Pasarkan Properti secara Ilegal, Rudenim Denpasar Deportasi Turis Uzbekistan

BADUNG, kanalbali.id –  Tegas dalam menegakkan peraturan keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melalui Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi seorang pria WN Uzbekistan yang terlibat dalam kasus pemasaran properti secara ilegal.

AAUK, seorang Warga Negara Uzbekistan berusia 25 tahun, pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2019 dan pernah memiliki KITAS sebagai mahasiswa di sebuah universitas swasta di Denpasar yang telah lulus pada tahun 2023. Terakhir kali AAUK masuk ke Indonesia pada 14 April 2024 menggunakan Visa On Arrival (VOA) dan tinggal di Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Selama tinggal di Bali, AAUK terlibat dalam aktivitas pemasaran properti secara ilegal menggunakan grup Telegram yang ia akui merupakan milik temannya, seorang Warga Negara Perancis.

Pada 31 Mei 2024 AAUK telah dideportasi ke Tashkent, Uzbekistan dengan dikawal oleh petugas Rudenim Denpasar dan akan dimasukkan dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar Gede Dudy Duwita menerangkan ini adalah tindakan wajar yang diambil demi menegakkan hukum dan ketertiban di negara ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Bali tetap menjadi destinasi yang aman dan tertib bagi wisatawan dan penduduk asing yang menghormati hukum dan peraturan yang berlaku.

“Sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan dapat dilakukan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan. Namun demikian keputusan penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya” tutup Dudy. (DNG/RZA)

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Y Pasaribu mengapresiasi tindakan tegas Rudenim Denpasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan demi terwujudnya Bali yang aman sebagai destinasi mancanegara. Pramella juga menambahkan keputusan penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi. (kanalbali/RLS)