DENPASAR – Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyambut baik usulan Konsorium Pembaruan Agraria untuk menyelesaikan konflik agraria di Bali secepat mungkin.
“Hari ini adalah cukup bersejarah, dari 137 reformasi agraria yang akan kita bereskan, dua diantaranya ada di Bali dan akan segera diselesaikan. Dan ini langkah awal yang sangat baik karena kita semua pihak untuk menyelesaikan ini semua,” kata Moeldoko usai menghadiri rapat reformasi agraria di Gedung Wiswasabha Utama, Kamis (18/3/2021).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPA Indonesia, Dewi Kartika mendorong pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali mempercepat penyelesaian konflik agraria di Bali. “Kita menantikan ada percepatan penyelesaian konflik agraria karena sudah puluhan tahun ini diharapkan oleh masyarakat untuk tanah pemukiman, termasuk tanah pertaniannya,” kata Kartika.
Kartika menuturkan, selama ini, target 9 juta hektar dalam reformasi agraria dan penyelesaian konflik agraria di Bali Belum ada tanda-tanda akan diselesaikan. Bahkan ratusan lahan yang masuk dalam kawasan pedesaan masih terus tumpang tindih hak kepemilikan.
“Ada 10 lokasi reformasi agraria di usulkan oleh KPA bersama Serikat Serikat petani di Bali dan tidak sedang menjadi prioritas, satunya adalah soal kawasan pelepasan hutan, kemudian duanya HGU eks perkebunan yang sudah puluhan tahun,” kata dia.
Meski tak merinci dimana saja kawasan yang dimaksud, Kartika menyebut penyelesaian konflik agraria itu bisa menjadi contoh Kongkret penyelesaian konflik di tempat-tempat lain. “Jadi kita berharap ada langkah Kongkret untuk menuntaskan konflik agraria di Bali, sehingga ini bisa menjadi contoh Kongkret bagaimana reformasi agraria bisa dijalankan di Indonesia,” tuturnya.(Kanalbali/ACH)
