Kutak katik pola tanam
Beragam rasanya tantangan dan keluhan di subak pertanian di Bali ini. Seperti pribahasa sudah jatuh, eh, sakitnya bertambah lagi dengan tertimpa tangga (sube ulung, eh, keni tumpuk) itu serasa mewakili betapa beratnya tantangan subak atau pertanian Bali.
Sudah tak berdaya melawan perubahan irigasi, alih fungsi serta iklim, subak juga menghadapi tantangan persoalan gas rumah kaca (GRK).
Apalagi dari Dokumen Indikator Gas Rumah Kaca (IGRK) Provinsi Bali 2024, menunjukkan adanya tabel yang memuat kontribusi GRK dari berabgai sektor di Bali, 2013-2023 (lihat tabel di bawah) pertanian disebutkan menjadi salah satu kontributor gas rumah kaca di Bali dari data Provinsi Bali periode penelitian 2013-2023.
Dalam dokumen tersebut sumber emisi yang diteliti di sektor pertanian berdasarkan IPCC Guideline (2006) ini mencakup emisi non-CO2 dari pembakaran biomassa, emisi CO2 dari penggunaan kapur pertanian, emisi CO2 dari aplikasi pupuk urea, emisi N2O dari penggunaan pupuk N pada tanah dikelola baik langsung maupun tidak langsung, dan emisi CH4 dari budidaya padi sawah.
Dan hasil penelitian, sektor pertanian menduduki peringkat kedua setelah sektor energi dalam kontribusi GRK (2013-2023). Dan rice cultivation (budidaya padi) menduduki peringkat pertama kontribusi emisi pertanian.
Perubahan Irigasi, Lahan, dan Iklim : Ngojerang Resiliensi Subak Bali? (Tulisan 1)
Rice cultivation (budidaya padi) adalah praktik pertanian menanam padi, yang melibatkan persiapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan tanaman (irigasi, pemupukan, pengendalian hama/penyakit), hingga panen, dengan tujuan menghasilkan padi berkualitas tinggi secara berkelanjutan, bervariasi tergantung kondisi iklim, tanah, dan metode seperti tanam basah atau kering, serta bisa menggunakan metode tradisional atau modern seperti Metode SRI (System of Rice Intensification).
Ada tiga sumber emisi yang berkontribusi besar terhadap total emisi yang dihasilkan, yaitu dari kegiatan padi sawah (CH4) berkontibusi 46,22 %, dari enteric fermentasi (CH4) 18,62%, dan pengelolaan lahan berupa NO2 (dari pupuk) langsung sebesar 13,27%.
Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyadari betapa kebijakan peningkatan produksi melalui perluasan lahan serta pemakaian pupuk kimia guna meningkatkan produktivitas padi bagai pisau bermata dua. Satu sisi demi menjaga keamanan pangan, tapi disis lain menyumbang peningkatan emisi.
Budidaya padi sawah dengan menggunakan SRI (system of rice intencification). Yakni, teknik budidaya padi guna meningkatkan produktivitas padi dengan mengubah pengelolaan tanaman, air, tanah dan unsur hara. Peneliti juga merkomendasikan untuk terus perlu mengkampanyekan dan memfasilitasi sistem irigasi dengan penggenangan seperti yang ada sekarang menghasilkan emisi metan.
Selain itu dapat menanam varietas rendah karbon seperti Ciherang, IR 64. Begitu pula kampanye produk organik dari sawah demi menurunkan emisi. Pemanfaatan kotoran atau limbah ternak menjadi lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis sebagai biogas atau pupuk agar mampu memberikan nilai positif tambahan sekaligus juga mengurangi emisi.
Di Bali bagian Utara, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Gede Melandrat menyadari betapa pengelolaan air, penggunaan pupuk kimia, unsur hara tanah serta iklim mempengaruhi perubahan pola tanam.
Padahal, target angka-angka untuk keberhasilan swasembada pangan, khususnya padi menjadi tuntutan pemerintah pusat ke daerah-daerah. Meski pesimis dengan target, ia mempiroritaskan bagaimana tanah bertahan dapat tetap ditanami padi dari tahun ke tahun.
BACA JUGA:
Perubahan Irigasi, Lahan, dan Iklim : Ngojerang Resiliensi Subak Bali? (Tulisan 2)
“Beberapa tahun terakhir, ya, kami tak lagi menganut panen padi tiga kali dalam setahun. Kami hanya sanggup dua kali setahun. Tanah tak lagi kuat. Tanah memerlukan jeda pola tanam. Penyelamatnya adalah tanaman hortikultura, ya, keladi. Kembali ke pangan lokal leluhu, keladi. Dan hasilnya tanaman ini tahan cuaca apa pun, kondisi air sekering dan sebasah apa pun, keladi tetap hidup. Meski Bali beberapa tahun terakhir begitu panasnya matahari…,” kata Melandrat.
Selanjutnya Edward dengan tegas mengatakan keberadaan pemerintah seakan menguap di tengah segala permasalahan yang terdaur (ber)ulang.
“Kami pernah mengeluarkan Laporan Akhir BWP Project Resarch Tahun 2018, Yayasan IDEP Selaras Alam bersama Politeknik Negeri Bali. Garis besar hasilnya, kualitas air tidak memenuhi baku mutu yang sesuai di wilayah peneltiian Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng dan Karangasem. Ini penyebab utamanya karena adanya intrusi air laut,” kata Edward.
Menurutnya, air menjadi permasalahan utama. Selama pemerintah belum memperbaiki manajemen airnya, lanjutnya, segala persoalan pertanian melalui subak, hingga kebutuhan air bersih untuk masyarakat ya tidak pernah selesai. Masalah akan selalu berulang dari tahun ke tahun. Ujung-ujungnya menjadi berebut air, tapi yang diperebutkan kualitasnya buruk secara kasat mata sekalipun.
Berdasarkan observasi IDEP, pemerintah belum menyadari betapa rantai air ini mempengaruhi rantai makanan hingga di atas piring masyarakat setiap harinya. Edward menjelaskan betapa petani dengan subaknya itu merupakan korban sekaligus dianggap sebagai pelaku juga. Padahal, petani ini berada di zona ketidakberdayaan.
Lanjutnya, petani mendapatkan air irigasi yang sudah terkontaminasi polusi dari beragam sumber dari pupuk yang dipakai sampai sampah-sampah yang disumbang perumahan-perumahan, usaha seperti londri, villa, kos, hingga fasilitas pariwisata (seperti yang diilustrasikan daur masalah (ber)ulang).
Persoalan lain yang dihadapi petani, adanya hama kepiting sawah dan keong sawah. Menurut beberapa petani, kepiting dengan sepasang capit sama ini seperti bermutasi menjadi kepiting dengan salah satu capit lebih besar (digambarkan di ilustrasi perubahan kepiting dan keong di sawah). Begitu pula dengan keong bertelur putih menjadi keong bertelur merah. “Keduanya ini memiliki daya mematikan padi-padi kami dengan lebih dahsyat. Kami harus lebih ekstra waspada menjaga sawah setiap harinya,” kata Losan.
Bagi Edward, saatnya Bali kembali meninjau tata kelola air demi lesatarinya organisasi subak ini. Hanya saja kekiniannya, ada praktik atau budaya yang hilang. Maka, IDEP Selaras Alam perlu dan menginisiasi pembuatan Peta Jalan Tata Kelola Air Bali, sejak 2025 hingga awal 2026 masih dalam proses.
Peta jalan ini, lanjutnya, bagian mengkirtisi tata kelola yang makin jaun dari komprehensif tentang sumber daya air. Ada tumpang tindih serta absennya pembagian peran dan kewenangan, baik antara pusat dan daerah maupun antarpemangku kepentingan di daerah.
BACA JUGA:
Perubahan Irigasi, Lahan, dan Iklim : Ngojerang Resiliensi Subak Bali? (Tulisan 3)
“Tata kelola hulu-hilir dari yang sudah sesuai dengan budaya dan tradisi leluhur yang baik di sepanjang DAS, menjadi carut marut digantikan manajemen air berbasis administratif. Berdampak pula ke hutan dan sungai, wilayah pemukiman dan wilayah resapan alami, air permukaan dan air tanah, dan lain-lain. Kami khawatir konsep nyagara gunung (menjaga air dari gunung hingga sungai atau pantai) di Bali, terus terkisis,” kata Edward.
Losan dan petani lainnya di Bali, menyadari hal itu. Hal yang mereka bisa lakukan sesuai relaita dengan menjadwal dua kali tanam padi (dengan tetap sebagian besar masih pupuk kimia) dan satu kali tanam palawija. Palawija mereka percaya menjadi tanaman yang mampu mengembalikan kesuburan tanah sebelum kembali menanam padi dengan varietas seperti Ciherang, Inpari 32, Sentani.
Sebuah papan Pola Tanam Intensifikasi Subak Margaya, Kota Denpasar, Bali, merupakan salah satu cara petani anggota subak merencanaan strategi tanaman menggunakan hitungan bulan masehi selama setahun. (Sumber Foto : https://subakbali.org/subak/subak-padanggalak/)
Dosen dan Peneliti dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa I Nengah Muliarta mengatakan pertanian memiliki tantangan dan permasalahan berat. Dari segi bagaimana mereka harus bisa bertahan di tengah himpitan situasi fisik tanah yang makin terdesak alih fungsi lahan. Tantangan menghadapi kualitas air yang semakin terancam tercemar, perubahan iklim mempengaruhi pola tanam serta jenis tanaman hingga pertanian itu sendir juga turut berkontribusi dalam emisi GRK.
Muliartha mengistilahkan dengan jebakan nasi (rice trap), yaitu kerangka berpikir yang secara tunggal menempatkan beras sebagai barometer utama keberhasilan swasembada pangan. Di 2026, Bali masuk dalam daftar penyumbang target 34,77 juta ton produksi beras nasional.
Begitu pula, Bali ditargetkan meningkatkan luas tambah tanaman (LTT) 141.000 hektar. Padahal, Bali hanya mampu menambah LTT di 2025, sekitar 124.775 hektar, dari 103.803 hektar di 2024 (lihat tabel Luas Panen dan Produksi Padi di Bali Periode 2023-2025). Ironisnya, meski lahannya bertambah di 2025, justru produksi padi gabah kering giling (GKG)-nya turun menjadi 587.866 ton dari 635.473 ton di 2024.
Menurut Muliarta, jika target pangan nasional masih terbelenggu oleh hegemoni nasi dari padi beras, maka bangunan ketahanan pangan menjadi rentan. Rentan terhadap impor, rentan terhadap krisis pangan, rentan terhadap emisi, hingga rentan terhadap lestarinya air yang berkualitas buruk.
Tabel Luas Panen dan Produksi Padi di Bali Periode 2023-2025
| Tahun | Luas panen (ha) | Produksi Padi GKG (Ton) |
| 2023 | 108.514 | 637.866 |
| 2024 | 103.803 | 635.473 |
| 2025 | 124.775 | 587.866 |
| 2026 | 141.000 (target) | ? |
Sumber : BPS, BBRMP di Bali, diolah.
Maka, beberapa wilayah di Bali, beberapa tahun terakhir mulai menggalakkan lagi budidaya pangan lokal, seperti keladi (masuk jenis umbi-umbian). Sebagian masyarakat dii Kabupaten Buleleng dan Tabanan, menjadikan keladi sebagai bahan pokok keseharian sebelum dan sempat mendampingi nasi dari beras padi. Kekiniannya, mereka mengolah keladi ini sebagai diversifikasi pangan mulai dari kudapan, teman ngopi, hingga jadi lauk, keladi-lah jawabannya. Mulai mengolah daun, batang hingga umbinya.
Umbi keladi dan daunnya yang dapat dikonsumsi sebagai diversifikasi pangan di Bali. (Foto : Ayu Sulistyowati/KanalBali.id)
Bagi Bali, sebenernya tanaman dan umbi keladi begitu bermanfaat dari sisi sosial maupun budaya (ada sebagai sarana upacara adat), mudah didapatkan, mudah dirawat karena tahan segala iklim dan cuaca, sedikit membutuhkan air, serta harganya pun murah. Keladi memiliki harga jual di bawah Rp 10.000 per kilogramnya, dianggap murah. Sedangkan padi (bukan organik) dengan harga sekitar Rp 18.000 per kilogram sebagai bahan pokok yang dianggap utama dan mewah.
“Ya, karena bagaimana pun kedaulatan pangan sebenarnya tidak dapat diukur hanya dari volume beras, melainkan dari sejauh mana negara mampu mengaktifkan dan memodernisasi seluruh potensi karbohidrat yang dimiliki. Mampu menyalakan lagi pangan-pangan lokal. Dan harapannya, subak tetap mampu menjadi benteng resiliensi mata rantai ekologi Bali, dari gempuran apa pun itu termasuk kebijakannya,” kata Muliarta.
Karena air dan pangan bukan muncul begitu saja tersaji di meja makan kita. Mereka berasal dari bentang alam, irigasi dari perjalanan air termasuk subak. Harapannya, instruksi gubernur dan peraturan presiden serta apa pun kebijakan soal irigasi, alih lahan, dan perubahan iklim dapat (benar-benar) berpihak kepada pertanian. Atau, justru semakin ngejoreng (menggoyang) daya lenting subak Bali? (KanalBali.id)
Penulis: Ayu Sulistyowati
*Tulisan ini mendapatkan dukungan beasiswa dari Yayasan Ashoka dan Tempo Institute.
