Kawasan Rawan Bencana,  WALHI Usul Lokasi Pusat Kebudayaan Terpadu di Klungkung Dipindahkan 

Penyerahan dokumen usulan WALHI Bali dan Frontier saat pembahasan ANDAL PKBT - IST

DENPASAR – Pembahasan ANDAL RKL-RPL terkait rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Terpadu (PKBT) yang akan dibangun di Kabupaten Klungkung kembali berlanjut,  Kamis (3/12/ 2020).

Dalam acara di di Gedung Sad Kerthi kantor DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)  Provinsi Bali terkuak bahwa lokasi PKBT dikepung 4 bencana yang berpotensi tinggi, yakni gempabumi, tsunami, likuifaksi dan gunung api. LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali menegaskan,  Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017,menjelaskan  Bali merupakan salah satu titik dari 16 titik gempa megathrust di Indonesia.

“Zona megathrust tersebut berpotensi menghasilkan gempa berkekuatan 8,5 hingga 9,0, atau mungkin serangkaian. Namun penjelasan mengenai hal tersebut tidak ada dalam Andal dan RKL/RPL poyek,” tanya Dirketur WALHI, I Made Juli Untung Pratama. Karenanya, dia  mempertanyakan keabsahan dokumen Andal dan RKL/RPL tersebut.

BACA JUGA :

Terkait dengan likuifaksi, tsunami, dan gunung api, untung pratama menjelaskan, terkait bencana gunung api, lokasi proyek berada di Kawasan rawan Bencana I, berpotensi lontaran material KRB, berpotensi terhadap lontaran batu (pijar) dengan diameter 10 mm dan hujan abu lebat, perluasan aliran awan panas dan longsoran tebing terutama jika letusannya semakin membesar, serta berpotensi tinggi banjir lahar dingin.

Lebih jauh, ia menambahkan, berdasarkan list desa kelas bahaya sedang dan tinggi tsunami, yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan bencana menyatakan lokasi proyek yang terletak di Desa Tangkas, Desa Gunaksa, Desa gegel, dan Desa Jumpai termasuk dalam list bahaya tinggi tsunami. Apabila gempa dengan Magnitudo 9.1. terjadi, berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 20 meter di sepanjang pantai Bali. “Termasuk pantai yang berada dekat dengan lokasi proyek”, tegasnya.

Rancangan pusat kebudayaan di Klungkung, Bali – IST

Ia meminta agar Pemprop Bali mempertimbangkan kembali rencana pembangunan PKBT di lokasi tersebut, karena lokasi tersebut potensi rawan bencananya tinggi. Ia juga menegaskan apabila PKBT dibangun dengan sesuai peraturan perundang-undangan serta berada di luar kawasan bencana, maka Pusat Kebudayaan terpadu Bali dapat menjadi contoh untuk menampar proyek-proyek yang dilakukan dengan bertentangan dengan melawan hukum dan mengabaikan prinsip-prinsip penanggulangan bencana.

Pembangunan PKBT dapat menjadi rujukan untuk proyek-proyek pembangunan lainnya. Apabila dipaksakan di lokasi saat ini, maka dipastikan selain berpotensi terjadi kerugian materiil, imateriil pembangunan, PKBT justru berpotensi menimbulkan korban jiwa. “Kami berharap tanggapan kami dapat dijadikan pertimbangan”, ujarnya.

Segala usul secara tertulis kemudian diserahkan oleh Natri Krisnawan dan diterima langsung oleh I Made Teja selaku pemimpin rapat dan sekaligus ketua DLHK Propinsi Bali. (kanalbali/RLS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.