Tambang Pasir Laut Masuk Zonasi, DPRD: Cegah Penambangan Ilegal

Demo WALHI Bali dan aktivis lingkungan memprotes tambang pasir laut - IST

PROTES WALHI  Bali terhadap keberadaan tambang pasir laut  dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali ditanggapi Pansus RZWP3K DPRD Bali. Ketua Pansus RZWP3K DPRD Bali, I Nyoman Adnyana menyatakan, ranperda itu justru sebagai wujud perlindungan dari praktek tambang pasir laut ilegal.

“WALHI Bali tak perlu bersikap berlebihan karena jauh hari sebelum dfraf Ranperda itu disahkan menjadi Perda dan kini sudah di Kemendagri, WALHI sudah ikut terlibat dalam hampir semua proses,” katanya, Senin (14/9).”Bahkan sampai dengan ikut ke Jakarta dan Kementrian juga sudah ikut. Hingga sampai mendapat persetujuan substantif dari kementerian kelautan dia juga ikut,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, kekhawatiran WALHI tentang ancaman kerusakan lingkungan akibat tambang pasir laut sebanarnya sudah terakomodir dalam draft RZWP3K. Di dalamnya kata Adnyana, telah diatur mengenai mekanisme yang sangat ketat perihal tambang pasir laut.

“Kita di Bali iya ada penambangan pasir laut, dengan ijin dan syarat-syarat tertentu berdasarkan analisa dan feasiblity study di zona yang ditentukan dan kordinat yang ditentukan dengan kedalaman tertentu dan itu tidak merusak lingkungan,” ujarnya.

Adnyana juga membantah daerah-daerah pesisir yang nantinya akan dilakukan tambang pasir laut ada di kawasan Seminyak, Legian, Kuta hingga Beraban Tabanan. Menurutnya, daerah-daerah itu tertuang hanya tertuang dalam draft yang lama.

“Itu di draft yang lama. Kalau yang sekarang itu hanya ada di kawasan bali barat di Gilimanuk, disana zonanya ditentukan, titik kordinatnya juga sudah ditentukan. areanya kurang lebih 900 Ha. Termasuk di Sawangan juga, tapi kedalamannya nanti harus diukur agar tidak merusak lingkungan.” terangnya.

Disinggung mengenai apakah ada kaitannya antara tambang pasir ilegal dan proyek perluasan Badara, Adnyana membantah. Menurutnya, proyek perluasan Bandara menjadi ranah pemerintah pusat yang tak ada kaitannya dengan tambang pasir laut yang terakomodir RZWP3K.

“Hanya saja, karena banyak yang bertanya apa yang akan kita dapat setelah RZWP3K disetujui pusat, maka kami usulkan 10% kawasan dari kawasan yang dikelola atau nilai investasi. Tapi itu tidak dibuat langsung di pasal tertulis, tapi ada peluangnya untuk melakukan itu di pasal 18. Kalau disetujui oleh pemerintah pusat baru ditegaskan lagi di pergubnya,” tuturnya.

Meski tak merinci pasal 18 yang dimaksud, Adnyana menyatakan peluang 10% dari nilai investasi itu berdasarkan aspirasi dan permintaan banyak pihak atas RZWP3K. “Bentuk lain kan tidak bisa, masak uang mau dikasih, nanti setelah Pemrpov menguasai yang 10% itu terserah pemprov mau diapakan,” tuturnya. (Kanalbali/ACH)