PDIP kembali mengumumkan 75 bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2020. Namun, khusus untuk Bali, nama-nama pasangan petarung di 6 kabupaten dan kota kembali terlewatkan.
“Pada tahap keempat nanti tentu saja seluruh calon Gubernur dan wakil Gubernur bersama dengan beberapa daerah seperti kota Surabaya dan seluruh calon dari Provinsi Bali,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam Konferensi Pers secara virtual di DPP PDIP, Selasa (11/8).
PDIP sendiri telah mengumumkan bakal calon kepala daerah sejak Februari 2020 lalu. Tahap pertama itu telah diumumkan 49 pasangan calon. Sedangkan tahap kedua, ada 45 pasang calon yang juga telah diumumkan pada 17 Juli lalu.
Pengamat politik Universitas Udayana, Bali, I Made Anom Wiranata menilai, tertundanya pengumuman bisa jadi sebuah pertanda banyak faksi ditubuh DPD PDIP Bali. Faksi itu kemudian tengah berupaya melobi DPP untuk mendapat rekomendasi di Pilkada 2020.
“Perkiraan saya, agak lama karena yang menjadi penentu sekarang adalah di tubuh PDIP itu ada faksi yangmelobi DPP. Alotnya kan disana. Nah DPP kan mikir-mikir sekarang nih, jasanya apa, kelompoknya mana, prestasinya apa, begitu pertimbangannya,” kata Anom saat dikonfirmasi, Selasa (11/8).
Anom menuturkan, lobi antara banyak faksi itu bisa dipelajari jika publik bisa melihat Pemilihan Bupati Tabanan pada tahun 2010 silam. Kala itu, lanjut Anom Rekomendasi jilid I adalah DPP PDIP menyetujui paket I Wayan Sukaja-Eka Wiryastuti, namun menjelang tahap akhir pendaftaran ke KPUD Tabanan, DPP PDIP menganulir paket I dengan mengeluarkan rekomendasi jilid II yakni Eka Wiryastuti-Nyoman Gede Sanjaya.
Meski begitu, Anom menilai lobi yang dilakukan banyak faksi itu sehat dalam proses demokrasi di internal partai. Sebab, kesempatan untuk membuktikan yang terbaik diantara faksi yang lain, terbuka untuk seluruh kader.
“Termasuk juga soal persiapan, saya menilai kalau partai dengan mesin yang sudah teratur seperti PDIP itu tak menjadi soal. Siapapun yang menjadi calon nanti, mesin partai akan gerak, jadi tidak akan terpengaruh pada figur,” tuturnya.
Bagaimana dengan daerah di luar Tabanan? Apakah benar ada kaitannya dengan peta yang berubah seperti di Bangli dan Badung dimana muncul calon yang tak diperhitungkan sebelumnya. Pengurus DPD PDIP Bali Wayan Sutena tak menjawab jelas.
” Soal munculnya penantang itu sudah diantisipasi. Hanya saja kan calonnya dulu kami belum tahu. Sekarang kan sudah ada bayangan sedikit makanya perlu dilakukan langkah-langkah,” katanya. “Tapi saya tegaskan bukan itu loh ya alasan kenapa belum diumumkannya rekomendasi, alasannya itu bisa langsung tanyakan ke DPP,” terang Sutena.
Seperti diketahui, di Badung yang sebelumnya pasangan incumbent Giri Prasta-Suiasa diperkirakan bakal menghadapi kotak kosong ternyata mendapat penantang pasangan calon IGN Agung Diatmika (tokoh independen) dan Nyoman Muntra (Golkar). Pasangan ini diusung Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB) terdiri dari Partai Golkar, Nasdem dan Gerindra.
Sementara di Bangli juga muncul pasangan Made Subrata (adik Bupati Bangli, Made Gianyar) bersama tokoh senior PDIP Kutha Parwata. Situasi ini membuat DPD PDIP Bali harus melakukan pengawasan khusus pada Made Gianyar meski dia telah mundur dari pengurus DPD.
Mengenai kondisi di Tabanan, menurut Sutena, itu juga bukan alasan kenapa rekomendasi tak kunjung turun hingga pengumuman tahap ketiga dilakukan oleh DPP. “Kalau di Tabanan biasa, itu konsolidasinya memang selalu hangat disitu. Kalau sudah turun rekomendasi pasti sudah memiliki semangat bersama lagi. Kalau soal konflik di internal Partai DPC Tabanan, jelas tidak ada, kalau ada, kami pasti tahu dong,” tuturnya. (Kanalbali/ACH)
Be the first to comment