Tarik Ulur Menata Laut Bali; Dari Tambang Pasir hingga Fungsi Niskala

Aksi unjuk rasa WALHI dan aktivis lingkungan atas dimasukkannya zona penambangan pasir dalam rencana tata ruang laut Bali - ACH

Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ( RZWP3K) Provinsi Bali tahun 2020-2040 telah disetujui DPRD Bali. Tapi WALHI berunjuk rasa menentang pengesahannya. Ada apa? 

MUSIM pandemi COVID-19 belum berlalu. Tetapi sejumlah komponen masyarakat dipelopori oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali tetap menggelar aksi demonstrasi di kawasan Lapangan Renon, Denpasar, Bal.

Aksi yang juga diikuti oleh Seka Teruna Teruni (STT) Se-Desa Adat Legian, Seminyak serta Asosiasi Surfing dan Pedagang Pantai Seminyak menyuarakan penolakan terhadap tambang pasir laut dalam Perda yang ditujukan untuk membuat pedoman penataan laut Bali itu.”Keberadaan tambang pasir laut yang di akomodir rencana zonasi itu harus dihapus,” kata Direktur WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama, pekan lalu.

Juli menuturkan, tambang pasir laut di kawasan pesisir Seminyak, Legian, Kuta hingga Beraban Tabanan seluas 938,34 Ha mengancam kondisi lingkungan. Tambang juga akan diijinkan di daerah Sawangan dengan luas 359,53 Ha. Keberadaan tambang pasir dipastikan merubah bentang alam, pola arus dan ombak serta menghadirkan ancaman abrasi.

Pihaknya meminta Kemendagri agar menyatakan hasil evaluasi Ranperda RZWP3K Bali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Sebab jika itu dibiarkan akan berpotensi digunakan untuk pemutihan pelanggaran tata ruang.

Proses pembahasan Ranperda itu sendiri sebenarnya sudah cukup lama. Sejak awal masalah penambangan pasir sudah mengundang kontroversi karena diduga ada kaitannya dengan sejumlah proyek besar di Bali seperti reklamasi teluk benoa, perluasan Bandara Ngurah Rai dan sejumlah proyek lainnya yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.

Terhadap protes WALHI, Gubernur Koster belum pernah memberikan tanggapan. Namun dia mengklaim, Perda merupakan upaya penyelamatan lingkungan melengkapi Perda tentang RTRW yang mengatur wilayah daratan Provinsi Bali. “ Saya kira ini merupakan perangkat hukum yang sangat kita perlukan, dan mendesak untuk kita jalankan. Karena kita memang memiliki potensi (laut dan pesisir, red) yang sangat besar untuk dikembangkan,” kata Gubernur Koster saat pengesahan persetujuan DPRD Bali.

Bagi Bali, kata dia, laut memiliki fungsi niskala maupun sekala. Fungsi niskala karena laut dan pesisirnya memiliki fungsi dalam pelaksanaan berbagai upakara keagamaan di Bali yang karena dinamika pembangunan yang berlangsung sering mengalami permasalahan dan tantangan di lapangan.

Ia mencontohkan munculnya klaim wilayah pesisir pantai oleh pemilik hotel dan vila sehingga mengganggu jalannya masyarakat melaksanakan upacara keagamaan seperti nganyut dan upakara adat keagamaan lainnya. “Ada juga pihak-pihak dalam mengembangkan jasa pariwisata menutup akses ke pesisir dan laut yang merugikan kepentingan masyarakat yang tidak menghormati nilai-nilai budaya lokal masyarakat,” sebutnya.

Secara sekala Perda RZWP3K juga akan melindungi potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali. Gubernur mengatakan sudah berdiskusi dan mempelajari secara mendalam dengan para ahli mengenai potensi kelautan dengan pesisirnya yang dimiliki Provinsi Bali.

“Saya sudah memiliki peta dengan sangat detail mengenai potensi ini, yang menurut saya selama ini kurang kita tangani, kurang kita kelola dengan baik sehingga tidak bisa memberi kesejahteraan secara optimal kepada masyarakat,” kata Gubernur.

Menurutnya selama ini justru terjadi pembiaran praktek-praktek ilegal yang tidak bermanfaat untuk masyarakat merugikan pemerintah daerah dan juga merugikan kepentingan umum secara keseluruhan. “Karena itu saya kira Perda ini sangat penting sehingga ini harus kita jalankan secara konsekuen nantinya,” tegas Gubernur.

( kanalbali/Ardy/RLS)