Mewaspadai Politik Identitas di Panggung Pilkada 2020

Oleh :  Dr. I  Made Pria Dharsana. SH. M. Hum

PANGGUNG pesta demokrasi Pemilukada serentak akan kembali di gelar pada 9 Desember 2020  di 270 daerah. Situasi politik tingkat lokal mulai memanas dengan ‘perang urat saraf’ bakal calon di berbagai media cetak, elektronik maupun media sosial oleh para pendukung setianya. Dalam dinamikanya,  kali ini kembali, beragam persoalan mencuat ke permukaan. Salah satu persoalan yang ada, adalah munculnya politik identitas. Politik identitas dalam sepertinya telah kehilangan arah, karena tidak dimaknai dalam horison berpikir demokratis.

Politik identitas seperti dikutip dari Wikipedia adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.

Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide ‘kebaikan’ terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu. Politik identitas, menurut Abdillah (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas; secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi yang tertindas.

Fitur dikotomi oposisional menjadi fondasi utama yang membedakan perasaan kolektivitas ke-kita-an terhadap yang lain. Tetapi kenyataannya, pada tataran individual di era modernisasi yang serba mekanik, muncul ‘kegagapan’ untuk memahami struktur masyarakat yang plural, maka intoleransi semakin meningkat. Pendeknya, terjadi ketidaksesuaian imajinasi sosial tentang kehidupan sehari-hari manusia modern dan interaksinya dengan masyarakat umum.

Kebangkitan politik identitas di Indonesia mestinya harus diimbangi, untuk menjaga kekayaan keragaman negara dan hubungan yang hangat antar seluruh warga negara, tanpa memandang suku atau agama. Mari kita semua dengan bangga menyatakan bahwa kita tidak akan terprokaski dengan gaya politik adu domba berdasarkan hal-hal yang mengemuka karena agenda dan keinginan seseorang untuk menang, dengan segala cara. Politik identitas sejatinya merupakan ajang pengaktualisasian kekayaan keberagaman bangsa, berubah menjadi ajang untuk saling mengunggulkan dominasi kelompok atas kelompok lain.

Kontestasi yang seharusnya saling beradu gagasan dan konsep yang konstruktif, malah saling menjatuhkan lawan dengan isu Sara yang sangat destruktif bagi keharmonisan bangsa. Politik identitas bisa dikatakan sebagai ancaman karena akibat yang ditimbulkannya terhadap demokrasi di Indonesia telah menjadi perhatian banyak orang, termasuk politisi, anggota masyarakat dan pengamat asing.

Diskriminasi berdasarkan agama dan etnis telah dipandang sebagai hambatan utama bagi kemajuan demokrasi Indonesia, dengan beberapa peristiwa tahun ini berkontribusi pada meningkatnya kepedulian terhadap meningkatnya intoleransi di nusantara. Politik identitas di mainkan sebagai peran utama dalam berbagai Pilkada. Politik identitas menurut penulis adalah gerakan politik yang fokus  lebih kepada perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama, dan bukan prestasi.

Sementara itu, Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, menyebutkan bahwa: “Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Dengan demikian, politik identitas sekedar untuk dijadikan untuk menggalang politik–guna rnemenuhi kepentingan ekonomi dan hasrat kekuasaan saja. Dua definisi di atas menggambarkan situasi politik sekarang ini.

Wacana politik identitas digunakan oleh sebagian elit politik untuk menggalang kekuatan massa dan menjatuhkan lawan politik yang berbeda identitasnya. Isu ini disebarkan melalui serangkaian propaganda yang dikemas melalui komunikasi politik nan piawai dan menembus alam bawah sadar pendukungnya. Inilah yang menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Cara-cara ini pelan atau lambat akan mengancam sendi-sendi kesatuan NKRI

Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, politik identitas akan membawa masalah bagi demokrasi itu sendiri, setidaknya dilihat dari dua hal utama; Pertama, demokrasi lahir dan tumbuh dari prinsip kesetaraan dan rasionalitas publik. Politik identitas, di level ini berusaha menginterupsinya dengan menjadikan pilihan publik berjangkar pada ikatan primordial seperti kesamaan etnisitas, kesukuan dan agama. Sebenarnya tidak bermasalah sepanjang calonnya berkualitas, punya kredibilitas dan rekam jejak calon dengan segala prestasinya. Namun, politik identitas akan bermasalah ketika ikatan emosional jauh lebih dikedepankan dibanding alasan yang lebih rasional. Kedua, politik identitas riskan untuk digiring atau  menjadi praktik yang monolitik. Pemaksaan kehendak sebagai perwujudan ‘truth claim’ dikhawatirkan akan menambah segresasi sosial di tengah masyarakat. Rajutan persatuan dan kesatuan bangsa pada titik ini tentu akan akan mendapati tantangan yang amat serius.

Dalam konteks konsolidasi demokrasi untuk sebuah negara-bangsa yang plural seperti Indonesia, kohesivitas sosial adalah salah satu syarat demokrasi substansial dapat tumbuh subur dan berkembang. Dan jika kedua masalah ini dibiarkan berkembang di ranah publik, demokratisasi akan kehilangan taji. Pesta demokrasi lima tahunan tidak lagi menjadi tontonan menarik, namun akan menjadi pertarungan kelompok sosial yang satu dengan yang lainnya. Memang Politik identitas pada hakikatnya baik, sejauh dimaknai dalam bingkai kebhinekaan. Namun menjadi soal, ketika diejawantahkan secara tidak benar. Dia akan menjadi bumerang bagi perjalanan proses demokrasi.

Konstelasi Politik Menjelang Pilkada

Sampai pada titik ini, pertanyaan yang muncul, apakah politik identitas ini berbahaya bagi perjalanan demokrasi di Indonesia? Ataukah gaya Politik Identitas justru dipandang sebagai perekat dalam berdemokrasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, pada bagian awal tulisan ini telah dipaparkan definisi yang diutarakan oleh pengamat sosial dan politik , dimana identitas dalam prakteknya dijadikan oleh bakal calon dan pendukung tertentu untuk menjatuhkan bakal calon lainnya. Inilah yang kemudian bahayanya dari politik identitas.

Eksploitasi identitas yang berlebihan bahkan bisa berujungnya pada fasisme dan separatisme. Politik identitas yang dijalankan oleh kelompok tertentu, mengemuka beberapatahun belakangan karena berupaya memunculkan negara yang mono-identitas. Masyarakat Indonesia seakan dibuat hilang ingatan akan sejarah keragaman yang dimilikinya.

Di tengah kesiapan Pilkada serentak 9 Desember 2020, politik identitas tentunya menjadi salah satu senjata untuk melemahkan dan menjatuhkan lawan politik. Isu suku, agama, ras dan golongan menjadi isu strategis yang kembali dicoba-coba dilempar ke ruang pemilih. Tapi penulis berharap hal itu tidak terjadi, karena hal ini sangat rentan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak mendatang.

Oleh karena itu, penulis menilai politik identitas sangat perlu dikelola dan dikonstruksi dalam suatu bingkai yang melahirkan proses berdemokrasi yang aman dan damai.  Dan sebagai pengamat sosial, dari Bali Muda Foundation saya berharap:  Pertama, setiap elite politik hendaknya memiliki tingkat kecerdasan, sensitivitas, dan sensibilitas budaya terhadap berbagai isu sosial-politik yang melingkupinya. Sensitivitas dan sensibilitas budaya dimaksud termanifestasi dalam bentuk tutur kata untuk menghindari pilihan kata, diksi, atau kalimat yang dapat melukai perasaan sekelompok orang. Sebagai pemimpin bijak, semestinya dapat mendayagunakan kecerdasannya dalam memfilter, memilih dan memilah ujaran-ujaran yang dapat mengayomi seluruh warganya.

Kedua, kepada masyarakat pemilih, sebagai Pemimpin semestinya mampu mengedukasi secara terus-menerus dalam rangka memperkuat rasionalitas publik mereka. Termasuk dalam konteks ini adalah mengedukasi agar mereka tidak terprovokasi setiap isu sensitif (SARA) di ruang publik. Memilih seorang pemimpin, bukan karena alasan ke-suku-an, ke-wilayah-an dan ke-agama-an, akan tetapi memilih pemimpin dipandang dari segi kualitas seseorang. Edukasi-edukasi seperti ini akan membantu meredam berbagai macam persoalan yang mengancam keutuhan.

Terakhir, bahwasannya, Politik identitas baik ditingkat daerah apalagi di tingkat nasional akan menjadi sebuah ‘fenomena gunung es’,yang sangat mengancam kesatuan dan kesatuan bangsa, dapat mengancam keutuhan bangsa yang berbhineka dan Negara Kesatuan Republik Indonesia  jika tidak dikelola dengan baik oleh  pemerintah, elite politik, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Penulis; Penggiat Sosial di Prabu Capung EMas dan Made Pria Dharsana Center