Forum Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur pada 18 Februari mendatang.
“Forum tersebut akan membahas penguatan investasi pariwisata yang sejalan dengan visi pembangunan Bali yang berlandaskan pelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal,” kata Ketua Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NCPI Provinsi Bali Agus Maha Usadha.
Pihaknya akan akan menghadirkan pembicara dari Bank Indonesia, kalangan akademisi, serta praktisi. “Kami menargetkan sekitar 150 peserta yang terdiri dari para stakeholder, asosiasi pariwisata, pelaku bisnis, dan perbankan,” jelasnya.
Selain membahas investasi, NCPI Bali juga menyampaikan komitmen untuk terus mendorong Pariwisata Digital Budaya Bali yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan melalui konsep Kerthi Bali Shanti. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi sistem pariwisata sekaligus menekan praktik pariwisata ilegal dan berbagai bentuk kenakalan wisatawan.
Menurut Agus, forum tersebut juga menjadi ruang dialog strategis untuk memastikan bahwa arah investasi dan penguatan ekonomi benar-benar selaras dengan visi dan misi Gubernur Bali, yakni menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian alam dan budaya Bali.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa gagasan forum ekonomi dan investasi sejalan dengan pemikirannya dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Bali ke depan.
“Ini sejalan dengan pemikiran saya untuk membangun forum ekonomi. Kita perlu memperjelas arah ekonomi dan sumber ekonomi Bali ke depan seperti apa. Saya siap untuk bertukar pikiran demi menjaga arah ekonomi dan pariwisata Bali,” tegas Koster.
Gubernur Koster kembali menekankan prinsip pembangunan yang berpihak pada Bali, dengan mengajukan pertanyaan reflektif, “Membangun Bali atau membangun di Bali?”. Menurutnya, pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyinggung kebijakan strategis daerah, khususnya terkait Peraturan Daerah (Perda) Alih Fungsi Lahan yang saat ini masih dalam proses. Ia menegaskan akan bertindak tegas setelah aturan tersebut resmi diberlakukan.
“Perda alih fungsi lahan sudah kita proses. Jika sudah turun resmi, saya tentu akan keras dan melakukan bersih-bersih. Tidak ada kepentingan apa pun di sana,” ujar Koster dengan tegas.
Gubernur mengharapkan momen ini menjadi langkah maju dalam penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata dalam menjaga arah pembangunan Bali yang berkelanjutan, berdaulat secara ekonomi, serta berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan kelestarian alam. (kanalbali/RLS)
