Jelang G20, LSM Ingatkan Pemprov Bali Bahaya Krisis Iklim di Bali

DENPASAR, kanalbali.id –– Sejumlah aktivis lingkungan mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menghentikan kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan. Termasuk menghentikan rencana pembangunan mega proyek tol Denpasar – Gilimanuk serta Pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove.

Peringatan ini diberikan menyusul terjadinya banjir dan longsor yang menimbulkan 6 korban jiwa belum lama ini.

Kordinator Divisi Advokasi Komite Kerja Advokasi Lingkungan (Kekal) – Bali Made Juli Untung Pratama bencana yang terjadi merupakan bencana lingkungan. Artinya bencana yang menelan korban jiwa ini disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada keselamatan lingkungan.

BACA JUGA: Jelang G20, Kemenhub Gelar Sustainable Transportation Forum 2022 di Nusa Dua Bali

Baca juga:
Ini Tips Menjadi Warga Digital yang Aman dan Positif

“Bencana terjadi karena tidak adanya kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan mitigasi bencana,” kata Juli Untung dalam Konferensi pers di Kubu Kopi, Denpasar pada Jumat (21/10).

Dia mencontohkan sejumlah proyek dimaksud. Di antaranya pembangunan pusat Kebudayaan Bali di Kawasan Rawan Bencana. Kemudian proyek tol Gilimanuk – Mengwi dengan memerabas lahan 480,58 hektar sawah. Proyek tol ini juga menggunakan lahan hutan lindung Bali Barat seluas 75,14 Hektar dan 98 titik subak.

“Seharusnya Pemprov Bali mengusahakan kebijakan untuk memenuhi ketentuan minimal 30 persen kawasan hutan terpenuhi,” ucap Juli Untung.

Demikian pula halnya dengan rencana pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove, Denpasar. Selain merusak mangrove, rencana pembangunan terminal ini akan mengeruk alur laut seluas 84,3 hektar, sehingga menimbulkan kerusakan terumbu karang seluas 5,2 hektar.

Finance Campaigner 350 Indonesia Suryadi Darmoko mengatakan bencana yang terjadi di Bali merupakan pencampuran dampak dari alih fungsi lahan dan cuaca extrem. Karena itu pendekatannya tidak bisa hanya bergantung pada kesadaran individu. Tapi, pendekatannya harus struktural.

“Longsor dan banjir bandang merupakan wajah depan dari kebijakan struktural yang kerusakan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali,” kata Moko.

Khusus mengenai cuaca extrem memiliki hubungan erat dengan penggunaan energi kotor yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Dampak lanjutannya adalah terjadi perubahan iklim yang memicu terjadinya krisis iklim.

“64 persen pemanasan global disebabkan industri berbasis energi fosil, terutama pembanngkit listrik berbahan fosil, saat ini yang terbesar batubara,” kata Moko.

Karena itu, forum G20 harusnya jadi momentum bagi negara-negara maju untuk mengambil langkah nyata dalam upaya menekan emisi karbon. Dimana 7t persen emosi karbon secara global disumbang oleh negara-negara G20 ini. “Kalau negara-negara G20 berkomitmen menurunkan emosi karbonnya maka krisis iklim ini akan bisa segera berakhir,” ucap Moko. (KanalBali/ROB)