Rangkap Jabatan, DKPP Lengserkan Ketua KPU Karangasem

DENPASAR – Ketua KPU Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemberhentian itu dilakukan dalam sidang yang digelar secara virtual pada Rabu (4/11) kemarin setelah Gede Krisna Adi Widana terbukti merangkap jabatan sebagai Sekretaris Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem.

Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan mengaku sudah menerima salinan putusan dari DKPP itu. Dalam klausul yang sudah ia baca itu, pintu bagi Gede Krisna Adi Widana untuk menjabat ketua KPU Karangasem lagi sudah tertutup.

“Sudah tidak bisa lagi (jadi ketua), itu kan sudah ada di klausul bahwa memberikan peringatan keras dan memperhatikan sebagai ketua. Kedua memberhentikan sementara sebagai anggota, sampai dia memenuhi apa yang dituntut oleh DKPP itu. Jadi dia nanti anggota, tidak bisa lagi jadi ketua,” kata Lidartawan saat dihubungi, Kamis (5/11).

Lidartawan menyampaikan, apa yang diputuskan DKPP terhadap kasus rangkap jabatan Ketua KPU Karangasem harus disikapi secara dewasa oleh semua pihak. Keputusan DKPP sebagai sebagai lembaga yang mengadili pelanggaran etik pemilu, harus dihormati dan dilaksanakan dengan baik. “Ini kewenangan penuh DKPP ya, kami tentu berharap KPU Kabupaten Karangasem laksanakan keputusan ini,” jelasnya.

Disinggung mengenai kekosongan jabatan Ketua KPU Karangasem, Lidartawan mengaku sudah memberikan arahan kepada KPU Karangasem untuk segera menggelar rapat pleno pemilihan pelaksana tugas (Plt). Ketika persoalan Gede Krisna Adi Widana sudah selesai, Lidartawan menyampaikan pemilihan ketua difintif baru bisa dilakukan.

“Memang sudah ada aturannya itu, apabila berhalangan tetap di PKUP No. 3 tahun 2020 sudah jelas, maka harus membuat pleno untuk mencari Plt, dan saya sudah sarankan untuk mencari Plt. Baru setelah persoalan semuanya selesai bisa mencari ketua definitif,” ujarnya. ( kanalbali/ACH )