BADUNG, kanalbali.id – Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, bahwa di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lebih rawan kerusuhan daripada di Pemilihan Umum atau Pemilu.
Ia menerangkan, dari tren pilkada di setiap daerah selalu terjadi kerusuhan dan potensi rusuh cukup besar,”Lebih rawan, tren pilkada lebih rawan. Semua hampir kerusuhan itu di daerah pilkada. (Kalau) di pemilu ada satu dan dua tapi di pilkada itu banyak. (Potensi rusuh pilkada) sangat besar,” kata Bagja, saat usai mengikuti Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2024, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (30/7).
Sementara, jika dibandingkan pilkada tahun 2020 terkait rawan kerusuhan pihaknya belum mengeceknya dan juga saat itu masih Pandemi Covid-19,”Harus cek dulu kalau gitu. Di pilkada 2020 karena covid-kan, beda ukurannya,” imbuhnya.
Ia menerangkan, kenapa lebih rawan kerusuhan di pilkada karena kedekatan tim sukses dan masyarakat di setiap pasangan calon (Paslon) dan juga kompetisi sesama keluarga,”Kedekatan antara tim sukses, masyarakat, dan juga kompetisi yang sesama keluarga mungkin terjadi,” imbuhnya.
Sementara, indeks kerawanan bisa dikatakan naik karena mengaca kepada kejadian pilkada sebelumnya.
“Biasanya belajar dari pilkada sebelumnya. Itu yang akan dihitung sebagai salah satu data kami, ada kerusuhan pilkada sebelumnya pasti tinggi. Misalnya, Makassar pasti tinggi, karena pernah ada kerusuhan pilkada sebelumnya. Itu menjadi parameter, nanti supaya tidak terjadi harus ada mitigasinya seperti apa,” ujarnya.
Kemudian, untuk tingkat kerawanan pilkada serentak 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) masuk dalam kategori rawan sedang.
“Tingkat kerawanan NTT rawan sedang, NTB rawan sedang, Bali rawan sedang. Segi konteks sosial politiknya, keamanan penyelenggaraan pemilu rawan sedang, dimensi kontestasi dan partisipasi rawan sedang. Hak memilih juga ini sudah tidak ada masalah,” ujarnya.
Kendati, cenderung lebih aman, tetapi pihaknya mewaspadai daerah-daerah yang berpotensi terjadinya bentrok seperti di tingkat kabupaten dan kota. Meski begitu, ia menegaskan masih menunggu hasil penelitian terkait potensi kerawanan itu.
“Adalah pasti, tidak mungkin tidak ada. Karena kabupaten kota yang paling kita harus waspadai, bukan (pemilihan) gubernur. (Pemilihan) Gubernur Bali relatif aman. Tapi kita masih menunggu hasil penelitian untuk indeks kerawanan Pilkada Bawaslu. Pemilu kemarin kan tidak terbukti dan bisa dikendalikan, bisa kemudian kerawanan itu tidak terbukti, bisa kita antisipasi,” ujarnya.
“(Kalau) di NTT (dan) NTB di beberapa kabupaten kotanya, kalau pilkada agak berbeda ini, di NTT dan NTB patut kiranya untuk dilihat lagi kalau itu,” ujarnya. (kanalbali/KAD)
Be the first to comment