DENPASAR, kanalbali.id – Ketua Jaringan Nasional Aktivis 98 Bali, Nyoman Mardika, menyesalkan tidak hadirnya sejumlah kepala daerah dari PDIP dalam kegiatan retret yang diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Retret kepala daerah tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikan kepala daerah pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara.
Diduga, ketidakhadiran mereka disebabkan oleh instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari kader PDIP menunda mengikuti retret tersebut. Instruksi ini muncul di tengah situasi politik yang memanas, setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku.
BACA JUGA: n dan Kesehatan Jadi Program Prioritas 100 Hari Sutjidra-Supriatna
Menurut Mardika, retret tersebut bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Seharusnya, kepala daerah memprioritaskan kepentingan rakyat dari pada partai. Karena kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu 27 November 2024 lalu.
“Kami khawatir hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan memburuk dan pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat,” ujar Mardika
Lebih lanjut, Mardika menyampaikan retret kepala daerah Retret kepala daerah merupakan kegiatan yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Melalui retret ini, para kepala daerah dapat memperkuat kemampuan kepemimpinan mereka, merencanakan pembangunan yang lebih terkoordinasi, dan merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, retret kepala daerah juga menjadi wadah yang penting untuk mempererat kerja sama antardaerah dan menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. (kanalbali/RLS)
Be the first to comment