BADUNG, kanalbali.id -Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy atau eks politisi PKB bersama dengan rekan-rekannya akan membuat muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A.Malik Haramain mengatakan, pihaknya menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September 2024 mendatang.
“Mandat yang kami terima itu, agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara kita jadwalkan (muktamar ) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta,” kata Haramain, saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.
Overstay, WNA Belanda Dideportasi dari Bali
Ia juga mengeklaim, mendapatkan mandat dari ratusan DPC dan beberapa DPW PKB yang memberikan mandat, dan karena itu melihat pemberian mandat dipertimbangkan panel atau seruan moral dan lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta agar PKB dikembalikan kepada NU.
“Yang meminta kepada PKB adalah peran, posisi, eksistensi para ulama, pada kiai, bisa kembali dipulihkan seperti awal berdirinya Partai kebangkitan Bangsa tahun 1998,” imbuhnya.
Haramain menegaskan, Muktamar PKB yang diselenggarakan tanggal 24-25 Agustus 2024 di Nusa Dua, Bali, itu tidak sah atau cacat hukum. Karena tanggal 23 Juli 2024 DPP PKB mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan salah satu hasil mukernas itu adalah menjadwal muktamar PKB itu di akhir tahun setelah pelaksanaan Pilkada.
“Pilkada 27 November 2024, artinya muktamar seharusnya dilakukan atau dilaksanakan di Bulan Desember 2024. Tapi entah kenapa kemudian jadwal muktamar dimajukan ke tanggal 24-25 Agustus seperti yang hari ini terjadi,” jelasnya.
“Surat mandat itu ratusan, surat mandat diberikan kepada kami, kepada Kiai Unais Ali Hisyam sebagai dewan syura DPP PKB, kepada Syaikhul Islam sebagai Ketua DPP PKB, dan
kepada Malik Haramain sebagai Sekretaris DPP. Untuk selanjutnya surat mandat ini kita konsultasikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena PBNU-lah yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Karena PBNU lah yang membentuk PKB,” ujarnya.
Kemudian, pihaknya berkonsultasi kepada PBNU untuk segera menjadwal secepatnya dan membuat muktamar dan berdasarkan konsultasi dengan PBNU maka diputuskan untuk membuat Muktamar PKB di Jakarta.
Ia juga menyampaikan, pihaknya
belum berani menentukan siapa panitianya. Tapi, konsultasinya nanti ke PBNU akan menentukan akan seperti apa struktur panitia muktamar yang akan dibuatnya.
“Yang pasti kita akan mengakomodasi semua kekuatan-kekutan PKB terutama para ulama-ulama untuk memastikan PKB on the track atau dalam jalur seperti dibentuk dulu pada tahun 1998,” ujarnya.
Kemudian, untuk muktamar PKB yang akan digelar di Jakarta tentu agendanya sama dengan muktamar pada umumnya. Tetapi yang lebih prinsip mengembalikan PKB ke khittah tahun 1998
“Yang pertama agendanya sama, tapi agenda yang prinsiple yang akan kami lakukan adalah mengembalikan PKB ke khittah-nya garis perjuangannya sama seperti PKB dibentuk pada 1998. Di mana eksistensi posisi peran kiai dan ulama itu begitu dominan, tidak hanya pengawas tapi membuat kebijakan besar dalam PKB,” ujarnya.
“Tentu saja materinya banyak tidak hanya itu. Tapi yang paling penting kami akan mengembalikan eksistensi para ulama di dalam PKB,” lanjutnya.
Sementara, di Muktamar PKB di Jakarta nanti akan langsung memilih Ketua Umum PKB dan calonnya masih belum bisa ditentukan.
“(Pemilihan Ketum) pasti dong, muktamar (di Jakarta) menentukan siapa yang menjadi nahkoda untuk PKB selanjutnya. (Untuk) calonnya nanti, saya hanya penerima mandat saja ini, kalau saya menyebut calon kan nggak enak,” katanya.
Pihaknya, juga mengeklaim bahwa Muktamar PKB di Jakarta sudah didukung oleh 168 DPC PKB yang ada dibekukan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan ada juga yang masih aktif dan ikut di Muktamar PKB di Nusa Dua, dan juga puluhan DPW PKB yang akan mendukung Muktamar di Jakarta.
“Makanya kami menerima mandat ini. ada 168 (DPC) sampai sekarang dan ini akan berjalan, (ada yang sudah dibekukan) ada yang masih aktif. Ada yang hadir (DPC dan DPW di Muktamar Nusa Dua) ada yang nggak,” ujarnya. (kanalbali/KAD)
Be the first to comment