Wayan Koster Minta PHRI Bali Jangan Buru-buru PHK Karyawan Akibat Efisiensi

DENPASAR, kanalbali.id – Gubernur Bali, I Wayan Koster akan meminta kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, agar tidak buru-buru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.

Seperti diketahui, ancaman PHK massal mengintai usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi, termasuk kegiatan perjalanan dinas ke sejumlah daerah. Ini membuat pelaku usaha di sektor Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) pun teriak.

“Untuk hotel di Bali, saya akan kumpul dengan PHRI. Jangan buru-buru PHK, ini kan baru beberapa bulan. Padahal untungnya sudah sekian tahun, atasi dulu,” kata Koster, saat ditemui di Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali, Jumat (28/2).

Wayan Koster juga menyebutkan, bahwa dulu saat dirinya pernah menjadi anggota DPR RI dan berada di badan anggaran perna juga melakukan efisiensi anggaran. Tetapi setelah satu tahun malah dievaluasi karena banyak yang protes.

BACA JUGA: Bukan Menolak Retret, Gubernur Koster Sebut Kondisinya Kurang Kondusif

“Memang dulu pernah terjadi waktu saya di badan anggaran DPR. Pernah melakukan efisiensi perjalanan dinas dulu. Kita waktu itu mikirnya perjalanan dinas. Kita lakukan, ternyata setelah setahun, hotel dan transportasi pada protes, penumpang dan hotelnya menurun,” ujarnya.

“Sekarang Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menjalankan kebijakannya. Kita dukung dulu. Nanti kan ada term tertentu beliau pasti akan mengevaluasi. Karena di sini kita pencet, di tempat lain ada aktivitas yang terganggu. Karena kan transportasi udara harus hidup, hotel harus hidup terutama untuk yang domestik,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan, kalau dampak efesiensi ke Pulau Bali tidak terlalu signifikan karena untuk wisatawan mancanegara tentu masih berlibur ke Pulau Dewata.

“Kalau mancanegara tidak berpengaruh. Tapi perjalanan dinas pegawai yang berkurang. Kalau non pegawai PNS iya jalan-jalan tetap saja. Menurut saya dampaknya ke Bali nggak terlalu besar,” katanya.

Menurut Koster adanya efesiensi anggaran tidak ada masalah di Pemprov DKI kendati dana alokasi khusus dikurangi sekitar Rp 37 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak dikurangi.

“Nggak ada masalah. DAU kan tidak dikurangi, dana alokasi khusus untuk infrastruktur saya tanya Pak Sekda hanya berkurang Rp 37 miliar, nggak banyak. Mungkin kita tunda perawatan jalan. Kalau memang masih layak, jangan dulu diperbaiki, hanya itu, yang lain nggak,” ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata Ni Luh Puspa juga merespon terkait adanya potensi PHK massal akibat efesiensi anggaran dan pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan PHRI dan juga sudah pertemuan dengan Asosiasi Manajer Umum Hotel Indonesia (IHGMA).

“Nanti kita akan bicarakan dengan PHRI. Kemarin memang teman-teman dari perhimpunan dari GM hotel sempat menyampaikan ke kami. Nanti kami diskusikan dengan Ibu Menteri untuk kita lihat lebih detailnya. Untuk sementara ini kita dukung apa yang dilakukan Pak Presiden. Nanti Pak presiden pasti akan mengevaluasi,” ujarnya.

“Jadi masa-masa awal ini kan tujuan efisiensi ini kan baik. Karena kita bisa melihat satu per satu jangan sampai ada kebocoran anggaran yang tidak perlu. Nanti kita bahas lebih lanjut,” ujarnya. ( kanalbali/ KAD )