DENPASAR, kanalbali.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama dengan pemangku kepentingan sektor pariwisata Bali pada Jumat ( 28/5/ 2024) menyelenggarakan FGD yang bertemakan ”Strategi Mendorong Implementasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Bali”.
Dari FGD disimpulkan ada empat masalah utama pariwisata yang diidentifikasi memerlukan penanganan bersama. Yakni, sinergi perizinan investasi pusat dan daerah serta legalitas izin pelaku usaha, Jaminan keamanan dan kelayakan DTW, optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) dan pemanfaatannya, serta Infrastruktur akses dan kelestarian lingkungan.
“Berbagai usulan solusi terhadap berbagai permasalahan pariwisata tersebut akan diajukan sebagai bentuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja.
Kondisi ekonomi Bali sendiri pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 5,98% (yoy) lebih tinggi dibanding nasional yang sebesar 5,11% (yoy) dan meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat 5,86% (yoy).
Penyumbang utama pertumbuhan masih didominasi sektor terkait pariwisata dalam hal ini sektor akomodasi, makan dan minum yang masih tumbuh dua digit sebesar 13,03% (yoy) diikuti sektor transportasi yang tumbuh sebesar 7,28% (yoy).
Pengembangan pariwisata yang sangat masif dan tidak terkelola dengan baik berpotensi mengancam kesinambungan perekonomian, meningkatkan kesenjangan antar daerah dan mengubah aspek sosial masyarakat serta nilai-nilai adat dan tradisi budaya yang menjadi modal dasar masyarakat Bali.
Terkait aspek kualitas secara garis besar dapat diklasifikasikan antara lain dalam aspek kualitas destinasi pariwisata dan kualitas industri pariwisata. Di dalam aspek tersebut, termasuk didalamnya masalah jaminan keamanan (safety) bagi wisatawan dan kenyamanan bagi masyarakat lokal, ketersediaan transportasi publik, pengelolaan sampah, daya dukung Daerah Tujuan Wisata (DTW), keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.
Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak dengan tuntas ditangani saat ini maka ke depan akan semakin membesar dan kompleks sehingga menjauhkan Bali sebagai destinasi quality tourism global.
Dari sisi regulasi, tantangan yang teridentifikasi terkait optimalisasi pelaksanaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) dan pemanfaatan dana PWA untuk menciptakan pariwisata berkualitas.
Selain itu, pengurusan legalitas usaha maupun perizinan bagi pelaku usaha perlu diperjelas mekanismenya dan solusi jika didalam pelaksanaannya terdapat kendala sebagai contoh terkait dengan perizinan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT).
Penegakan aturan juga kritikal agar dapat memberikan jaminan kepastian bagi pelaku usaha. Hal yang mengemuka lainnya adalah sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, agar Pemerintah Daerah memiliki peran lebih signifikan dalam regulasi perizinan di wilayahnya.
Dengan demikian diharapkan pembangunan akomodasi pariwisata yang masif dan tidak terkontrol, yang berdampak negatif pada Bali dapat dicegah.
Bank Indonesia dan pemangku kepentingan sektor pariwisata Bali memandang pentingnya sinergi dan kolaborasi antar otoritas dan pihak terkait menimbang cukup kompleksnya tantangan yang ada. Oleh karena itu, disepakati adanya pembahasan secara reguler oleh Bank Indonesia dan seluruh Dinas Pariwisata provinsi dan kota/kab di Bali serta asosiasi terkait agar dapat menghasilkan usulan dan penanganan permasalahan utama yang solutif, konklusif, dan efektif.
FGD diikuti seluruh Dinas Pariwisata provinsi dan kota/kab di Bali serta asosiasi terkait yaitu Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Bali Hotel Association (BHA), Bali Villa Association (BVA) dan Perumda Kerthi Bali Santhi. ( kanalbali/RLS )
Be the first to comment