Media dan Penanggulangan HIV; Mencegah Stigma, Mencari Jalan Bersama

DISKUSI kalangan media dengan aktivis LSM dari populasi kunci dalam penanggulangan AIDS di Bali - IST
Penghapusan stigma dan diskriminasi menjadi bagian penting dalam pencegahan penularan HIV.  Media bisa membentuk stigma tapi bukan tidak mungkin menuntun jalan bersama.

MASALAH itu yang menjadi bahasan dalam diskusi pada Minggu, 13 September 2020, bertempat di Warung Mina, Jln Tukad Gangga No.1 Renon Denpasar. Acara yang digelar Local Point Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) mempertemukan para aktivis LSM dari populasi kunci (kelompok yang berperan penting dalam pencegahan penularan seperti pekerja seks dan para transgender-red) dengan kalangan media.

Ketua OPSI Bali, Puspa Reni mengawali, dengan penjelasan bahwa upaya penghapusan itu bisa dimulai dengan memperkenalkan istilah-istilah yang lebih tepat untuk digunakan media. Seperti istilah Pekerja Seks Komersial (PSK) misalnya, sebenarnya sudah harus digeser dengan istilah Pekerja Seks Perempuan (PSP) atau Pekerja Seks Laki-laki (PSL).

Ini untuk mengurangi stigma yang muncul dari kata komersial. “Di balik itu, juga masih kurang terekspose kenyataan bahwa dari pekerjaan ini, mereka juga menghidupi keluarganya, membiayai sekolah anaknya dan banyak kebaikan yang lain,” ujarnya.

Wakil dari Yayasan Gaya Dewata Bali, I Putu Biakta, SE menambahkan, selama ini ada beberapa istilah yang kurang bisa diterima kalangan mereka. Diantaranya adalah kata “Bencong” yang dirasakan sangat merendahkan kalangan kalangan Transgender.

Kata ini pun lekat dengan perbuatan kriminal karena dalam pemberitaan sering menjadi judul berita sehingga masyarakat memukul rata seolah semua transgender cenderung melakukan hal itu. “Misalnya, ada judul berita ‘Bencong di Kuta Dihakimi Massa karena Mencopet’, padahal yang melakukan hanya 1 orang itu saja, “ sebutnya, memberikan contoh.

Menanggapi berbagai keluhan itu, Pemimpin Redaksi kanalbali.id, Rofiqi Hasan menyebut, upaya pembongkaran terhadap stigma mestinya bukan hanya pada soal istilah dan penyebutan saja. Sebab, akar masalahnya adalah adanya keyakinan masyarakat, bahwa kalangan yang disebut populasi kunci, seperti PSP dan transgender memang kelompok yang melakukan penyimpangan.

“Ini memang agenda yang sulit, tapi paling tidak, ada pandangan alternatif yang ditawarkan,” katanya. Ia mencontohkan, keberadaan pesantren Waria di Yogyakarta, atau terpilihnya seorang transpuan menjadi kepala desa di daerah Timur Indonesia.

“Bisa juga diangkat kisah-kisah humanis, mengenai perjuangan PSP menghidupi anaknya atau bagaimana dia berusaha keluar dari situasi yang melingkupinya,” sebutnya. Dengan cara itu, nilai-nilai kemanusiaanlah yang akan lebih dilihat dalam diri mereka.

Wartawan Patrolipos.com, Arief Wibisono menegaskan, dari kalangan populasi kunci sendiri mestinya lebih pro aktif untuk menampilkan kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat. Ia mencontohkan, adanya kegiatan para transgender yang sempat membuat bakti sosial dengan membuka salon gratis.

“Disini mempertemukan antara kepentingan media yang membutuhkan nilai berita dari informasi yang dimuat dengan harapan untuk menghapus stigma,” ujar Sekretaris Kelompok Jurnalis Peduli AIDS (KJPA) Bali ini.

Di akhir diskusi disepakati, akan ada upaya bersama untuk mensosialisasikan berbagai istilah untuk mengurangi diskriminasi. Hal itu karena di kalangan media selalu terjadi pergantian personel secara terus menerus.

Sementara itu, bila ada peliputan media yang dirasa mengandung stigma dan diskriminai, maka hal itu bisa dimediasikan melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) . “Nanti KPA yang akan menghubungkan dengan KJPA, atau redaksi medianya, sehingga kesalahan itu bisa diklarifikasi dan tak terulang lagi,” kata penanggungjawab hubungan media KPA Bali, Yuni Ambara. ( kanalbali/RFH )