DENPASAR, kanalbali.id — Elektrifikasi truk di kawasan pelabuhan perlu dimulai dengan memahami rute, volume angkutan, waktu tunggu, dan lokasi kendaraan berhenti sebelum menggelontorkan investasi besar untuk infrastruktur pengisian daya.
Menurut Smart Freight Centre (SFC), informasi tersebut membantu menentukan di mana pengisian daya dibutuhkan dan berapa kebutuhan listrik yang perlu disiapkan.
Pendekatan ini dapat membantu operator pelabuhan, perusahaan angkutan, dan penyedia infrastruktur membedakan rute yang sudah layak untuk elektrifikasi dari rute yang masih membutuhkan perbaikan jalur operasi atau kesiapan energi. Dengan demikian, keputusan investasi tidak dimulai dari jumlah charger yang ingin dibangun, tetapi dari kebutuhan angkutan yang benar-benar ada.
Kerangka SFC menempatkan pemetaan emisi dan perbaikan operasi sebelum perencanaan kebutuhan listrik dan pengisian daya. Untuk menguji pendekatan tersebut di Indonesia, SFC mengusulkan satu klaster pelabuhan sebagai uji coba.
Aktif di Internet, Jangan Lupa Etikanya
Model tersebut mencakup pengukuran emisi, perbaikan operasi terminal, pemilihan rute truk listrik yang layak, perencanaan kebutuhan energi, serta pemantauan hasil. Uji coba tersebut perlu dirancang sejak awal agar pendekatannya dapat diterapkan kembali di klaster pelabuhan lain.
Batu Berlian di Ruang Kelas, Lahirnya Sanghyang Dedari Tunjung Biru Prabawan Dewi Saraswati Oleh
“Indonesia memiliki peluang yang jelas untuk menentukan arah dekarbonisasi pelabuhan di Asia Tenggara, dan langkah itu dimulai dari gerbang pelabuhan, bukan dari charger,” kata Capt. Prashant S Widge, Executive Director for India and Indonesia and Director of Maritime, Smart Freight Centre dalam diskusi serangkaian Pekan iklim 2026, 14 Oktober 2026, di Bali.
Langkah ini akan menurunkan biaya logistik dari sekitar 14 persen terhadap PDB dan menekan emisi angkutan barang pada dasarnya merupakan pekerjaan yang saling terkait, dan truk semi-trailer menjadi titik pertemuan keduanya.
“Penggunaan satu basis data nasional yang sama untuk pelabuhan dan angkutan truk berat, dengan pengukuran mengacu pada ISO 14083 dan GLEC, dapat membantu mengubah berbagai proyek percontohan yang berjalan sendiri-sendiri menjadi proyek yang lebih mudah dinilai dan dibiayai oleh investor,” sebutnya.
“Jadi, kita harus membenahi terlebih dahulu hambatan operasional sehari-hari, siapkan kapasitas listrik di lokasi yang mengikuti arus barang, dan ukur setiap hasilnya. Dengan cara itu, satu klaster pelabuhan dapat membuktikan kelayakannya sebelum pendekatan tersebut diperluas,” tambahnya.
Capt. Prasant menyampaikan pendekatan tersebut dalam sesi “Port Decarbonization and Maritime Freight Efficiency” yang diselenggarakan bersama oleh Smart Freight Centre dan WRI Indonesia pada Bali Climate Week 2026 di Sanur, Bali, 14 Oktober.
SFC juga meluncurkan makalah Advancing Port Decarbonization in Indonesia: Global Evidence and a Practical Framework, yang merangkum pengalaman global untuk menawarkan pendekatan praktis bagi dekarbonisasi pelabuhan di Indonesia. Pengalaman di sejumlah pelabuhan menunjukkan perbaikan operasi dapat dilakukan sebelum pembangunan infrastruktur besar.
Di APM Terminals Aarhus, Denmark, pemetaan proses, perubahan jam buka gerbang, dan perbaikan perencanaan pergerakan peti kemas membantu menurunkan rata-rata waktu truk berada di terminal dari sekitar 26 menit menjadi 20–22 menit.
Indonesia sendiri telah memasukkan sejumlah langkah dekarbonisasi ke dalam peta jalan pelabuhannya. Pelindo menargetkan pengurangan emisi hingga 21 persen pada 2030 dibandingkan tahun dasar 2023, disertai rencana elektrifikasi peralatan pelabuhan, pengembangan tenaga surya, dan onshore power supply.
Kerangka SFC menempatkan pola pergerakan truk dan kebutuhan energi sebagai bagian berikutnya yang perlu diperhitungkan ketika elektrifikasi diperluas di luar terminal.
WRI Indonesia melihat isu ini dalam perspektif yang lebih luas, dengan menyoroti besarnya kontribusi angkutan barang melalui jalan darat dan transportasi laut terhadap emisi. Berdasarkan analisis WRI Indonesia, truk hanya mencakup 3,7% dari populasi kendaraan di Indonesia, tetapi menyumbang 31,7% emisi transportasi darat.
Sementara itu, transportasi laut menyumbang 8% dari total emisi sektor transportasi Indonesia pada 2024, dengan pelayaran domestik berkontribusi sebesar 96% dari total emisi sektor maritim.
“Dekarbonisasi angkutan barang membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi emisi,” ujar Dimas Fadhil, Urban Mobility Manager di WRI Indonesia.
“Melalui pendekatan Green Freight Corridor, kami berupaya menyelaraskan permintaan angkutan barang dengan infrastruktur pengisian daya dan perencanaan investasi, sehingga dapat membantu mengatasi hambatan utama dalam adopsi truk listrik. Pendekatan ini dapat membantu membangun kondisi bagi angkutan barang yang lebih efisien dan rendah emisi di Indonesia.”
Dalam pendekatan Green Freight Corridor WRI Indonesia, pelabuhan dihubungkan dengan pusat logistik dan kawasan industri berdasarkan pola pergerakan barang. Dengan menggabungkan permintaan dari beberapa pengguna pada rute yang sama, pendekatan tersebut bertujuan membantu menentukan koridor prioritas dan memberi operator armada serta penyedia infrastruktur gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi dan skala kebutuhan pengisian daya.
Usulan SFC juga masih berada pada tahap model yang perlu diuji. Pemaparannya menempatkan uji coba pada klaster pelabuhan sebagai langkah berikutnya, dengan basis data emisi bersama, langkah operasional prioritas, rute truk listrik yang layak, rencana infrastruktur energi, dan ukuran hasil yang jelas.
Bagi SFC, ukuran awal keberhasilan bukan berapa banyak charger yang dibangun, tetapi apakah rute yang dipilih memiliki volume angkutan yang cukup, operasi yang mendukung, kebutuhan listrik yang dapat dipenuhi, dan hasil yang dapat diukur. Jika model tersebut bekerja pada satu klaster, pendekatan yang sama dapat diuji di pelabuhan lain. (kanalbali/RLS)
