Adian Napitupulu Sebut Perselisihan dengan Erick Tohir Belum Berakhir

Perseteruan antara Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu, dengan Menteri BUMN Erick Thohir tentang kursi komisaris BUMN masih terus berlanjut. Meski begitu, Adian mengaku bisa saja konfliknya berhenti jika ada perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden suruh saya berhenti ribut-ribut soal BUMN, saya berhenti,” kata Adian dalam sesi diskusi bertajuk Rekrutmen Direksi dan Komisaris BUMN antara Transparansi dan Kewenangan di Denpasar, Minggu (2/8).

Adian menuturkan, polemik yang terjadi antara ia dengan menteri BUMN Erick Thohir, bisa saja tak terjadi ketika jajaran yang duduk di kursi BUMN mampu memisahkan antara kritik dan persoalan lain. Jika tidak, asumsi yang muncul ditengah masyarakat malah menjadi liar tanpa tujuan yang jelas.

“Yang harus diuji adalah kritik saya ini benar apa tidak? ketika saya mengkritik hutang misalnya, angka yang saya sampaikan benar atau tidak. Itu yang harus di fokuskan. Jangan dipolitisasi ada kepentingan lain, kan gak bisa,” ujarnya.

Adian juga menyebut, kritikan yang ia sematkan kepada BUMN menjadi hal yang wajar sebagai warga negara. Sebab, ditengah pandemi COVID-19 dan negara diambang krisis, BUMN bisa saja menjadi lokomtih agar membantu keluar dari krisis.

“BUMN itu harusnya menjadi lokomotif yang bisa membuat kita keluar dari krisis. Karena dia mengelola dan berkontribusi dalam 2/3 perputaran roda ekonomi kita. Dia punya 1200 perusahaan di sekian banyak sektor pertambangan, perkebunana, pangan, kesehatan, alat perang, bahan peleda, perikanan, dan pertanian dan lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Adian memang sempat melayangkan tudingan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir. Menurut dia, semua direksi dan komisaris di seluruh BUMN ditunjuk melalui mekanisme titipan.

Alih-alih mendapat jawaban atas kritik yang disampaikan, Adian mengaku, malah menerima tuduhan bahwa ia meminta jabatan kursi komisaris BUMN ke Preiden Joko Widodo. Namun ia menejelaskan justru Presiden yang meminta nama-nama tersebut.

“Saya tidak pernah meminta proyek satupun kepada presiden, saya tidak pernah meminta uang satu rupiahpun kepada presiden. Bahkan kampanye kemarin, saya ke Hongkong pake uang sendiri, karena saya ingin presiden menang itu saja,” jelasnya.

Dalam diskusi yang sama, Ketua DPD KNPI Bali, Nyoman Gede Antaguna menyoroti kabar titipan yang disampaikan Adian di Kementrian BUMN. Jika semua itu benar terjadi, keabsahan jabatan patut dipertanyakan.

“Sesuai regulasi Perpres 177/2014 yang ditandatangani Presiden Jokowi, Direksi dan Komisaris BUMN yang tidak melalui Tim Penilai Akhir (TPA) bisa dipastikan inkonstitusional dan patut kita pertanyakan keabsahannya,” ujarnya

Ia berharap, Menteri BUMN Erick Thohir sudah melalui seluruh mekanisme yang ditetapkan dalam penentuan jabatan di BUMN. Bukan melah memberikan jawaban kepada kritik yang tak jelas arahnya kemana.”Harapannya tentu harus melalui prosedur. Ini kan kita diberikan jawaban yang membuat kita harus berfikir keras kemana arahnya,” tegas Antaguna. (Kanalbali/ACH)