Di kawasan yang menjadi bagian dari wajah pariwisata Bali, seorang perempuan lanjut usia harus mengumpulkan botol plastik selama beberapa hari untuk memperoleh uang puluhan ribu rupiah. Sementara itu, di tempat lain, uang dalam jumlah yang sama mungkin hanya cukup untuk sekali makan atau secangkir kopi di sebuah kafe.
Oleh Angga Wijaya*
PAGI ini saya bertemu dengan seorang ibu tua di sebuah wilayah di Badung, Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Vila, hotel, dan restoran tumbuh di berbagai sudutnya. Wisatawan datang silih berganti, membawa uang yang menggerakkan roda ekonomi.
Namun, di balik geliat pariwisata itu, saya berjumpa dengan seorang perempuan lanjut usia yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung.
Namanya Ibu Ketut. Dari aktivitas memulung, ia memperoleh penghasilan yang tidak seberapa. Botol-botol plastik yang dipungutnya dari pinggir jalan, bak sampah toko modern, dan rumah-rumah warga menjadi sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Tyang polih lima puluh ribu, tapi itu biasanya selama tiga atau empat hari,” katanya pelan, seperti menyimpan kegetiran yang tak perlu diumbar dengan banyak kata.
Kalimat itu terus terngiang dalam pikiran saya. Di kawasan yang menjadi bagian dari wajah pariwisata Bali, seorang perempuan lanjut usia harus mengumpulkan botol plastik selama beberapa hari untuk memperoleh uang puluhan ribu rupiah. Sementara itu, di tempat lain, uang dalam jumlah yang sama mungkin hanya cukup untuk sekali makan atau secangkir kopi di sebuah kafe.
Saya tidak tahu persis bagaimana Ibu Ketut membagi uang hasil memulung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dari penuturannya, saya menangkap bahwa penghasilan tersebut tidak bisa diandalkan setiap hari. Ada ketidakpastian yang harus dihadapinya, selain persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian.
Sejak tiga tahun lalu, Ibu Ketut mengidap penyakit jantung. Anak dan menantunya rutin mengantarnya berobat. Ia telah menjalani pemasangan ring jantung dan memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk membiayai pengobatannya.
“Tyang sudah pakai ring di jantung Tyang. Pengobatan menggunakan BPJS. Untung ada BPJS,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, bagi seseorang yang menggantungkan penghasilan pada botol-botol plastik yang dikumpulkannya, jaminan kesehatan menjadi penopang penting untuk memperoleh layanan medis. Ada rasa syukur di sana, sekaligus pengingat bahwa sakit bisa menjadi beban berat bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Saya membayangkan betapa tidak mudah menjalani kehidupan dalam keadaan seperti itu. Tubuh yang seharusnya memperoleh cukup istirahat pada usia senja masih harus diajak berjalan menyusuri jalanan. Botol-botol plastik yang berserakan dipungut satu per satu, lalu dikumpulkan untuk dijual. Setiap rupiah memiliki arti.
Bagi Ibu Ketut, memulung bukan semata-mata cara mendapatkan uang. Aktivitas berjalan menyusuri jalanan dan memungut botol plastik juga dianggapnya sebagai olahraga. Barangkali, dengan cara itu, ia berusaha tetap bergerak di tengah usianya yang senja dan kondisi jantung yang mengharuskannya menjalani pengobatan.
Saya tidak ingin memandang Ibu Ketut semata-mata sebagai sosok yang patut dikasihani. Di balik keterbatasannya, ada usaha untuk terus menjalani hidup. Ia tetap bergerak, mencari penghasilan, dan berusaha menjalani hari-harinya dengan kemampuan yang dimiliki.
Namun, ketekunan seseorang tidak seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan keadaan yang membuatnya harus bekerja dalam keterbatasan. Ada persoalan sosial yang lebih luas di balik kisah semacam ini, terutama ketika kemajuan ekonomi suatu daerah tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan seluruh penduduknya.
Angka Kemiskinan dan Paradoks Badung
Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Badung pada Maret 2025 mencapai sekitar 14.660 orang, dengan persentase kemiskinan sebesar 1,90 persen. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2024, ketika jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 16.870 orang atau 2,23 persen dari total penduduk. Data ini merupakan data resmi terbaru yang tersedia pada tabel BPS Provinsi Bali yang dirujuk dalam tulisan ini.
Secara statistik, capaian itu menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase penduduk miskin di Badung tergolong rendah. Pemerintah daerah tentu patut mempertahankan capaian tersebut, sembari memastikan berbagai program pengentasan kemiskinan menjangkau warga yang membutuhkan.
Namun, angka 1,90 persen bukan berarti persoalan kemiskinan telah selesai. Di balik persentase yang relatif kecil itu, ada ribuan orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka statistik tersebut juga tidak dengan sendirinya menggambarkan seluruh kerentanan ekonomi yang mungkin dialami warga.
BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk mengukur kemiskinan. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan Kabupaten Badung tercatat sebesar Rp769.560 per kapita per bulan. Karena itu, angka kemiskinan tidak bisa dibaca semata-mata dari besarnya penghasilan seseorang dalam satu hari, tetapi perlu ditempatkan dalam konteks pengeluaran rumah tangga dan metode pengukuran statistik.
Saya tidak memiliki data yang cukup untuk menyimpulkan apakah Ibu Ketut termasuk penduduk yang secara statistik dikategorikan miskin. Penghasilan dari memulung yang ia ceritakan juga tidak cukup untuk menentukan status tersebut tanpa mengetahui keseluruhan kondisi rumah tangganya. Namun, kisahnya memperlihatkan kerentanan ekonomi yang patut mendapat perhatian.
Di sinilah angka statistik dan pengalaman manusia perlu dibaca berdampingan. Statistik membantu kita melihat skala persoalan, sedangkan perjumpaan langsung mengingatkan bahwa di balik angka terdapat manusia dengan kebutuhan, perjuangan, dan harapan masing-masing.
Badung dikenal sebagai salah satu pusat pariwisata Bali. Kawasan Kuta, Nusa Dua, Canggu, dan berbagai wilayah lainnya menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Industri pariwisata membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan usaha, dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Akan tetapi, manfaat pertumbuhan ekonomi tidak selalu dirasakan secara merata. Ada warga yang memperoleh penghasilan dari bisnis pariwisata, ada yang bekerja sebagai buruh dengan upah terbatas, ada petani yang kehilangan lahan garapan, dan ada pula orang-orang lanjut usia yang masih harus bekerja untuk menambah penghasilan.
Kisah Ibu Ketut membuat saya bertanya-tanya tentang posisi warga seperti dirinya di tengah perkembangan kawasan wisata. Ketika pembangunan semakin pesat, apakah perhatian terhadap kelompok rentan juga tumbuh dengan kecepatan yang sama?
Pertanyaan ini bukan untuk meniadakan capaian pemerintah atau menafikan manfaat pariwisata. Persoalannya justru bagaimana kemajuan yang telah dicapai dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih merata. Angka kemiskinan yang menurun merupakan kabar baik, tetapi capaian itu seharusnya menjadi pijakan untuk bekerja lebih jauh, bukan alasan untuk menganggap persoalan telah selesai.
Sawah yang Menyusut dan Solidaritas yang Perlu Meluas
Ibu Ketut hanya memiliki seorang anak laki-laki yang bekerja sebagai petani di sekitar tempat tinggalnya. Dalam percakapan kami, ia bercerita tentang sawah-sawah yang masih tersisa di kawasan tersebut. Menurut penuturannya, sebagian lahan pertanian telah berubah menjadi vila, hotel, dan restoran.
“Tyang hanya punya satu anak, laki-laki. Dia bekerja sebagai petani, di sekitar sini. Sawah yang mungkin sawah-sawah terakhir. Sudah banyak habis sawah di sini, jadi vila, hotel, dan restoran,” tuturnya dalam bahasa Bali.
Ucapan itu membawa saya pada persoalan lain yang tak kalah penting, yakni perubahan bentang alam Bali akibat pembangunan. Sawah bukan sekadar hamparan tanah yang ditanami padi. Bagi masyarakat Bali, sawah juga berkaitan dengan sumber penghidupan, hubungan sosial, pengetahuan lokal, dan keberlanjutan kehidupan desa.
Ketika sawah berubah fungsi menjadi bangunan komersial, yang berubah bukan hanya pemandangan. Kehidupan masyarakat di sekitarnya juga dapat mengalami pergeseran. Pekerjaan yang dahulu bertumpu pada pertanian bisa semakin sulit dipertahankan, sementara kesempatan kerja baru yang muncul dari pariwisata belum tentu memberikan kepastian penghasilan bagi semua orang.
Saya tidak mengetahui secara terperinci bagaimana perubahan lahan di sekitar tempat tinggal Ibu Ketut berlangsung. Karena itu, saya tidak hendak menyimpulkan bahwa pembangunan pariwisata secara langsung menyebabkan kesulitan ekonomi yang dialaminya. Namun, penuturan Ibu Ketut memperlihatkan bagaimana perubahan lingkungan menjadi bagian dari pengalaman warga yang tinggal di kawasan wisata.
Anaknya masih bekerja sebagai petani. Artinya, pertanian masih menjadi bagian dari kehidupan keluarga mereka. Di tengah semakin banyaknya bangunan komersial, keberadaan sawah yang tersisa mengingatkan kita bahwa pembangunan perlu mempertimbangkan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat setempat.
Bali tidak bisa terus-menerus memandang tanah hanya berdasarkan nilai jualnya. Ada nilai sosial, ekologis, dan kebudayaan yang tidak selalu bisa dihitung dengan uang. Sawah yang tersisa mungkin terlihat kurang menguntungkan dibandingkan lahan yang dibangun menjadi vila atau restoran, tetapi keberadaannya memiliki arti bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Pada saat yang sama, pekerja di sektor pariwisata juga membutuhkan perlindungan dan penghasilan yang layak. Pertanian dan pariwisata seharusnya tidak dipertentangkan secara sederhana. Tantangannya adalah memastikan keduanya dapat berkembang tanpa mengorbankan kelompok masyarakat yang memiliki daya tawar lebih lemah.
Saya juga melihat beberapa orang tua lain yang masih bekerja sebagai pemulung. Pemandangan itu membuat saya berpikir tentang sebuah paradoks. Di kawasan yang menjadi bagian dari wajah pariwisata Bali, masih ada orang-orang lanjut usia yang harus mengumpulkan botol plastik demi mendapatkan uang untuk menyambung hidup.
Perjumpaan tersebut mengingatkan saya pada tradisi solidaritas sosial masyarakat Bali. Kita mengenal menyama braya, gotong royong, dan berbagai bentuk kebersamaan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tradisi itu merupakan modal sosial yang berharga.
Namun, kebersamaan dalam kegiatan komunal belum tentu selalu berbanding lurus dengan kepedulian terhadap persoalan ekonomi yang dialami seseorang atau keluarga di lingkungan terdekat. Kita bisa bergotong royong untuk kepentingan bersama, tetapi mungkin belum cukup peka ketika seorang tetangga kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kita bisa menyelenggarakan kegiatan sosial dan berbagai perayaan bersama, tetapi masih perlu bertanya apakah orang-orang yang paling rentan di sekitar kita benar-benar merasakan manfaatnya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa masyarakat Bali kehilangan solidaritas. Banyak warga, komunitas, dan organisasi yang bekerja membantu sesama. Namun, kepedulian sosial perlu terus diperluas agar tidak berhenti pada kegiatan yang terlihat, melainkan juga menjangkau persoalan yang berlangsung diam-diam di dalam rumah tangga.
Kemiskinan tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Ada keluarga yang tinggal di tengah kawasan wisata, tetapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ada orang lanjut usia yang masih bekerja karena tidak memiliki cukup sumber penghasilan. Ada warga yang membutuhkan pengobatan rutin dan harus mengandalkan jaminan kesehatan agar tetap dapat mengakses layanan medis.
Dalam keadaan seperti itu, solidaritas membutuhkan tindakan nyata. Pemerintah perlu memastikan program perlindungan sosial menjangkau warga yang memenuhi kriteria. Masyarakat dapat membangun kepedulian terhadap lingkungan terdekat. Pelaku usaha juga dapat mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat mereka beroperasi.
Bantuan sosial memang tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan kemiskinan. Namun, bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan, bantuan yang tepat dapat membuat perbedaan. Demikian pula kebijakan yang membuka akses terhadap pekerjaan layak, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Kita juga perlu berhati-hati agar tidak menjadikan kisah orang miskin sekadar bahan untuk membangkitkan rasa iba. Ibu Ketut bukan objek belas kasihan. Ia adalah manusia yang memiliki martabat dan hak untuk hidup layak. Kisahnya seharusnya mendorong kita melihat persoalan yang lebih luas, bukan sekadar membuat kita merasa sedih untuk sesaat.
Perjumpaan dengan Ibu Ketut membuat saya berpikir bahwa pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari jumlah vila, hotel, restoran, atau banyaknya wisatawan yang datang. Ada ukuran lain yang tidak kalah penting, yakni kemampuan sebuah daerah memastikan warganya dapat hidup layak, memperoleh pelayanan kesehatan, dan menjalani hari tua dengan bermartabat.
Penurunan angka kemiskinan di Badung patut diapresiasi. Namun, pekerjaan belum selesai selama masih ada warga yang mengalami kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada kondisi nyata masyarakat.
Pendataan warga rentan, akses jaminan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan bagi petani dan pekerja berpenghasilan rendah merupakan bagian dari upaya yang perlu dijalankan secara berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengevaluasi cara memandang kemajuan. Gaya hidup konsumtif dan kecenderungan individualistis perlu diimbangi dengan kepedulian terhadap orang-orang yang hidup dalam keterbatasan.
Saya tidak mengetahui seluruh perjalanan hidup Ibu Ketut. Saya hanya mendengar sebagian ceritanya dalam sebuah perjumpaan pagi. Namun, potongan cerita itu cukup untuk mengingatkan saya bahwa di balik citra Bali sebagai destinasi wisata dunia, ada kehidupan-kehidupan sederhana yang patut diperhatikan.
Pagi itu, saya meninggalkan perjumpaan dengan Ibu Ketut membawa sebuah pertanyaan. Di tengah Bali yang semakin sibuk menawarkan kemewahan kepada dunia, sudahkah kita cukup peduli kepada orang-orang yang hidup dalam keterbatasan di sekitar kita?
Saya teringat pada kalimatnya tentang BPJS. “Untung ada BPJS.” Di tengah keterbatasan, ia masih menemukan sesuatu yang patut disyukuri. Bagi saya, kalimat itu bukan sekadar ungkapan terima kasih atas layanan kesehatan. Kalimat itu juga mengingatkan bahwa akses terhadap layanan dasar dapat menjadi penopang penting bagi kehidupan seseorang yang rentan.
Sebab, kemajuan sebuah daerah semestinya tidak hanya terlihat dari apa yang dibangun dan dijual kepada wisatawan, tetapi juga dari bagaimana warganya diperlakukan. Termasuk seorang ibu tua yang berjalan menyusuri jalanan, memungut botol plastik, dan berusaha menjalani hidup dengan segala keterbatasannya.
Bali bukan hanya tentang bagaimana kita memikat dunia. Bali juga tentang bagaimana kita memastikan orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak tertinggal di tengah kemajuan. (*)
Tentang Penulis:
*) I Ketut Angga Wijaya, jurnalis Kanalbali.id. Ia juga dikenal sebagai penyair dan penulis. Sejak 2018, ia telah menulis dan menerbitkan 21 buku, kumpulan puisi dan kumpulan esai.
Keterangan foto ilustrasi
Foto ini merupakan ilustrasi dan bukan foto asli Ibu Ketut yang ditemui penulis. Ilustrasi digunakan untuk menjaga privasi dan martabat narasumber. Kisah dalam esai ini bersumber dari perjumpaan dan penuturan Ibu Ketut.
