BADUNG, Kanalbali.id – Suara deru sepeda motor dan mobil kembali memenuhi jalanan Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Selasa pagi (20/10/2026). Arus kendaraan mulai ramai. Sejumlah ruas jalan bahkan mengalami kemacetan. Pemandangan ini kontras dengan beberapa hari sebelumnya, ketika jalanan sempat lengang di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM). Kini, aktivitas kendaraan kembali meningkat dan masyarakat Bali Selatan tampaknya harus bersiap menghadapi persoalan lama yang terus berulang, yakni kemacetan lalu lintas.
“Pagi ini, macet lagi, mungkin ada apa di jalan sehingga macet. Padahal, beberapa hari lalu jalan sempat sepi akibat krisis BBM,” tukas Tommy, pemilik warung di pinggir Jalan Raya Canggu, Kuta Utara, Badung, Selasa.
Pantauan di Tibubeneng memperlihatkan perubahan kondisi jalan setelah beberapa hari sebelumnya masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan BBM. Aktivitas kendaraan kembali meningkat. Bersamaan dengan itu, kepadatan lalu lintas yang selama ini menjadi bagian dari keseharian warga Bali Selatan mulai terasa lagi.
Kondisi ini seolah menandai kembalinya kehidupan kota menuju keadaan normal. Namun, normalitas tersebut juga berarti masyarakat kembali berhadapan dengan waktu perjalanan yang panjang dan kemacetan, terutama ketika aktivitas kerja, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata berlangsung bersamaan.
Dalam beberapa minggu ke depan, masyarakat yang beraktivitas di Denpasar dan Badung berpotensi kembali berjibaku dengan kepadatan lalu lintas. Persoalannya, di tengah meningkatnya mobilitas, pilihan transportasi umum yang memadai belum tersedia di sejumlah kawasan, termasuk Kuta Utara.
Krisis BBM Membuka Persoalan Lama
Dalam tulisan sebelumnya berjudul Krisis BBM, Jalanan Lengang di Podiumnews.com, perubahan kondisi jalan menjadi pintu masuk untuk melihat hubungan antara pasokan bahan bakar dan mobilitas masyarakat.
Ketika BBM sulit diperoleh, penggunaan kendaraan pribadi ikut terdampak. Namun, ketika distribusi mulai pulih, kendaraan kembali memenuhi jalan. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan transportasi Bali tidak cukup diselesaikan dengan memastikan ketersediaan bahan bakar.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman pada 14 Oktober 2026 menyatakan antrean BBM di Bali terjadi akibat gangguan distribusi, sementara stok nasional masih dalam kondisi aman. Keterlambatan kapal pengangkut dan kendala cuaca turut memengaruhi kelancaran penyaluran BBM ke sejumlah SPBU.
Ada persoalan yang lebih mendasar di balik peristiwa tersebut, yakni ketergantungan masyarakat pada sepeda motor dan mobil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama pilihan angkutan umum belum memadai, kendaraan pribadi akan tetap menjadi andalan untuk bekerja, bersekolah, berbelanja, dan menjalankan berbagai aktivitas.
Krisis BBM semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi pola mobilitas tersebut. Jalanan yang sempat lengang memberikan gambaran berbeda tentang aktivitas perkotaan, sekaligus mengingatkan bahwa sistem transportasi Bali masih menghadapi tantangan besar.
Kuta Utara Masih Membutuhkan Angkutan Umum
Persoalan ini terasa nyata di Kuta Utara. Di tengah pesatnya aktivitas masyarakat dan pariwisata, warga belum memiliki layanan angkutan umum yang memadai untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
Pilihan perjalanan yang tersedia lebih banyak berupa ojek online, layanan mobil daring seperti GoCar, taksi, serta mobil carteran untuk kebutuhan perjalanan wisata. Layanan tersebut membantu masyarakat mencapai tujuan, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan fungsi angkutan umum massal yang dapat mengangkut banyak penumpang dengan tarif relatif terjangkau.
Bagi pekerja, pelajar, pedagang, dan warga yang harus bepergian setiap hari, biaya perjalanan menjadi pertimbangan penting. Ketika tidak tersedia angkutan umum dengan rute dan jadwal yang sesuai, kendaraan pribadi sering kali menjadi pilihan yang sulit dihindari.
Akibatnya, ketika aktivitas kembali meningkat, jumlah kendaraan di jalan juga berpotensi bertambah. Kemacetan yang terlihat di Tibubeneng bukan semata-mata persoalan banyaknya kendaraan, melainkan juga berkaitan dengan terbatasnya pilihan mobilitas bagi masyarakat.
Keberadaan layanan transportasi online memang memberikan alternatif, tetapi pola layanan berdasarkan pemesanan individual berbeda dari angkutan umum yang melayani banyak penumpang melalui rute tetap. Tanpa pilihan angkutan umum yang layak, upaya mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi akan sulit diwujudkan.
Lonjakan Penumpang Trans Metro Dewata
Pengalaman selama krisis BBM turut memperlihatkan potensi transportasi publik. Data pengelola Trans Metro Dewata yang diberitakan ANTARA menunjukkan jumlah penumpang pada Selasa (13/10/2026) mencapai 6.501 orang, meningkat 791 penumpang atau sekitar 14 persen dibandingkan sehari sebelumnya.
Namun, peningkatan tersebut berlangsung bersamaan dengan gangguan operasional. Sebanyak 16 jadwal perjalanan tidak terlayani pada hari itu akibat kendala di lapangan, termasuk kemacetan dan kesulitan memperoleh BBM.
Angka tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya layanan angkutan umum di Bali. Meski demikian, peningkatan penumpang Trans Metro Dewata tidak serta-merta membuktikan bahwa warga Tibubeneng telah memiliki akses transportasi publik yang memadai.
Kondisi Kuta Utara membutuhkan perhatian tersendiri. Pemerintah daerah perlu mengkaji rute angkutan umum yang menghubungkan kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, kawasan pariwisata, dan pusat kota. Konektivitas dengan jaringan transportasi di Denpasar dan wilayah Badung lainnya juga penting agar masyarakat dapat melakukan perjalanan tanpa harus selalu menggunakan kendaraan pribadi.
Jangan Menunggu Krisis Berikutnya
Jalanan Tibubeneng yang kembali padat pada Senin pagi menjadi pengingat bahwa persoalan transportasi Bali tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengurai kemacetan sesaat. Tanpa pilihan angkutan umum yang memadai, masyarakat akan terus bergantung pada kendaraan pribadi dan berhadapan dengan persoalan serupa ketika aktivitas kembali meningkat.
Pembangunan transportasi publik membutuhkan perencanaan rute, jadwal yang pasti, tarif terjangkau, halte yang mudah diakses, serta konektivitas antarmoda. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan pekerja dan warga lokal, bukan hanya perjalanan wisatawan.
Pengembangan tersebut harus disertai kajian kebutuhan perjalanan masyarakat. Kuta Utara, dengan aktivitas permukiman dan pariwisatanya, membutuhkan sistem transportasi yang mampu menghubungkan warga dengan tempat kerja, sekolah, pusat perdagangan, dan kawasan lain di Bali Selatan.
Krisis BBM mungkin berangsur teratasi, tetapi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan persoalan kemacetan masih menunggu penyelesaian. Jika keadaan normal hanya berarti jalanan kembali padat, masyarakat akan terus mengulang pengalaman yang sama.
Karena itu, momentum ketika jalanan sempat lengang jangan berlalu tanpa evaluasi. Bali membutuhkan transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan dapat diandalkan, termasuk di Kuta Utara.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan transportasi bukan hanya seberapa cepat aktivitas kendaraan kembali normal setelah krisis. Hal yang lebih penting ialah seberapa jauh masyarakat dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan tepat waktu tanpa harus selalu bergantung pada kendaraan pribadi. (kanalbali)
Penulis: Angga wijaya
